*) Oleh: Dr. Effendi Hasan, MA

PERGANTIAN kepemimpinan dalam sebuah institusi pendidikan tinggi selalu menyimpan makna yang lebih dalam daripada sekadar pergantian figur di pucuk organisasi.

Ini adalah momentum refleksi sebuah titik jeda dalam perjalanan sejarah yang memberi ruang bagi sebuah lembaga untuk menengok kembali jejak langkah yang telah dilalui, membaca tantangan zaman yang kian berubah, serta merumuskan kembali harapan-harapan baru bagi masa depan.

Terpilihnya Prof. Dr. Mirza Tabrani, S.E., M.B.A., D.B.A sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) periode 2026–2031 menjadi peristiwa yang sarat makna.

Momentum ini tidak hanya penting bagi civitas akademika universitas, tetapi juga bagi masyarakat Aceh secara luas.

Sebab universitas ini sejak lama telah menjadi lebih dari sekadar institusi pendidikan tinggi, ia adalah ruang lahirnya gagasan, tempat tumbuhnya harapan, dan medan pembentukan generasi yang kelak akan menentukan arah masa depan daerah ini.

Pada 2 Februari 2026, melalui proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis di tingkat Majelis Wali Amanah (MWA), Prof. Mirza memperoleh kepercayaan mayoritas anggota MWA untuk memimpin universitas dalam lima tahun ke depan.

Dari 19 suara sah yang diberikan, beliau memperoleh 13 suara, mengungguli kandidat lainnya. Hasil tersebut menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap kapasitas kepemimpinan beliau dalam menakhodai universitas di tengah dinamika zaman yang semakin kompleks.

Bagi sebagian kalangan di lingkungan universitas, hasil tersebut mungkin bukan sesuatu yang sepenuhnya mengejutkan.

Sejak tahap awal proses penyaringan dan pemilihan, dukungan terhadap Prof. Mirza telah terlihat cukup kuat.

Rekam jejak kepemimpinan beliau, pengalaman sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), serta keterlibatannya dalam berbagai posisi strategis di luar dan di dalam universitas menjadi pertimbangan penting bagi para pemegang mandat institusi.

Namun lebih dari sekadar kemenangan dalam kontestasi kepemimpinan, yang jauh lebih penting adalah gagasan besar yang dibawa oleh kepemimpinan baru ini.

Prof. Mirza mengusung visi “USK Unggul, Inovatif, Berdampak, dan Berkelanjutan” dengan pendekatan tata kelola yang disebut sebagai Smart Humanocracy Governance.

Konsep ini menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh dinamika organisasi. Dalam cara pandang ini, universitas tidak lagi dipahami hanya sebagai struktur birokrasi yang kaku dengan prosedur administratif yang berlapis-lapis, melainkan sebagai ekosistem pengetahuan yang hidup yang digerakkan oleh kreativitas, kepercayaan, serta tanggung jawab kolektif.

Gagasan humanocracy yang diperkenalkan oleh pemikir manajemen global Gary Hamel dan Michele Zanini pada dasarnya mengajak organisasi modern untuk kembali pada hakikatnya: menghargai manusia sebagai sumber energi utama perubahan.

Dalam konteks universitas, gagasan ini mengingatkan bahwa dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan bukanlah sekadar bagian dari sistem administratif, melainkan subjek utama yang menghidupkan denyut intelektual sebuah kampus.

Pendekatan ini terasa sangat selaras dengan karakter Universitas Syiah Kuala yang selama ini dikenal sebagai “Jantong Hate Rakyat Aceh.”

Sebuah julukan yang lahir bukan dari slogan formal, melainkan dari ikatan emosional yang tumbuh dalam perjalanan sejarah antara universitas dengan masyarakat Aceh.

Sejak berdirinya pada tahun 1962, universitas ini tidak hanya berperan sebagai tempat mencetak sarjana.

Ia juga menjadi pusat peradaban intelektual Aceh, ruang bertemunya tradisi dan modernitas, serta tempat lahirnya gagasan-gagasan besar tentang masa depan daerah ini.

Bagi masyarakat Aceh, universitas ini adalah ruang harapan. Di sanalah anak-anak dari berbagai latar belakang sosial menaruh mimpi untuk memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu.

