TRIBUNJAKARTA.COM - Pemerataan fasilitas penunjang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang ramah disabilitas bukan sekadar pelengkap. Melainkan wujud nyata keadilan sosial di ruang publik.

Setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, Lansia (lanjut usia), ibu hamil, dan anak-anak, memiliki hak yang sama untuk bergerak dengan aman dan mandiri.

Tanpa ramp yang landai, lift yang berfungsi, guiding block, serta pencahayaan dan pegangan tangan yang memadai, JPO justru menjadi penghalang. Bukan solusi.

Pemerataan sangat penting agar aksesibilitas tidak hanya tersedia di pusat kota atau kawasan tertentu saja. Melainkan menyebar merata hingga ke berbagai wilayah.

Infrastruktur yang inklusif meningkatkan keselamatan, mengurangi risiko kecelakaan, serta mendorong partisipasi aktif semua kalangan dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Dengan menyediakan fasilitas JPO yang ramah disabilitas secara merata, tidak sekadar membangun jembatan fisik. Namun menjembatani kesenjangan. Mewujudkan kota yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Seperti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang ramah disabilitas. Pemprov DKI meresmikan JPO itu pada Senin, 2 Maret 2026. JPO terhubung langsung dengan Halte TransJakarta MH. Thamrin.

Hal itu menuai apresiasi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. Menurut dia, JPO Sarinah bisa menjadi contoh standar pembangunan fasilitas umum di seluruh wilayah.

Dengan demikian, peningkatan aksesibilitas terhadap disabilitas terpenuhi secara merata. Apalagi, terdapat aspirasi dari komunitas disabilitas terkait kenyamanan halte dan JPO yang belum merata.

"Kita berharap di beberapa JPO lain atau di beberapa lokasi juga bisa dibuatkan seperti ini (ramah disabilitas)," ujar Yuke di JPO Sarinah, Jakarta Pusat.

Yuke menegaskan, pengguna kursi roda sangat membutuhkan JPO ramah disabilitas. Selama ini, disabilitas menghadapi risiko bahaya saat menyeberang di jalan raya.

Fasilitas umum seperti lift perlu terpelihara secara optimal. "Kalau bisa lift-nya jangan cepat-cepat mati. Mereka (penyandang disabilitas) sangat mengandalkan sekali lift tersebut," tutur dia.

Terkait aspek pengamanan, Yuke memastikan JPO Sarinah telah lengkap dengan standar keamanan, seperti CCTV.

Untuk area-area di wilayah lain, lanjut dia, perlu peningkatan pengawasan fasilitas umum secara ketat. Berkoordinasi dengan pengelola kawasan sekitar dan TransJakarta.

Antara lain, menempatkan petugas keamanan di area tersebut. "Segala sesuatu ini kan direncanakan dan dibuat oleh anggarannya masyarakat atau warga Jakarta. Jadi sebaiknya kita juga yang saling menjaga," ucap Yuke.

Pada kesempatan itu, Gubernur Pramono Anung menyatakan, JPO Sarinah telah melalui proses revitalisasi. Satu di antara fasilitas umum yang ramah disabilitas.

Pramono menuturkan, JPO Sarinah merupakan jembatan penyeberangan pertama di Jakarta. Resmi beroperasi sejak 21 April 1968.

"Hari ini, Senin 2 Maret 2026, revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang Halte TransJakarta MH. Thamrin Sarinah, saya nyatakan diresmikan," kata Pramono.

Keberadaan JPO itu, tambah dia, masyarakat dapat memilih menyeberang dengan menggunakan pelican crossing atau lift. Khususnya, prioritas akses JPO bagi disabilitas.

Selain revitalisasi JPO, Pramono memastikan akan memperlebar pedestrian di sekitar kawasan Sarinah sekitar 2,6 meter pada Mei 2026.

Pelebaran pedestrian itu bersamaan dengan penataan ulang pedestrian oleh MRT Jakarta. Dengan demikian, pedestrian akan lebih luas.

"Karena Sarinah ini heritage. Sehingga pilihan orang untuk belanja atau pergi ke Sarinah akan menjadi semakin mudah," pungkas Pramono.