TRIBUNMANADO.CO.ID,SULUT – Penambang di Sulawesi Utara batal melakukan demonstrasi.

Itu terjadi lantaran mereka sudah mendapatkan solusi soal kesulitan penjualan emas hasil tambang.

Solusi didapatkan saat bertemu dengan Gubernur YSK di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (3/3/2026).

Baca juga: Jawaban Gubernur YSK Soal Keluhan Penambang Sulit Jual Emas Hasil Tambang, Sudah Ada Solusi

Mereka adalah penambang rakyat dari wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).

Kedatangan para penambang dipimpin sejumlah tokoh BMR, di antaranya Marlina Moha Siahaan, James Tuuk, serta Aditya Moha Siahaan.

Pertemuan tersebut membahas keresahan masyarakat penambang yang belakangan kesulitan menjual emas hasil tambang.

Kondisi itu bahkan sempat memicu rencana aksi unjuk rasa.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, Gubernur YSK menegaskan pemerintah tidak tinggal diam.

Ia menjelaskan, persoalan pertambangan rakyat menjadi agenda utama dalam rapat Forkopimda Sulut. Fokusnya mencari jalan keluar agar hasil tambang tetap bisa dijual tanpa melanggar aturan hukum.

Tak hanya itu, YSK juga langsung berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Pegadaian Sulut guna membuka akses layanan bagi masyarakat.

“Kami pemerintah berusaha menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Masyarakat penambang sabar, karena negara akan hadir membela kalian. Jadi ada solusinya,” tandasnya.

Mendengar penegasan tersebut, suasana ruangan mendadak riuh. Sejumlah penambang yang hadir spontan meneriakkan, “Batal demo… batal demo!” sebagai bentuk dukungan atas solusi yang disampaikan gubernur.

James Tuuk mengungkapkan, Gubernur YSK sangat memikirkan kondisi masyarakat, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah memfasilitasi. Beliau khawatir kalau masyarakat tidak punya uang saat Lebaran. Saya minta kepada adik-adik penambang dan seluruh masyarakat, solusinya sudah ada. Berpuasalah dengan tenang, jangan demo,” ujarnya.

Senada disampaikan Aditya Moha Siahaan. Ia mengajak masyarakat bersyukur atas langkah konkret yang diambil pemerintah provinsi.

“Pak Gubernur sudah memperjuangkan 63 blok khusus untuk penambang rakyat. Ini legacy, bukan keputusan biasa. Jadi kalau solusinya sudah ditemukan, untuk apa lagi demo?” katanya. (REN)