Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Guru Besar Hubungan Internasional (HI) UGM, Prof Dr Dafri Agussalim, menyebut serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran justru menjadi tamparan keras bagi Indonesia.
Nama baik Indonesia pun ikut tercemar di mata dunia karena menjadi anggota Board of Peace (BoP).
Menurut dia, hal itu merupakan dampak politik perang Israel dan Amerika Serikat - Iran.
“Itu menyebabkan nama baik Indonesia 'tercemar', masuk perangkap Trump (AS) dan Israel melalui keanggotaan BoP. Jadi begitu kita (Indonesia) masuk, tiba-tiba dia (AS) menyerang. Itu tamparan yang keras bagi politik luar negeri kita,” katanya saat ditemui di Balairung UGM, Senin (3/2/2026).
Ia menilai keanggotaan di BoP membuat dunia memandang Indonesia tidak jelas.
Indonesia dipandang sebagai negara yang pro Amerika.
“Setidak-tidaknya kita sudah meninggalkan posisi dasar kita sebagai negara nonblok, non-alignment, bebas aktif. Jadi dampaknya sangat luas ke depan bagi citra, bahkan bargaining position kita di dunia internasional,” sambungnya.
Baca juga: Pernyataan Sikap Guru Besar dan Civitas Akademika UGM: ART Rugikan Indonesia dan Kedaulatan Negara
Dafri pun meminta pemerintah untuk meninjau ulang keterlibatan Indonesia di BoP.
Keterlibatan Indonesia di BoP mungkin awalnya bagus, karena ingin memainkan peran dari dalam.
Namun sayangnya, Indonesia tidak punya posisi tawar yang kuat.
“Kalau misalnya kita balik ke almarhum (Nelson) Mandela, mengingatkan Amerika atau Iran jangan berperang, orang dengar, karena dia (Nelson Mandela) memang kredibilitasnya tinggi. Kalau anda (Indonesia) sudah terlihat di sisi salah satu pihak, kemudian anda mau jadi mediator, enggak begitu teori resolusi konflik. Mediator harus seorang yang tidak terlihat memihak,” terangnya.
Ia menilai proses pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia sangat presidensentris.
Sebab semua kebijakan berada di tangan presiden. Mestinya kebijakan yang diambill pemerintah harus teliti dan mengedepankan evidence based policy.
“Kalau presiden memahami konsep-konsep imperialisme baru, kolonialisme baru, mestinya tidak akan segegabah itu menandatangani perjanjian-perjanjian seperti ART atau masuk ke BoP,” pungkasnya. (*)
