TRIBUNTRENDS.COM - Pengadaan kendaraan dinas operasional Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, yang menyentuh angka fantastis Rp8,5 miliar kini berbuntut panjang. Kemewahan fasilitas tersebut memicu reaksi keras dari Pemerintah Pusat melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.
Bima Arya secara terbuka melayangkan teguran dan mengingatkan agar kepala daerah tidak berlebihan dalam membelanjakan anggaran negara, terutama untuk kendaraan dinas. Menurutnya, fungsi utama pengadaan barang haruslah didasarkan pada asas kebutuhan, bukan kemewahan.
"Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada," tegas Bima Arya saat memberikan keterangan pada Kamis (26/2/2026).
Mantan Wali Kota Bogor tersebut menjelaskan bahwa meski setiap belanja barang dan jasa oleh kepala daerah memiliki payung hukum, ada etika anggaran yang lebih tinggi, yakni asas kelayakan. Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi, pembelian mobil bernilai miliaran rupiah dinilai perlu dikaji ulang urgensinya.
"Apakah pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini," tuturnya.
Bima mengaku telah menjalin komunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud untuk mengklarifikasi hal ini. Dari hasil obrolan tersebut, terungkap alasan di balik pengadaan tersebut adalah karena selama ini sang Gubernur masih mengandalkan aset pribadi untuk mobilitas kerjanya.
"Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, beliau memang menjelaskan bahwa selama ini beliau menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim," ungkap Bima.
Namun, ia tetap memberikan catatan penting, "Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja."
Baca juga: Langkah Berani Gubernur Rudy Masud, Batalkan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Demi Prioritas Rakyat Kaltim
Di sisi lain, Gubernur Rudy Mas’ud menanggapi polemik ini dengan santai. Ia membenarkan bahwa hingga detik ini, ia belum menyentuh fasilitas kendaraan dinas dari Pemprov Kaltim. Bahkan, ia menyebut mobil pribadi yang ia gunakan sehari-hari kondisinya sudah mulai menurun.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy, Selasa (24/2/2026).
Menanggapi kritik publik yang kian memanas, Rudy justru mengingatkan masyarakat untuk menjaga lisan di bulan suci.
“Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda,” sambungnya berseloroh.
Baca juga: Rudy Masud Kembalikan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar, KPK Puji Gubernur Kaltim: Dengar Suara Rakyat
Rudy berargumen bahwa pengadaan mobil senilai Rp8,5 miliar tersebut bukan tanpa alasan. Sebagai daerah yang kini menjadi beranda Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim sering menerima kunjungan tamu-tamu internasional dan investor kelas dunia. Ia menilai, kendaraan yang representatif adalah bentuk menjaga martabat provinsi di mata global.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ucap Rudy membela kebijakannya.
Bagi Rudy, menggunakan kendaraan yang standar bagi seorang kepala daerah di wilayah strategis seperti Kaltim dianggap kurang elok. Ia menegaskan bahwa hal ini berkaitan dengan citra masyarakat Kalimantan Timur secara keseluruhan.
“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya.
