Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik
*Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB

Sepekan terakhir ini kembali muncul narasi yang menyebut Nusa Tenggara Barat termasuk dalam daftar provinsi termiskin di Indonesia. Posisi NTB saat ini berada pada peringkat ke-12 secara nasional. Informasi ini tentu patut menjadi bahan refleksi bersama. Tidak ada pihak yang boleh merasa nyaman ketika sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan ekonomi. Namun refleksi yang sehat perlu dibangun di atas pemahaman yang utuh terhadap realitas pembangunan daerah, bukan pada kesimpulan yang terlalu sederhana.

Dalam diskursus publik, muncul pula berbagai analisis yang mengaitkan kondisi kemiskinan di NTB dengan mentalitas birokrasi atau kultur aparatur pemerintahan. Pandangan seperti ini mungkin terdengar menarik secara retoris, tetapi secara analitis cenderung terlalu reduksionis. Ia menyederhanakan persoalan yang pada kenyataannya dipengaruhi oleh banyak faktor struktural yang jauh lebih kompleks.

Jika melihat perkembangan data dalam beberapa tahun terakhir, kondisi kemiskinan di NTB justru menunjukkan tren perbaikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada September 2020 angka kemiskinan di NTB berada pada kisaran 14,32 persen, yang menempatkan provinsi ini pada peringkat kedelapan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pada September 2021 angka tersebut menurun menjadi 13,83 persen, kemudian pada 2022 berada di sekitar 13,82 persen.

Baca juga: Gubernur NTB Minta Pendamping Desa Orkestrasi Penanganan Kemiskinan di Lombok Tengah

Perkembangan berikutnya menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Pada 2023 tingkat kemiskinan berada pada kisaran 13,85 persen, kemudian turun lebih signifikan pada 2024 menjadi sekitar 11,91 persen. Penurunan ini membawa NTB keluar dari sepuluh besar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan posisi peringkat ke-12 secara nasional. Tren penurunan tersebut berlanjut hingga September 2025 ketika angka kemiskinan NTB tercatat sekitar 11,38 persen.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan berbagai program pemerintah pusat, telah memberikan hasil yang nyata. Penurunan angka kemiskinan memang tidak terjadi secara instan, tetapi berlangsung secara bertahap melalui berbagai intervensi kebijakan yang konsisten.

Selain itu, penting dipahami bahwa posisi suatu daerah dalam peringkat kemiskinan nasional tidak hanya ditentukan oleh kondisi daerah itu sendiri, tetapi juga oleh dinamika perbaikan yang terjadi di daerah lain. Dalam analisis pembangunan, kondisi ini sering disebut sebagai peringkat statistik relatif, yaitu situasi ketika suatu daerah telah mengalami perbaikan indikator, tetapi posisi peringkatnya tidak berubah secara signifikan karena daerah lain juga mengalami perbaikan yang sama atau bahkan lebih cepat.

Dengan kata lain, posisi dalam daftar nasional sering kali mencerminkan kompetisi relatif antar daerah dalam mempercepat penurunan kemiskinan. Dalam konteks ini, penurunan tingkat kemiskinan NTB dari kisaran di atas 14 persen menjadi sekitar 11 persen dalam beberapa tahun terakhir tetap merupakan kemajuan yang penting.

Di sisi lain, kemiskinan di NTB juga memiliki karakteristik struktural yang khas. Perekonomian masyarakat masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan yang sebagian besar berskala kecil serta sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan ketersediaan sumber daya alam. Banyak wilayah NTB merupakan kawasan pertanian lahan kering yang rentan terhadap kekeringan dan fluktuasi cuaca, sehingga produktivitas ekonomi rumah tangga sering kali dipengaruhi oleh faktor alam yang tidak selalu dapat dikendalikan.

Selain itu, struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor primer dengan tingkat industrialisasi yang relatif terbatas. Banyak rumah tangga bekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rentan terhadap perubahan harga komoditas dan hasil panen. Faktor geografis kepulauan, kerentanan terhadap bencana alam, serta keterbatasan akses pasar di beberapa wilayah juga menjadi variabel penting yang memengaruhi dinamika kemiskinan.

Karena itu, menjelaskan persoalan kemiskinan semata-mata sebagai akibat dari kultur birokrasi tidak hanya menyederhanakan persoalan, tetapi juga berpotensi mengaburkan pemahaman terhadap akar masalah yang sebenarnya lebih kompleks. Perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas program pembangunan, serta penguatan integritas aparatur tentu tetap menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kemiskinan tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu variabel tunggal.

Diskursus publik mengenai kemiskinan perlu melihat persoalan ini secara lebih komprehensif dan berbasis realitas ekonomi daerah. Berbagai agenda seperti peningkatan produktivitas pertanian lahan kering, pengembangan hilirisasi komoditas lokal, perluasan kesempatan kerja produktif, serta transformasi ekonomi daerah telah menjadi bagian dari berbagai program pembangunan yang terus dijalankan. Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota juga menyadari bahwa seluruh daerah di Indonesia sama-sama berupaya menurunkan angka kemiskinan, sehingga penguatan berbagai program pembangunan tersebut terus diikhtiarkan secara berkelanjutan.

Ke depan, berbagai upaya penguatan ekonomi masyarakat juga diharapkan semakin mendapatkan momentum melalui pengembangan program pemberdayaan berbasis desa. Salah satu yang diharapkan menjadi pengungkit adalah penguatan program Desa Berdaya, yang mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan potensi lokal, penguatan usaha produktif, serta peningkatan kemandirian ekonomi komunitas. Dengan pendekatan pembangunan yang semakin berbasis desa, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat semakin inklusif dan mampu mempercepat penurunan kemiskinan secara lebih berkelanjutan.

NTB memang masih memiliki pekerjaan rumah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Namun perkembangan yang ada menunjukkan bahwa proses perbaikan terus berlangsung. Oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukanlah penyederhanaan persoalan, melainkan pemahaman yang lebih jernih, analisis yang berbasis data, serta kerja bersama untuk mempercepat perubahan yang lebih sistemik dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, kemiskinan bukanlah persoalan yang dapat dijelaskan dengan satu sebab tunggal. Ia merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor ekonomi, sosial, geografis, dan kebijakan yang saling berkaitan. Melihat realitas secara utuh menjadi langkah penting agar setiap upaya pembangunan dapat diarahkan secara tepat, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.