TRIBUNJABAR.ID, DEPOK - Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menggelar kuliah tamu dalam rangkaian mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan pada Rabu, 4 Maret 2026. Kegiatan akademik tersebut dirancang dalam bentuk forum diskusi yang mengangkat tema “Pola Karir dan Profesionalisme Militer”.

Tiga pembicara dihadirkan dalam forum ini. Mereka adalah Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan yang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Beni Sukadis, M.Si. yang merupakan peneliti di Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), serta Yudha Kurniawan, M.A. yang berkiprah sebagai peneliti di Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie.

Dilansir laman Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, diskusi tersebut dirancang untuk memperluas pemahaman mahasiswa mengenai dinamika profesionalisme militer di Indonesia. Pembahasan diarahkan pada sejumlah aspek penting, mulai dari pola perjalanan karier prajurit, mekanisme promosi perwira, hingga dampaknya terhadap relasi sipil–militer dan proses konsolidasi demokrasi.

Dalam pemaparannya, Aditya menyoroti hubungan antara perkembangan politik kontemporer dan pengaturan karier militer di Indonesia. Ia menilai dinamika politik, terutama dalam konteks kepemimpinan yang bercorak populis, dapat memberi pengaruh terhadap bagaimana jalur karier prajurit militer dibentuk dan dijalankan.

Aditya menjelaskan bahwa dalam praktik organisasi militer, proses promosi maupun penempatan jabatan strategis di lingkungan TNI sering kali berada pada persimpangan antara prinsip profesional berbasis prestasi dengan faktor relasi personal yang telah mengakar dalam struktur organisasi. Situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara standar meritokrasi dan praktik hubungan personal yang turut memengaruhi keputusan organisasi.

Ia juga menambahkan bahwa dalam situasi kepemimpinan populis, dinamika politik cenderung bergerak menuju personalisasi kekuasaan. Kondisi tersebut membuat hubungan pribadi antara pemimpin politik dan institusi militer kerap memainkan peran dalam proses pengisian posisi-posisi strategis.

Menurutnya, keadaan semacam itu berpotensi melemahkan mekanisme check and balance yang seharusnya dijalankan oleh lembaga sipil dalam pengelolaan karier militer. Ketika hubungan personal menjadi faktor dominan, ruang pengawasan institusional dapat menjadi lebih sempit.

Isu tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mendasar mengenai batas antara otoritas sipil dan ranah militer dalam mengatur jalur karier prajurit. Perdebatan ini terutama muncul dalam konteks seberapa jauh aktor sipil perlu terlibat dalam promosi jabatan strategis militer, termasuk dalam proses penunjukan Panglima TNI.

Aditya menjelaskan bahwa praktik hubungan sipil–militer di negara-negara demokrasi memperlihatkan variasi yang cukup luas dalam hal mekanisme pengangkatan pimpinan militer tertinggi. Di sejumlah negara, proses tersebut harus memperoleh persetujuan lembaga legislatif sebagai bagian dari kontrol sipil terhadap militer.

Di negara lain, kewenangan tersebut lebih banyak berada di tangan cabang eksekutif. Yudha kemudian menambahkan bahwa terdapat pula negara demokrasi yang tidak mensyaratkan persetujuan legislatif dalam proses penunjukan pimpinan militer tertinggi, seperti praktik yang dapat ditemukan di Inggris.

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa desain institusional dalam hubungan sipil–militer dapat berbeda di setiap negara, meskipun semuanya tetap beroperasi dalam kerangka sistem demokrasi. Variasi ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pola tunggal yang diterapkan secara universal dalam pengelolaan relasi antara militer dan otoritas sipil.

Sementara itu, Beni Sukadis menekankan bahwa profesionalisme militer hanya dapat berkembang secara optimal apabila ditopang oleh kontrol sipil yang demokratis. Menurutnya, institusi militer yang profesional ditandai oleh tingkat pendidikan yang baik, kesejahteraan personel yang memadai, serta dukungan sistem persenjataan yang cukup.

Dalam konteks Indonesia, Beni menilai bahwa profesionalisme TNI mengalami perubahan penting setelah periode Reformasi. Transformasi tersebut terlihat melalui sejumlah kebijakan struktural, seperti pemisahan institusi TNI dan Polri, lahirnya Undang-Undang Pertahanan Negara, serta pengesahan Undang-Undang TNI yang menegaskan posisi militer sebagai alat negara yang tidak terlibat dalam politik praktis.

