TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Isu miring mengenai pengadaan satu unit ambulans seharga Rp9 miliar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atau Pemkab Kutim akhirnya menemui titik terang. 

Distribusi bantuan ini ternyata menyasar berbagai lapisan organisasi masyarakat, bukan sekadar inventaris rumah sakit. 

Sebanyak 40 unit ambulans tersebut kini telah disebar ke sembilan masjid, sembilan kerukunan, tiga yayasan, lima desa, hingga enam Rukun Tetangga (RT) untuk mempercepat respons darurat di tingkat akar rumput.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Uud Sudiharjo, menjelaskan bahwa narasi satu ambulans Rp9 miliar adalah kesalahan penafsiran data.

Baca juga: Klarifikasi Pemkab Kutai Timur Soal Heboh Ambulans Rp 9 Miliar: Bukan Satu Unit

Ia menekankan bahwa total anggaran tersebut sebenarnya dibagi rata untuk 40 unit kendaraan operasional dengan spesifikasi pelayanan kesehatan dasar.

Secara teknis, jika dikalkulasi, harga per unit ambulans tersebut hanya berkisar di angka Rp225 juta.

Angka ini dinilai sangat rasional dan sesuai dengan standar harga pasar untuk kendaraan operasional yang difungsikan guna mendukung mobilitas pasien serta kegiatan sosial kemanusiaan di wilayah Kutai Timur.

Uud menambahkan bahwa pengadaan ini adalah respons pemerintah terhadap kondisi geografis Kutim yang sangat luas. 

Baca juga: 22 Ambulans di Kutai Timur Diberikan ke Ormas, Bantuan dari Pemkab Kutim

Dengan jarak antar pemukiman yang cukup jauh, keberadaan ambulans di tiap komunitas diharapkan mampu memangkas waktu penanganan medis darurat sebelum pasien mencapai fasilitas kesehatan formal.

“Anggaran Rp9 miliar tersebut diperuntukkan bagi 40 unit ambulans operasional, bukan satu unit seperti yang beredar. Seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya, Senin (2/3/2026).

Selain masjid dan organisasi keagamaan, lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia (PMI) Kutim juga kecipratan armada ini. 

Langkah ini diambil agar fungsi pelayanan tidak hanya bertumpu pada Puskesmas, tetapi juga bisa digerakkan oleh elemen masyarakat yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial.

Baca juga: Pemkab Kutim Siapkan Revitalisasi Puskesmas Sangatta Utara, Fasilitas Lebih Modern

Transparansi menjadi poin utama yang ditekankan oleh Pemkab Kutim dalam menanggapi sorotan publik ini.

Ia memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari penganggaran di APBD hingga pendistribusian fisik kendaraan, dilakukan di bawah pengawasan ketat DPRD dan lembaga audit yang berwenang.

"Kami mengimbau agar masyarakat lebih selektif dalam menyerap informasi yang beredar di media sosial, terutama yang hanya memotong data tanpa konteks utuh," pungkasnya. (*)