TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perang Iran melawan Amerika Serikat dan sekutunya Israel berdampak negatif bagi sektor industri di dalam negeri melalui kenaikan harga minyak mentah, peningkatan biaya logistik, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengungkap dampak paling terasa pada sektor industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar global, baik dari sisi bahan baku maupun pasar ekspor. 

Industri yang selama ini masih mengandalkan impor bahan baku, seperti petrokimia, plastik, pupuk, serta beberapa subsektor logam dan kimia, berpotensi menghadapi kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga energi dan potensi gangguan rantai pasok global.

"Di sisi lain, sektor industri yang berorientasi ekspor juga berpotensi terdampak apabila terjadi gangguan pada jalur logistik internasional maupun pelemahan permintaan di pasar global," kata Saleh dikutip Kontan.

Beberapa pelaku usaha bahkan mulai melaporkan dampak awal, misalnya industri nikel yang menghadapi potensi gangguan pasokan sulfur yang banyak diimpor dari kawasan Timur Tengah untuk proses pemurnian.

Sektor yang paling rentan adalah industri yang memiliki keterkaitan kuat dengan rantai pasok global, baik karena ketergantungan terhadap bahan baku impor maupun karena orientasi pasar ekspor yang cukup besar.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa menilai, tekanan terhadap sektor bisnis di dalam negeri dirasakan oleh industri yang memiliki hubungan dagang langsung dengan Timur Tengah serta sektor bisnis yang sangat sensitif terhadap biaya energi, bahan baku impor, dan freight cost. 

Subsektor yang paling rentan terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah adalah industri petrokimia, logistik dan pelayaran, penerbangan, makanan dan minuman, industri barang konsumsi, manufaktur padat energi, serta sektor pertambangan dan pengolahan berbasis impor bahan penolong. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Prabowo Segera Umumkan Taklimat Khusus Imbas Perang Timur Tengah

"Situasi ini harus dilihat bukan hanya sebagai ancaman jangka pendek, tetapi juga sebagai pengingat bahwa struktur industri nasional masih rentan terhadap shock eksternal, terutama pada energi, bahan baku antara, dan biaya logistik global," ujar Erwin Aksa.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan dunia usaha memperhatikan serius lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah menembus 100 dolar per barel. 

Harga ini merupakan level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir sejak perang Rusia-Ukraina meletus tahun 2022.

Dalam satu minggu terakhir, harga minyak mentah Brent melonjak sekitar 42 persen dan dalam sebulan terakhir telah meningkat lebih dari 64 persen. "Lonjakan yang sangat tajam dalam waktu singkat seperti ini menciptakan tekanan biaya yang signifikan bagi sektor usaha," kata Shinta.

Shinta menegaskan sebagian  pelaku usaha saat ini masih berupaya menahan kenaikan harga produk atau jasa untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas permintaan.

Baca juga: Pagi Ini Rupiah Dibuka Melemah Rp 17.019 Per Dolar AS, Senin 9 Maret 2026

Namun dalam praktiknya, perusahaan juga harus mempertimbangkan price pass-through mechanism, yaitu sejauh mana kenaikan biaya input dapat diteruskan ke harga jual tanpa mengganggu permintaan pasar.

"Dalam beberapa sektor, penyesuaian tarif atau harga produk memang mulai dipertimbangkan secara selektif, terutama jika tekanan biaya berlangsung cukup lama.

Banyak perusahaan juga melakukan efisiensi internal, termasuk optimalisasi penggunaan energi, penyesuaian rute logistik, hingga renegosiasi kontrak dengan pemasok," terang Shinta.

Strategi Mitigasi dari Kadin & Apindo

Menghadapi eskalasi konflik geopolitik saat ini, Erwin menilai mitigasi pelaku industri harus bergerak di tiga level strategi.

Pertama, mengamankan pasokan melalui diversifikasi negara asal bahan baku dan energi, penyesuaian rute logistik, serta peningkatan buffer stock untuk komoditas kritikal. Langkah ini sejalan dengan respons pemerintah yang mulai mengalihkan sebagian impor crude oil dari Timur Tengah ke AS untuk mengurangi risiko pasokan.

Kedua, perusahaan perlu fokus pada efisiensi operasional dan perlindungan margin. Misalnya dengan renegosiasi kontrak logistik, penyesuaian formula harga jual, efisiensi energi di pabrik, pengendalian inventory yang lebih disiplin, dan lindung nilai yang lebih terukur untuk kebutuhan valas maupun bahan baku strategis.

Dalam situasi volatil seperti ini, perusahaan yang paling siap biasanya adalah yang memiliki fleksibilitas sourcing, cadangan likuiditas, dan disiplin cost control yang kuat.

"Ini menjadi penting karena lonjakan premi asuransi maritim dan gangguan tanker di kawasan Teluk sudah tercatat meningkat dalam beberapa hari terakhir," ungkap Erwin.

Ketiga, Kadin Indonesia menilai perlu ada koordinasi kebijakan yang cepat antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis agar gejolak eksternal tidak langsung diteruskan menjadi tekanan berkepanjangan di sektor riil.

Menurut dia, dunia usaha membutuhkan kepastian pasokan energi, stabilisasi nilai tukar, kelancaran logistik, serta komunikasi kebijakan yang konsisten agar keputusan investasi dan produksi tidak tertunda.

"Harapan Kadin adalah pemerintah mempercepat diversifikasi sumber energi dan bahan baku, memperkuat cadangan strategis, menjaga stabilitas makro, serta memberikan ruang insentif yang memadai bagi industri yang paling terdampak," tegas Erwin.

Shinta menambahkan, apabila harga minyak dunia bertahan di atas 100 dolar per barel dalam beberapa bulan ke depan, perusahaan biasanya akan menyiapkan sejumlah contingency measures. Pertama, memperkuat strategi efisiensi energi dan operasional untuk menekan biaya produksi.

Kedua, melakukan diversifikasi sumber energi, termasuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih efisien atau alternatif yang lebih stabil dari sisi harga. Ketiga, memperkuat manajemen risiko rantai pasok agar perusahaan dapat lebih adaptif terhadap volatilitas harga komoditas global.

Dari sisi kebijakan, dunia usaha berharap pemerintah dapat menjaga policy stability dan regulatory certainty, karena sangat penting bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi dan operasional di tengah volatilitas global.

Beberapa langkah yang dapat membantu industri antara lain memastikan stabilitas pasokan energi domestik, menjaga kelancaran distribusi bahan bakar, serta memperkuat kebijakan yang mendukung efisiensi logistik nasional.

"Selain itu, percepatan pengembangan energi alternatif dan peningkatan efisiensi sistem transportasi nasional juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga minyak global dalam jangka panjang," ujar Shinta.

Saleh menekankan bahwa situasi saat ini  mesti menjadi pengingat pentingnya memperkuat ketahanan industri nasional.

Kadin berharap pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan untuk membantu pelaku industri menghadapi lonjakan biaya produksi, misalnya melalui pemberian insentif fiskal maupun kebijakan yang dapat menurunkan beban biaya logistik dan energi.

"Dengan dukungan tersebut, diharapkan industri nasional tetap mampu menjaga keberlanjutan produksi, stabilitas harga, serta daya saing di pasar global di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi saat ini," ujar Saleh Husin.

Laporan Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Sumber: Kontan