TRIBUNTRENDS.COM - Angin segar berembus dari kursi kepemimpinan Kalimantan Timur. Gubernur Rudy Mas'ud mengambil langkah tak populer di kalangan pejabat, namun sangat dicintai rakyat, membatalkan pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar. Anggaran fantastis tersebut kini resmi ditarik dan dikembalikan ke kas daerah.
Langkah ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah pernyataan sikap yang memancing reaksi positif dari berbagai kalangan, termasuk dari Gedung Karang Paci (DPRD Kaltim).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, memberikan apresiasi setinggi langit atas keputusan tersebut. Menurutnya, tindakan Gubernur adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak menutup telinga terhadap kegelisahan warga.
"Kami mengapresiasi Pak Gubernur. Apa yang disuarakan masyarakat dan berbagai praktisi itu untuk kebaikan Kaltim," ujar pria yang akrab disapa Bahar ini, Selasa (3/3/2026).
Bahar menekankan bahwa langkah pengembalian anggaran ini sangat krusial untuk menghentikan polemik yang sempat memanas. Baginya, ini adalah preseden baik agar kebijakan serupa yang memicu kontroversi tidak terulang di masa depan.
Baca juga: Permintaan Maaf Gubernur Kaltim Rudy Masud Soal Mobil Range Rover 8,5 M, Kritik yang Membangun
Sebelumnya, rencana pengadaan kendaraan premium ini sempat menjadi bola panas yang menggelinding hingga ke level nasional. Rencana tersebut dinilai kontradiktif dengan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, yang terus menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan gaya hidup sederhana bagi para pejabat daerah.
Apalagi, kondisi finansial Bumi Etam sedang mendapat tantangan berat. Tahun 2026 menjadi tahun yang menantang dengan adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga mencapai angka Rp6 triliun. Isu ini bahkan sempat memicu perhatian serius dari Kemendagri, KPK, hingga BPK.
Baca juga: Rudy Masud Kembalikan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar, KPK Puji Gubernur Kaltim: Dengar Suara Rakyat
Meskipun tekanan datang dari berbagai lembaga negara, Bahar meyakini bahwa alasan terkuat di balik batalnya pembelian mobil tersebut adalah murni karena suara masyarakat Kaltim yang didengar.
"Saya kira yang paling utama didengarkan oleh Pak Gubernur adalah masyarakat Kaltim, rakyat meminta agar anggaran besar seperti itu dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas," tegas politisi PAN tersebut.
Bahar juga melontarkan sindiran halus kepada para pemimpin daerah lain yang seringkali tetap ngotot menjalankan kebijakan meski diterpa kritik tajam. Ia menyarankan agar ke depan, pemilihan kendaraan dinas lebih mengedepankan aspek fungsional dan rasionalitas, terutama untuk medan berat di Kaltim.
"Banyak kepala daerah yang tetap ngotot meski mendapat kritik. Tapi Pak Gubernur memilih mengembalikan, saya kira masih banyak kendaraan lain yang lebih efisien,” tutupnya.
