BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang melaporkan inflasi tahunan (year on year) mencapai 3,00 persen pada Februari 2026.
Kenaikan tajam pada kelompok tarif listrik dan bahan bakar rumah tangga tercatat sebagai penyumbang andil terbesar, meski secara bulanan Pangkalpinang justru mengalami deflasi tipis sebesar 0,44 persen.
Kenaikan tersebut ditandai dengan meningkatnya Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,06 pada Februari 2025 menjadi 107,18 pada Februari 2026.
Paparan disampaikan langsung oleh Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, dan turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, serta jajaran BPS dan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Baca juga: Anak Tyas Tetap WNI: Dirjen AHU Sebut Inggris Tak Akui Kewarganegaraan Berdasar Tempat Lahir
Dewi menjelaskan, inflasi y-on-y terjadi akibat kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga mencatat kenaikan tertinggi sebesar 16,64 persen. Disusul kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,12 persen.
Selain itu, kelompok kesehatan mengalami inflasi 2,12 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 2,29 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 1,18 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,08 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,29 persen, serta kelompok pakaian dan alas kaki 0,02 persen.
"Secara umum kenaikan harga terjadi di sebagian besar kelompok pengeluaran, terutama pada komoditas energi dan pangan," ungkap Dewi.
Sementara itu, tiga kelompok tercatat mengalami deflasi y-on-y, yakni kelompok pendidikan sebesar 10,53 persen; kelompok transportasi 0,81 persen; serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27 persen.
Secara bulanan (month to month/m-to-m), Pangkalpinang mengalami deflasi sebesar 0,44 persen pada Februari 2026. Sedangkan secara tahun kalender (year to date/y-to-d), terjadi deflasi sebesar 0,33 persen dibandingkan Desember 2025.
Deflasi bulanan tersebut menunjukkan adanya penurunan harga sejumlah komoditas pada Februari dibandingkan Januari 2026, terutama komoditas pangan segar dan energi.
BPS mencatat kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil inflasi terbesar secara y-on-y, yakni 2,26 persen. Disusul kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,01 persen.
Kelompok lainnya yang turut menyumbang inflasi antara lain perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,14 persen), penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,09 persen), kesehatan (0,05 persen), serta informasi, komunikasi dan jasa keuangan serta rekreasi masing-masing 0,02 persen.
Sebaliknya, kelompok pendidikan memberikan andil deflasi terbesar sebesar 0,47 persen, diikuti transportasi sebesar 0,11 persen dan perlengkapan rumah tangga sebesar 0,01 persen.
Sejumlah komoditas tercatat dominan mendorong inflasi tahunan. Di antaranya tarif listrik, daging ayam ras, emas perhiasan, beras, cabai rawit, bawang merah, sewa rumah, serta susu bubuk untuk balita.
Komoditas perikanan seperti ikan selar, ikan tenggiri, ikan dencis, ikan manyung, ikan singkur dan cumi-cumi juga memberikan kontribusi terhadap inflasi. Selain itu, sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek mesin (SKM), sate, jus buah siap saji, hingga mobil turut menyumbang kenaikan harga.
"Adapun komoditas yang menahan inflasi atau menyumbang deflasi y-on-y antara lain tarif sekolah menengah atas, angkutan udara, bensin, cabai merah, udang basah, popok bayi sekali pakai, serta sejumlah komoditas hortikultura seperti bayam, wortel, kangkung, kentang dan bawang putih," jelas Dewi.
Secara bulanan, komoditas yang dominan menyumbang deflasi m-to-m antara lain ikan tenggiri, bayam, ikan singkur, kangkung, cumi-cumi, bensin dan udang basah. Sementara komoditas yang mendorong inflasi bulanan di antaranya daging ayam ras, cabai rawit, emas perhiasan, angkutan udara, sepeda motor, serta susu bubuk untuk balita.
Kata Dewi, dengan inflasi tahunan berada di angka 3,00 persen, kondisi ini masih mencerminkan tekanan harga yang relatif terkendali.
"Namun, lonjakan pada kelompok perumahan dan energi menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya langsung terhadap daya beli masyarakat," pungkasnya.
(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)