TRIBUNJAKARTA.COM – Unggahan ilustrasi di media sosial Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), menuai reaksi dari sejumlah organisasi masyarakat.
Ilustrasi tersebut dinilai tidak mencerminkan etika intelektual serta dianggap merendahkan simbol kepala negara.
Diketahui, BEM UGM mengunggah ilustrasi yang menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto pada tubuh seekor sapi dengan tali kendali di tangan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
Ilustrasi tersebut diunggah di akun medsos BEM UGM dalam rangka menanggapi pernyataan Teddy terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) dan anggaran pendidikan.
Sekretaris Jenderal Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia, Sihab Fajar Pratama, mengatakan, kebebasan menyampaikan kritik dalam demokrasi merupakan hak setiap warga negara.
Namun, ia menilai kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk merendahkan simbol negara.
“Dalam demokrasi, kritik adalah hal yang wajar dan bahkan penting. Tetapi kebebasan itu tidak boleh berubah menjadi kebebasan untuk merendahkan simbol negara dengan cara-cara yang tidak mencerminkan kedewasaan intelektual,” ujar Sihab dikutip Senin (9/3/2026)
Sihab menyayangkan polemik yang muncul akibat ilustrasi tersebut.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah seharusnya lahir dari analisis kebijakan yang kuat, bukan sekadar provokasi visual.
“Kritik terhadap pemerintah seharusnya lahir dari analisis kebijakan yang kuat, bukan dari provokasi visual yang justru memperlihatkan kemiskinan gagasan,” katanya.
IDE Indonesia menilai pendekatan kritik yang mengandalkan simbolisasi provokatif tidak memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan publik.
Cara tersebut dinilai lebih menyerupai sensasi politik yang berpotensi merusak kualitas diskursus publik.
“Cara-cara seperti ini bukanlah kritik yang mencerdaskan, melainkan sekadar sensasi politik yang tidak memberikan kontribusi apa pun bagi perbaikan kebijakan publik,” ujarnya.
Kritik serupa juga disampaikan organisasi masyarakat Garis Depan (Garda) Keadilan.
Sekretaris Jenderal Garda Keadilan, Haykal Mumtazul Hakim menilai ilustrasi tersebut bukan sekadar kritik visual, melainkan penghinaan terhadap simbol kepala negara.
“Ilustrasi tersebut bukan sekadar kritik visual, melainkan sebuah penghinaan yang vulgar terhadap simbol kepala negara sekaligus mencederai etika dan akal sehat publik,” katanya.
Menurut Haykal, kampus seharusnya menjadi ruang lahirnya gagasan yang matang dan kritik yang bermartabat, bukan menghadirkan simbolisasi yang kasar dan provokatif.
“Kampus semestinya melahirkan argumentasi yang matang dan kritik yang bermartabat. Apa yang ditampilkan justru simbolisasi yang kasar, simplistik, dan provokatif. Ini bukan tradisi intelektual, melainkan sensasionalisme yang miskin gagasan,” ujarnya.
Ia juga menilai ilustrasi tersebut mereduksi kompleksitas kebijakan publik menjadi narasi sederhana yang menyesatkan, seolah-olah kebijakan negara hanya ditentukan oleh relasi personal antarindividu.
“Kebijakan publik dalam negara modern lahir dari proses institusional yang panjang, mulai dari kajian teknokratis, pembahasan politik di parlemen, hingga mekanisme pengawasan dalam sistem demokrasi.
Mengabaikan proses tersebut dan menggantinya dengan karikatur yang menghina kepala negara bukanlah kritik, melainkan propaganda visual yang menyesatkan,” tegasnya.
Haykal menambahkan kritik yang disampaikan melalui ilustrasi tersebut dinilai tidak menyentuh substansi kebijakan. Menurutnya, alih-alih menguji efektivitas program atau transparansi anggaran, kritik yang muncul justru dipersonalisasi melalui simbolisasi provokatif.
“Alih-alih menguji efektivitas kebijakan, transparansi anggaran, atau dampaknya terhadap masyarakat, mereka justru memilih jalur provokasi simbolik yang mempersonalisasi kebijakan negara. Cara seperti ini tidak mencerdaskan publik, melainkan hanya menciptakan kegaduhan yang dangkal,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, mengaku masih menerima teror dalam beberapa waktu terakhir.
"Setelah sepekan, sejak dua minggu yang lalu, sebenarnya memang ada beberapa teror lagi," kata Tiyo ditemui usai diskusi buku di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).
Diketahui, Tiyo pertama kali mendapatkan teror setelah dirinya bersama pengurus BEM UGM melayangkan surat kepada UNICEF.
Surat tersebut berkaitan dengan peristiwa seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bunuh diri karena tidak mampu membeli pena dan buku.
Tiyo mengatakan, pada 9–11 Februari 2026 ia mengalami berbagai bentuk teror, mulai dari ancaman, penguntitan, hingga dipotret oleh pihak tak dikenal.
Teror yang ia terima belakangan bahkan dinilai lebih masif karena turut menyasar keluarganya.
Menurut Tiyo, ancaman tersebut juga ditujukan kepada orangtuanya, pengurus UGM, hingga orangtua para pengurus BEM UGM.
Meski demikian, ia dan rekan-rekannya sempat memilih untuk tidak mempublikasikan teror yang mereka alami.
Sebab, mereka sedang mengumpulkan dan mengkanalisasi data terkait berbagai ancaman yang diterima.
"Supaya kita punya laporan cukup terperinci terhadap teror yang kami alami," jelasnya.
Tiyo menegaskan berbagai ancaman tersebut tidak membuat dirinya dan rekan-rekan BEM UGM gentar.
Ia mengatakan mereka tetap aktif menyuarakan berbagai isu tanpa mengurangi intensitas kegiatan.
"Sampai sekarang dengan seluruh teror yang ada, kami masih keliling, masih bicara tanpa mengurangi volumenya sedikit pun," ujarnya.
