SURYA.co.id SUMENEP - Menjelang arus mudik Lebaran, keterbatasan armada kapal menuju Pulau Masalembu kembali menjadi sorotan.
DPRD Kabupaten Sumenep menilai jumlah kapal yang tersedia saat ini belum sebanding dengan lonjakan kebutuhan masyarakat kepulauan.
Anggota DPRD Sumenep dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII, Ahmad Juhairi menyebut layanan reguler untuk rute ke Pulau Masalembu masih minim, terutama dari Surabaya.
"Reguler hanya dilayani SN 92 dari Perak. Dari Kalianget ada SN 92 dan KM Bung Tomo. Tapi saat musim mudik, itu sangat kurang. Perlu ditambah minimal satu armada lagi," tutur Ahmad Juhairi, Selasa (3/3/2026).
Menurut Juhairi, setiap menjelang Lebaran, permintaan tiket meningkat drastis. Penumpang bukan hanya berasal dari wilayah Jawa dan Bali, tetapi juga perantau asal Masalembu yang bekerja di Kalimantan hingga Malaysia.
Baca juga: Pendaftaran Mudik Gratis Gresik 2026 Resmi Dibuka, Kuota 750 Orang ke 7 Rute
"Selain dari Jawa dan Bali, juga ada masyarakat Masalembu yang dari luar negeri, khususnya Malaysia. Ada juga yang merantau ke Kalimantan. H-7 biasanya sudah mulai penuh," sebutnya.
Ia khawatir, tanpa penambahan kapal, kepadatan penumpang akan semakin tak terkendali dan berpotensi membuat calon pemudik terlantar di pelabuhan.
Karena itu, DPRD Sumenep meminta pemerintah segera memastikan jadwal kapal tambahan khusus mudik dan mengumumkannya lebih awal kepada publik.
"Jadwal kapal khusus mudik harus sudah ada kepastian dan terpublikasi jauh-jauh hari sebelum mudik. Termasuk soal kapasitas jumlah penumpang yang bisa ditampung," tegasnya.
Tak hanya soal armada, pihaknya juga menyoroti distribusi tiket yang dinilai harus diawasi secara ketat.
Juhairi menekankan agar tidak ada praktik percaloan yang merugikan masyarakat kepulauan.
"Tiket harus dipastikan tidak ada oknum yang mempermainkan penjualan tiket atau calo yang merugikan calon pemudik," ujarnya.
Ia juga membandingkan layanan transportasi laut ke Masalembu dengan beberapa wilayah kepulauan lain di Sumenep yang memiliki pilihan kapal lebih banyak.
"Masyarakat Masalembu berharap kapal jenis Holalo, DBS, dan Express juga bisa melayani rute ke Masalembu, sehingga ada perlakuan yang adil," katanya.
Dengan demikian lanjut Juhairi, pihaknya akan terus mengawal kebijakan transportasi laut agar lebih berpihak pada warga kepulauan.
Selain pengawasan, pihaknya juga mendorong regulasi dan dukungan anggaran yang memadai.
"Sesuai kewenangan, selain memaksimalkan pengawasan, kami juga akan terus mendorong adanya regulasi dan anggaran yang mendukung penyediaan transportasi laut yang memadai dan berkualitas serta mengedepankan prinsip kesetaraan untuk seluruh masyarakat kepulauan," terangnya.
