WARTAKOTALIVE.COM, SEMARANG - Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (3/3/2026).

Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program MBG di daerah.

Berdasarkan catatan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, hingga 27 Februari 2026, program MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan total 61,2 juta penerima manfaat melalui 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Di Jawa Tengah, program ini telah menjangkau 9,29 juta penerima manfaat dengan 3.838 SPPG yang beroperasi.

Pelaksanaan MBG didukung oleh 28 kementerian/lembaga sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dan Keppres Nomor 28 Tahun 2025.

Adapun, Badan Gizi Nasional (BGN) bertindak sebagai penyelenggara utama dengan dukungan tim koordinasi yang ditetapkan melalui Kepmenko Nomor 78 Tahun 2025.

Beberapa substansi utama dalam tata kelola MBG mencakup pengawasan keamanan pangan, pemenuhan standar gizi, pengelolaan limbah, pemanfaatan pangan lokal, serta sistem pelaporan terpadu.

Dalam rakor tersebut, Menko Pangan Zulkifli mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penjaminan mutu layanan, percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta stabilisasi pasokan pangan lokal. 

"Capaian SLHS di Jawa Tengah tercatat 35,03 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 32 persen," ucapnya.

Menko Pangan juga menginstruksikan evaluasi terhadap SPPG yang mengalami kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan guna memastikan standar keamanan pangan dipatuhi secara ketat.

Libatkan pelaku usaha lokal

Dari sisi ekonomi, MBG turut menggerakkan pelaku usaha lokal melalui keterlibatan UMKM, BUMDes, koperasi nelayan, dan peternak mandiri. 

Di Jawa Tengah, mayoritas pasokan bahan pokok untuk SPPG berasal dari koperasi/BUMDes dan UMKM. Produksi unggulan daerah antara lain telur ayam dari Pati dan susu sapi perah dari Boyolali.

Meski demikian, pemerintah masih menemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat yang memerlukan validasi lanjutan oleh pemerintah daerah.

Sejumlah capaian layanan juga perlu percepatan, di antaranya layanan untuk siswa sekolah yang ditargetkan mencapai 100 persen, pesantren 7,7 persen, santri 3,24 persen, dan SPPG pesantren 12,13 persen.

Sementara itu, cakupan layanan bagi ibu hamil dan menyusui telah melampaui 50 persen.

Sedangkan balita non-PAUD mencapai 24,4 persen.

Program MBG jalan selama Ramadan

Program MBG tetap dilaksanakan selama Bulan Ramadan serta masa libur dan cuti bersama. 

Untuk wilayah dengan mayoritas penerima manfaat berpuasa, disiapkan paket makanan kemasan sehat.

Adapun sekolah dengan mayoritas non-muslim tetap menjalankan program secara normal.

Untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan membangun Command Center MBG.

"Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran, aman, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045," ungkapnya.