Meski demikian, Beni mengakui bahwa dalam praktik promosi jabatan strategis, faktor kedekatan personal dengan pemimpin politik masih sering muncul sebagai variabel yang dipertimbangkan. Situasi tersebut memicu diskusi mengenai sejauh mana prinsip meritokrasi benar-benar dijalankan secara konsisten dalam sistem karier perwira TNI.

Dalam penjelasannya, Beni juga menyinggung dinamika pergantian Panglima TNI yang tidak selalu mengikuti pola rotasi antarmatra yang kerap diasumsikan dalam perbincangan publik. Ia mengangkat contoh pergantian Panglima TNI dari Jenderal Moeldoko kepada Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, faktor politik dan preferensi kepemimpinan nasional dapat memegang peranan dalam proses penunjukan Panglima TNI. Dengan demikian, proses tersebut tidak selalu mengikuti pola rotasi formal ataupun aturan tidak tertulis yang sering diasosiasikan dengan pergantian antarmatra.

Sebagai pelengkap diskusi, Yudha Kurniawan menguraikan persoalan struktural yang dihadapi dalam sistem karier militer di Indonesia. Berdasarkan kajian yang ia lakukan, secara ideal seorang perwira membutuhkan waktu sekitar 25 hingga 28 tahun untuk mencapai pangkat Brigadir Jenderal.

Namun dalam praktiknya, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah personel militer dengan struktur jabatan yang tersedia. Ketidaksesuaian tersebut kemudian memunculkan fenomena penumpukan perwira tinggi dalam tubuh organisasi militer.

Yudha menjelaskan bahwa persoalan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural. Beberapa di antaranya mencakup keterbatasan kapasitas lembaga pendidikan militer, hambatan promosi jabatan yang menciptakan bottleneck dalam sistem karier, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia sejak tahap rekrutmen awal.

Selain itu, keterbatasan anggaran pertahanan dan fasilitas pelatihan juga turut berkontribusi terhadap dinamika tersebut. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada proses regenerasi kepemimpinan di lingkungan TNI sekaligus memengaruhi perkembangan pola karier personel militer.

Kuliah tamu ini menjadi bagian dari upaya akademik untuk memperkaya perspektif mahasiswa mengenai dinamika reformasi sektor keamanan di Indonesia. Fokus pembahasannya diarahkan pada pemahaman mengenai hubungan sipil–militer serta profesionalisme militer dalam sistem demokrasi.

Melalui pertemuan yang menghadirkan akademisi dan peneliti tersebut, forum diskusi ini diharapkan mampu memicu refleksi kritis mengenai tantangan yang dihadapi dalam memperkuat profesionalisme militer sekaligus menjaga prinsip demokrasi dalam tata kelola pertahanan negara.

Tema yang diangkat dalam diskusi ini juga dinilai relevan dengan situasi politik kontemporer. Sejumlah akademisi menilai bahwa Indonesia tengah menghadapi fase democratic backsliding yang memunculkan kembali perdebatan mengenai peran militer di ruang sipil.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan TNI dalam ranah sipil kerap menjadi bahan kritik di kalangan pengamat. Meski demikian, hubungan sipil–militer pada dasarnya bersifat timbal balik dan tidak hanya ditentukan oleh ekspansi militer di wilayah sipil semata.

Keseimbangan dalam relasi tersebut juga bergantung pada kemampuan aktor sipil dalam menegaskan batas kewenangan antara otoritas sipil dan militer. Dengan kata lain, dinamika hubungan ini ditentukan oleh interaksi dua pihak yang sama-sama memiliki peran dalam menjaga keseimbangan institusional.

Pertimbangan organisasi militer dalam merancang pola karier dan sistem promosi perwira menjadi salah satu titik penting dalam diskusi tersebut. Dalam situasi tertentu, kendali sipil yang terlalu kuat terhadap persoalan internal militer juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan.

Oleh karena itu, persoalan ini seharusnya tidak ditempatkan sebagai isu politik praktis. Diskusi mengenai pola karier dan tata kelola promosi perwira sebaiknya dipahami sebagai bagian dari proses penataan internal militer terhadap organisasinya sendiri.

Pendekatan yang lebih organisasional dalam mengelola isu tersebut sebenarnya telah lama diterapkan di berbagai negara demokrasi. Dalam banyak kasus, pengaturan karier militer dilakukan melalui mekanisme institusional yang menempatkan profesionalisme sebagai fondasi utama dalam pengelolaan organisasi pertahanan.