TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat menegaskan, dalam situasi ekonomi “mode perang” akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, kebijakan fiskal pemerintah tidak bisa dijalankan seperti dalam kondisi normal. 

Menurutnya, fokus utama anggaran negara, harus diarahkan pada penguatan jaring pengaman sosial dan perlindungan masyarakat terdampak, terutama kaum buruh.

Baca juga: Baru Perang Lima Hari Versus Iran, AS Boncos! Alami Kerugian Hingga Rp 35 Triliun

Hal itu disampaikan Jumhur dalam Focus Group Discussion (FGD) KSPSI bertema “Kesiapan Buruh Indonesia dan Dunia Menghadapi Mode Perang Berkepanjangan” di Sekretariat DPP KSPSI, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dia menyatakan dapat memahami usulan kenaikan batas defisit anggaran dari 3 persen menjadi 4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana disampaikan ekonom senior Anthony Budiawan. 

Namun, tambahan ruang fiskal tersebut harus diperuntukkan secara jelas bagi perlindungan rakyat.

"Kalau memang harus naik dari 3 persen ke 4 persen, kami bisa memahami. Tapi 1 persen itu harus jelas untuk cadangan subsidi dan perlindungan masyarakat terdampak, termasuk kaum buruh. Harus transparan dan diawasi ketat," kata Jumhur.

Menurutnya, apabila pemerintah harus menambah utang dalam rangka menghadapi krisis global, langkah tersebut masih dapat dimengerti selama tujuannya jelas, yakni melindungi rakyat terdampak, menjaga daya beli, dan mempertahankan stabilitas sosial-ekonomi. 

Transparansi dan akuntabilitas, kata dia, menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Dalam forum yang sama, Anthony Budiawan menjelaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif serius menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai ekonomi “mode perang”. 

Salah satu opsi yang dinilai relevan adalah menaikkan defisit anggaran menjadi 4 persen guna memperluas ruang fiskal pemerintah.

Dengan ruang fiskal yang lebih longgar, pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional, termasuk memastikan dunia usaha tetap bertahan melalui bantuan dan stimulus.

"Kalau perusahaan tidak mampu bertahan, dampaknya langsung ke buruh melalui PHK. Karena itu, harus ada jaring pengaman sosial yang kuat agar tidak terjadi gelombang PHK tanpa perlindungan," ucapnya.

Anthony menilai, dalam krisis berkepanjangan, daya beli masyarakat hampir pasti tertekan. 

Secara psikologis, masyarakat cenderung menahan belanja dan hanya memprioritaskan kebutuhan pokok seperti sembako. 

Jika kondisi tersebut terjadi secara luas, maka penurunan permintaan akan berdampak langsung pada industri dan berpotensi memperdalam perlambatan ekonomi.

Sebab itu, ia mengingatkan agar setiap alokasi anggaran pemerintah dipertimbangkan secara sangat serius. Dalam situasi normal, pola belanja negara bisa berjalan seperti biasa. 

Namun dalam “mode perang”, pendekatan anggaran harus lebih selektif dan difokuskan pada kebutuhan mendesak yang menyentuh langsung daya tahan ekonomi rakyat.

Anthony juga menyinggung pos anggaran seperti impor mobil bernilai puluhan triliun rupiah yang, dalam situasi krisis, menurutnya lebih tepat dialihkan untuk memperkuat perlindungan sosial dan ketahanan ekonomi masyarakat. 

Program-program besar pemerintah pun dinilai perlu diseleksi ulang agar tepat sasaran, termasuk program makan bergizi yang harus benar-benar menyasar kelompok paling membutuhkan.

Sejalan dengan itu, Jumhur kembali menekankan bahwa dalam ekonomi “mode perang”, setiap rupiah anggaran negara harus dipastikan efektif menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat dari dampak krisis global.