TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Agresi besar-besaran yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Iran menandai babak baru eskalasi konflik Timur Tengah.

Baca juga: Wawancara Khusus : Serangan AS-Israel ke Iran Dipicu Ambisi Geopolitik dan Ancaman Nuklir

Ibu kota Teheran dibombardir selama tiga hari terakhir. Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei diumumkan secara terbuka melalui media sosial.

Dunia kembali berada di tepi jurang ketidakpastian.

Serangan itu tidak dibiarkan tanpa balasan.

Iran meluncurkan puluhan hingga ratusan rudal dan drone kamikaze ke berbagai target strategis. Kawasan yang dikuasai Israel, termasuk Haifa, menjadi sasaran.

Pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, Bahrain, Oman hingga Riyadh dilaporkan mengalami kerusakan.

Bahkan Bandara Dubai di Uni Emirat Arab sempat lumpuh total akibat hujan rudal. Eskalasi ini bukan lagi retorika, melainkan perang terbuka yang berpotensi meluas.

Lalu apa kaitannya dengan Indonesia?

Jawabannya: sangat besar. Secara emosional dan historis, Iran memiliki posisi tersendiri di mata sebagian masyarakat Indonesia, terutama dalam isu Palestina.

Terlepas dari perbedaan mazhab, Iran selama ini dipandang konsisten dalam narasi perlawanan terhadap Israel.

Konflik ini mudah memantik resonansi emosional di dalam negeri.

Namun persoalan kita bukan sekadar sentimen solidaritas.

Ada ribuan warga negara Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah-mahasiswa, pekerja migran, hingga jemaah umrah.

Di Iran, banyak mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi.

Di Arab Saudi, arus keluar-masuk jemaah umrah hampir terjadi setiap hari.

Situasi darurat di kawasan tersebut berpotensi langsung menyentuh keselamatan warga kita.

Masalah yang muncul adalah kesiapsiagaan.

Apakah pemerintah melalui KBRI di negara-negara terdampak sudah melakukan konsolidasi?

Apakah ada rencana evakuasi darurat?

Apakah sistem informasi dan komunikasi kepada WNI berjalan cepat dan transparan?

Dalam situasi konflik bersenjata, keterlambatan informasi bisa berakibat fatal.

Dampak ekonomi juga tidak bisa diabaikan.

Timur Tengah adalah jalur vital energi dunia.

Ketegangan berkepanjangan akan mendorong lonjakan harga minyak global.

Indonesia sebagai negara pengimpor minyak tentu akan terdampak pada APBN, harga BBM, dan stabilitas inflasi.

Gejolak global hampir pasti merembet ke dapur rakyat.

Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan keselamatan WNI sebagai prioritas utama.

Pendataan ulang, komunikasi intensif melalui KBRI, serta skenario evakuasi harus disiapkan tanpa menunggu keadaan memburuk.

Transparansi informasi kepada publik menjadi keharusan agar tidak muncul kepanikan dan spekulasi liar.

Langkah kedua adalah memperkuat diplomasi aktif.

Indonesia harus konsisten mendorong de-eskalasi melalui jalur multilateral, baik di PBB maupun forum internasional lainnya.

Prinsip politik luar negeri bebas aktif menuntut Indonesia tidak terjebak dalam blok kekuatan, melainkan menjadi jembatan dialog.

Langkah ketiga adalah mitigasi ekonomi.

Pemerintah perlu menyiapkan skenario pengamanan pasokan energi, penguatan cadangan strategis, serta pengendalian inflasi.

Koordinasi lintas kementerian menjadi mutlak agar dampak global tidak berkembang menjadi krisis domestik.

Konflik Iran dan sekutunya dengan Amerika Serikat serta Israel mungkin terjadi ribuan kilometer dari Pekanbaru.

Namun di era globalisasi, jarak tidak lagi menjadi penghalang dampak.

Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton yang bereaksi setelah badai datang.

Kesiapsiagaan, diplomasi cerdas, dan perlindungan warga negara adalah kunci agar gejolak Timur Tengah tidak berubah menjadi persoalan besar bagi kita di rumah sendiri.

( Tribunpekanbaru.com )