SURYA.CO.ID - Desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian semakin kencang pasca meledaknya perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.
Board of Peace (BoP) adalah sebuah badan internasional yang dibentuk pada Januari 2026 oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Tujuannya untuk mendorong perdamaian di Gaza, khususnya terkait gencatan senjata dan rekonstruksi wilayah pasca konflik.
Namun, justru AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran pada Sabtu (28/2/2026) yang memicu ledakan di ibu kota Teheran dan peningkatan ketegangan di seluruh kawasan.
Operasi militer tersebut menyasar fasilitas yang disebut berkaitan dengan program nuklir, sistem rudal balistik, hingga pusat komando Garda Revolusi Iran.
Baca juga: Sosok Bagherzadeh, Istri Ali Khamenei yang Dikabarkan Ikut Tewas dalam Serangan Israel-AS ke Iran
Bahkan, menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, keluarganya, dan pejabat lainnya.
Desakan agar Indonesia ke luar itu disampaikan secara terbuka melalui pernyataan sikap dan konferensi pers yang digelar di Jakarta, dengan alasan menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif.
Berikut diantaranya:
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai Indonesia sebaiknya segera keluar dari kerja sama atau keterlibatan dalam Board of Peace (BoP).
Politisi PDIP menilai keputusan untuk tetap berada dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.
“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).
TB Hasanuddin memaparkan lima alasan utama mengapa Indonesia perlu segera menarik diri dari BoP.
Pertama, partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
"Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran," ujarnya.
Kedua, pemerintah dinilai tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran.
"Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain," ucapnya.
Ketiga, posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia.
TB Hasanuddin mengingatkan bahwa mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan.
"Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia," ucapnya.
Keempat, alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif.
"Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia," katanya.
Kelima, Indonesia dinilai berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan.
"Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah," ucapnya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar pemerintah Indonesia segera menarik diri dari anggota Board Of Peace (BoP) pasca serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat.
Dalam keterangan yang tertuang dalam Tausyiah MUI tentang eskalasi serangan Israel-Amerika terhadap Iran Nomor:Kep-28/DP/-MUI/III/2026 itu, Ketua MUI Anwar Iskandar mempertanyakan niat Amerika yang membentuk badan perdamaian tersebut.
Anwar mempertanyakan komitmen Amerika dalam menyelesaikan konflik di Palestina melalui BoP yang mereka buat pasca adanya serangan yang dilakukan terhadap Iran.
"Untuk itu MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina. Karena yang terjadi justru sebaliknya, Trump melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran dan memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan baik secara langsung maupun proksi," ucap Anwar dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).
Akibat keadaan ini, MUI kata Anwar juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk melakukan langkah-langkah maksimal guna menghentikan perang dan menghormati hukum internasional.
"MUI berkeyakinan bahwa perang hanya akan mendatangkan kemudharatan global," jelasnya.
Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, Prof Connie Rahakundini Bakrie menyarankan Presiden RI Prabowo Subianto mempertimbangkan langkah keluar dari keanggotaan Indonesia di BoP.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video yang ia unggah di akun Instagram @profconnierahakundinibakrie, Minggu (1/3/2026) malam, Prof Connie menilai momentum meningkatnya ketegangan kawasan dapat menjadi “exit door” bagi Indonesia untuk mengevaluasi posisinya.
Ia berpendapat, dinamika terbaru telah menggeser semangat awal pembentukan forum tersebut.
“Menurut saya, dengan segala hormat, ini kesempatan exit door buat Indonesia keluar dari Board of Peace. Karena menurut saya Board of Peace sudah bukan lagi board of peace, tapi jadi board of war dengan kejadian ini,” ujar Connie.
Ia menegaskan, pandangannya bersifat akademik dan bukan untuk menggurui kepala negara.
Namun, ia mengingatkan potensi risiko strategis jika Indonesia tidak berhati-hati dalam menentukan posisi di tengah konflik yang melibatkan kekuatan besar dan berimplikasi luas terhadap stabilitas global.
Connie juga mendorong agar Indonesia kembali menegaskan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok (non-alignment).
Menurutnya, posisi tersebut akan memberi ruang manuver diplomasi yang lebih fleksibel dan elegan di tengah rivalitas geopolitik.
“Kita kembali ke posisi kita sebagai non-alignment atau non-blok. Karena kita akan lebih cantik mainnya, lebih indah,” katanya.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah Indonesia segera keluar dari keanggotaan BoP bentukan Donald Trump.
Hikmahanto menilai, keberadaan forum tersebut tidak berjalan sesuai tujuannya dan justru kontraproduktif.
"Memang BoP hanya digunakan untuk melegitimasi Israel mengambil Gaza," kata Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Minggu (1/3/2026).
Padahal, dalam aturan pendiriannya, forum ini dijanjikan sebagai solusi atas berbagai pertikaian global.
"Meski dalam Pasal 1 akan menyelesaikan segala konflik, ternyata tidak efektif," ujar Hikmahanto.
Oleh karena itu, mantan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) ini menyarankan pemerintah untuk segera keluar dari BoP.
"Sebaiknya Indonesia keluar dan konsentrasi di PBB saja," ungkapnya.
