TRIBUNJAMBI.COM – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 05 Dukuh, Kota Salatiga, Jawa Tengah, mendadak menjadi perbincangan luas setelah beredarnya rekaman video yang memperlihatkan kepala sekolah setempat meluapkan kekecewaan terhadap paket makanan yang diterima.

Rekaman yang viral di media sosial itu menampilkan Kepala SDN 05 Dukuh, Jumarti, secara tegas menolak kiriman paket MBG karena diduga ditemukan buah jeruk dalam kondisi busuk serta benda asing menyerupai sekrup di dalam makanan yang seharusnya dikonsumsi para siswa.

Unggahan akun Instagram @rakyat.bertanya pada Rabu (4/3/2026) memperlihatkan momen ketika Jumarti menyampaikan penolakannya secara langsung. Dalam video tersebut, ia meminta agar paket makanan dikembalikan.

“Ini tolong dikembalikan lagi, saya tidak mau terima,” ujar Jumarti dengan nada tinggi sebagaimana terekam dalam video yang kemudian menyebar luas.

Sorotan utama yang disampaikan pihak sekolah berkaitan dengan mutu dan keamanan makanan. Di hadapan sejumlah orang, Jumarti mempertanyakan standar pengawasan dan peran tenaga ahli gizi dalam proses penyediaan menu tersebut.

“Ahli gizi mana? Coba lihat ada sekrup, ada seperti ini, ini sudah telak jelek,” ucapnya sambil menunjukkan isi paket yang dipermasalahkan.

Baca juga: Pemerintah Bungkam Soal Kematian Khamenei, Dino Patti Pertanyakan Diplomasi Bebas Aktif

Baca juga: THR Mulai Cair Sejak 26 Februari 2026, Bagaimana Nasib ASN Nasabah Bank Jambi?

Tak berhenti pada persoalan kualitas bahan makanan, ia juga menyinggung dugaan ketidaksesuaian harga salah satu item dalam paket MBG, yakni roti. Jumarti mengaku telah melakukan penelusuran langsung ke produsen roti di wilayah Sarirejo untuk memastikan harga pasaran.

“Saya tanyakan harga roti ke pabrik di Sarirejo, di sana Rp750. Ini di MBG Rp3.500, ke mana sisanya?” katanya mempertanyakan selisih harga yang dinilai cukup signifikan.

Polemik ini pun memicu pertanyaan publik mengenai mekanisme pengadaan, distribusi, hingga pengawasan kualitas dalam program MBG yang bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa sekolah dasar.

Di sisi lain, manajemen SD Negeri 05 Dukuh menegaskan bahwa sikap tegas yang diambil bukan dimaksudkan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan peserta didik.

Pihak sekolah juga menyatakan telah beberapa kali menyampaikan evaluasi kepada pengelola dapur MBG di Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, agar pengawasan mutu makanan lebih diperketat sehingga kejadian serupa tidak terulang.

Menurut keterangan internal sekolah, program MBG pada dasarnya sangat membantu siswa, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi harian. Namun, standar keamanan dan kualitas disebut tidak boleh dikompromikan karena menyangkut konsumsi anak-anak.

Sekolah berharap polemik ini dapat menjadi momentum perbaikan sistem, mulai dari proses produksi, pengepakan, hingga distribusi makanan. Dengan demikian, tujuan awal program untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan siswa dapat tercapai tanpa menimbulkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat.

Penampakan Menu MBG di SMPN 7 Kota Jambi Dikritik Orang Tua Siswa: Ini Miris

Belum lama ini, distribusi perdana di SMPN 7 Kota Jambi Jambi justru memicu kritik dari sejumlah orangtua siswa.

Bukanya menerima nasi lengkap dengan lauk pauk sebagaimana ekspektasi publik terhadap program pemenuhan gizi, para siswa disebut hanya memperoleh paket makanan ringan yang dibungkus menggunakan tas keresek putih transparan.

Distribusi tahap awal pada 23–24 Februari 2026 mencakup tiga buah roti, satu kotak minuman sari kacang hijau, sebungkus kacang atom, sebungkus kacang polong goreng, satu buah jeruk, satu buah pisang, satu butir telur rebus, serta sekitar 10 butir kelengkeng untuk jatah dua hari.

“Baru dapat setelah sekian lama program diluncurkan, eh menunya malah begini. Ini bukan makan bergizi, ini snack box,” ujar seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya, Minggu (1/3/2026).

Distribusi berikutnya pada 25 Februari untuk jatah dua hari selanjutnya juga dinilai tidak jauh berbeda. Paket makanan berisi satu roti abon, tiga butir kurma, sebungkus kacang atom, sebungkus kacang kapri goreng, satu butir telur rebus, serta puding ubi tanpa minuman.

Sementara untuk jatah 26–27 Februari, siswa menerima enam butir anggur, tiga butir kurma, dua buah roti, dua kotak susu kemasan, satu butir telur rebus, dan sebungkus keripik tempe.

Dipertanyakan dari Sisi Gizi dan Anggaran

Sejumlah orangtua mempertanyakan standar perhitungan gizi yang digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menentukan komposisi menu.

Kekhawatiran semakin menguat karena sebagian siswa merupakan atlet sekolah dan pelajar berprestasi yang memiliki kebutuhan kalori lebih tinggi untuk menunjang aktivitas fisik maupun akademik.

“Saya tidak tahu bagaimana hitungannya, tapi kayaknya menu itu tidak cukup untuk memenuhi kalori anak saya yang atlet karate. Apalagi ini sudah memasuki Ramadan, kebutuhan gizinya harus tetap terjaga,” ujar seorang ayah siswa.

Tak hanya dari sisi nutrisi, nominal anggaran Rp15 ribu per porsi juga menjadi sorotan. Beberapa wali murid menilai isi paket makanan yang diberikan tidak mencerminkan nilai tersebut jika dihitung berdasarkan harga pasar.

“Menu seadanya, bungkusnya pakai keresek. Apa itu memenuhi syarat minimal Rp15 ribu per menu? Kalau dihitung-hitung di pasar, mungkin cuma Rp5–7 ribu,” kata Amin, salah satu orangtua siswa.

Harapan Evaluasi Menjelang Ramadan

Meski menyampaikan kekecewaan, sebagian besar orangtua memilih menerima kondisi tersebut dengan alasan program ini tidak dipungut biaya dari siswa.

Namun demikian, mereka berharap ada evaluasi menyeluruh, terutama menjelang bulan suci Ramadan, di mana kualitas dan keseimbangan asupan gizi anak dinilai semakin krusial.

“Ya, mau gimana lagi. Sudah dapat gratis. Tapi semoga ke depan ada perbaikan,” ujar seorang ibu wali murid.

Program MBG sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi bagi pelajar sekaligus upaya menekan angka kekurangan gizi. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan tantangan tersendiri, mulai dari kualitas menu, transparansi penganggaran, hingga pengawasan distribusi.

Publik kini menanti respons dan langkah evaluasi dari pihak terkait agar tujuan awal program menjamin asupan bergizi bagi siswa tidak melenceng dari harapan.