Di sanalah pula masyarakat berharap lahirnya generasi baru yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta komitmen terhadap kemajuan masyarakat.

Karena itu, setiap kepemimpinan baru di universitas ini selalu membawa ekspektasi yang besar. Harapan agar universitas tidak hanya berkembang secara institusional, tetapi juga semakin kuat dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Harapan tersebut menjadi semakin relevan ketika universitas ini memasuki babak baru sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) pada tahun 2022. Transformasi ini membuka ruang otonomi yang lebih luas bagi universitas untuk mengelola pendidikan, riset, dan tata kelola kelembagaan.

Dengan otonomi tersebut, universitas memiliki peluang yang lebih besar untuk memperkuat kualitas akademik, memperluas jejaring kolaborasi, serta meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Universitas dapat bergerak lebih lincah dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Namun perjalanan transformasi ini tentu tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Empat tahun pengalaman sebagai PTN-BH juga memperlihatkan bahwa perubahan kelembagaan selalu menghadirkan dinamika baru yang perlu terus disempurnakan.

Salah satu isu yang sering menjadi perhatian di lingkungan civitas akademika adalah persoalan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Harapan bahwa transformasi kelembagaan akan membawa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan secara merata.

Sistem remunerasi, mekanisme penilaian kinerja, serta kesenjangan pendapatan antarunit kerja masih menjadi perbincangan yang cukup intens di lingkungan universitas.

Isu ini tidak hanya disuarakan oleh kalangan dosen, tetapi juga menjadi perhatian para guru besar.

Tentu saja, persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara sederhana. Transformasi kelembagaan membutuhkan waktu, konsistensi kebijakan, serta kepemimpinan yang mampu membangun rasa keadilan dan kepercayaan di antara seluruh warga universitas.

Di sinilah kepemimpinan baru diuji. Kepemimpinan universitas bukan hanya tentang kemampuan administratif, tetapi juga tentang kemampuan merawat harapan.

Universitas adalah rumah besar bagi komunitas intelektual. Ia tidak dapat tumbuh dengan kuat jika warganya kehilangan rasa memiliki terhadap institusi tersebut.

Karena itu, membangun kembali kepercayaan, kebersamaan, dan rasa keadilan di antara seluruh civitas akademika menjadi pekerjaan penting bagi kepemimpinan baru.

Pendekatan Smart Humanocracy Governance yang ditawarkan oleh Prof. Mirza tampaknya mencoba menjawab kebutuhan tersebut.

Dalam paradigma ini, kecerdasan organisasi tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi atau kompleksitas sistem administrasi, tetapi dari kemampuan institusi membangun kolaborasi, kepercayaan, dan tanggung jawab kolektif.

Universitas yang kuat adalah universitas yang mampu menumbuhkan rasa kebersamaan di antara warganya. Di dalamnya, setiap orang merasa dihargai, didengar, dan memiliki ruang untuk berkontribusi.

Kini, menjelang pelantikan resmi kepemimpinan baru universitas pada 9 Maret 2026, harapan besar kembali disematkan pada masa depan Universitas Syiah Kuala.

Harapan agar universitas ini terus berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Harapan agar kampus ini tetap menjadi tempat lahirnya generasi yang tidak hanya cerdas pikirannya, tetapi juga jernih hatinya dan kuat integritasnya.

Lebih dari itu, masyarakat Aceh juga berharap universitas ini terus menjaga identitasnya sebagai rumah intelektual yang berpijak pada nilai-nilai lokal sekaligus terbuka terhadap perkembangan global.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah universitas tidak hanya diukur dari capaian akademiknya semata. Ia juga diukur dari seberapa besar harapan yang mampu ia hidupkan di hati masyarakat yang mempercayainya.

Kini, harapan itu kembali disematkan pada kepemimpinan baru. Semoga di bawah nahkoda yang baru, Universitas Syiah Kuala terus melangkah maju menjadi cahaya pengetahuan yang menerangi masa depan, menjadi rumah bagi lahirnya pemikiran- pemikiran besar, dan tetap setia menjadi jantong hate rakyat Aceh, tempat di mana harapan tentang masa depan selalu menemukan jalannya.(*)

*) Penulis adalah Dosen Program Studi Ilmu Politik, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.