TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik, Rocky Gerung turut menanggapi polemik yang menyeret nama alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Sasetyaningtyas, terkait unggahan paspor Warga Negara Asing (WNA) Inggris milik anaknya.
Dalam pernyataannya, Rocky meminta publik tak terburu-buru menghakimi pilihan hidup seseorang hanya karena persoalan kewarganegaraan.
Ia menilai, nasionalisme tak selalu harus diukur dari status paspor atau tempat tinggal.
"Kasus yang di Inggris itu, oke mungkin ada soal lain, tetapi kita enggak boleh langsung menghakimi," ujarnya seperti dikutip dari YouTubenya yang tayang pada Senin (2/3/2026).
Rocky pun kemudian membuat sebuah ilustrasi.
Ia membayangkan anak Dwi yang berstatus WNA Inggris kelak bisa saja bergabung dengan organisasi kemanusiaan internasional, seperti Greenpeace atau komunitas relawan global yang bergerak membantu korban bencana.
"Bayangkan si anak tadi, yang Warga Negara Inggris ada bencana di Indonesia terus dia kumpulkan teman-temannya se-Eropa itu untuk datang ke Indonesia dan membantu Indonesia. Bukankah dia lebih patriotis?" katanya.
Menurutnya, tindakan si anak itu jauh lebih patriotis ketimbang menteri-menteri saat ini yang tak bisa menyelesaikan masalah bencana yang terjadi di Indonesia.
"Bukan kah dia lebih patriotis, ketimbang menteri-menteri yang sampai sekarang enggak tahu cara menyelesaikan bencana. Kan itu intinya kan," ucapnya.
Rocky juga menyinggung kemungkinan lain, misalnya jika anak tersebut aktif menyuarakan isu lingkungan dan mengkritik perusakan alam di Indonesia dari panggung internasional.
"Atau, dia bergabung dengan Greenpeace lalu mulai bikin protes, terhadap perusakan lingkungan di Indonesia," katanya.
Menurut Rocky, meski anak Dwi Sasetyaningtyas kini berstatus Warga Negara Inggris, hal itu tidak berarti ia tak peduli terhadap Indonesia.
"Suatu waktu itu kita akan sesali nanti. Kenapa? Karena pilihan hari ini bukan diikat oleh semacam ketidakpedulian pada Indonesia, tapi mungkin menghindar sebentar dari ketidakpedulian itu supaya bisa punya refleksi. Jadi kita mesti selalu hati-hati tuh," jelasnya.
Ia menegaskan, persoalan LPDP dan kewajiban pulang ke Indonesia tidak bisa dilihat secara hitam dan putih.
Menurutnya, tak bisa serta-merta menyebut mereka yang belum atau tidak pulang sebagai tidak patriotik.
" Jadi enggak ada yang penting sebetulnya mempersoalkan mereka yang merasa belum layak pulang ke Indonesia karena mungkin pertimbangan mereka pulang jadi ASN tapi uangnya kurang."
"Jadi begitu kompleks sebetulnya LPDP ini. Jadi jangan dinyatakan bahwa yang tidak pulang itu tidak patriotik," pungkasnya.
Sebelumnya, seorang alumnus atau penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas memicu polemik di media sosial.
Konten yang menyinggung status kewarganegaraan anaknya itu ramai diperbincangkan karena Dwi merupakan penerima beasiswa negara.
Polemik bermula dari video yang diunggah di Instagram dan Threads miliknya.
Dalam video tersebut, Dwi memperlihatkan surat dari otoritas Inggris terkait kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi British citizen.
“I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” ujarnya dalam unggahan tersebut.
Unggahan itu segera viral dan memicu respons keras dari warganet.
Banyak yang menilai narasi tersebut kurang bijak disampaikan oleh seorang awardee LPDP, mengingat beasiswanya dibiayai negara.
Polemik pun berkembang.
Tak hanya isi konten yang diperdebatkan, kehidupan pribadi Dwi dan suaminya ikut dikulik, termasuk soal kewajiban pengabdian sebagai penerima beasiswa LPDP.
Dwi sendiri tercatat sebagai Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia melanjutkan studi magister di Delft University of Technology, Belanda, mengambil jurusan Sustainable Energy Technology dengan beasiswa LPDP pada 2015 dan lulus pada 2017.
Selama masa pengabdian di Indonesia pada 2017–2023, Dwi menginisiasi penanaman 10.000 pohon bakau di berbagai pesisir, memberdayakan ibu rumah tangga agar berpenghasilan dari rumah, terlibat dalam penanggulangan bencana di Sumatera, hingga membangun sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
