TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan mewaspadai dinamika mobilitas dan migrasi penduduk menjelang Pemilu 2029.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi akurasi data pemilih jika tidak diantisipasi sejak dini.

Fenomena perpindahan warga, khususnya migrasi tenaga kerja ke berbagai daerah, dipandang menjadi tantangan baru dalam pengawasan data pemilih.

Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Sulsel Koordinator Divisi Hukum dan Diklat, Andarias Duma.

Ia mengungkapkannya dalam kegiatan Ngabuburit Pengawasan yang digelar di Kantor Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (9/3/2026).

Diskusi tersebut mengangkat tema “Dinamika dan Urgensi Data Pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029.”

Menurut Andarias, mobilitas penduduk yang tinggi dapat memengaruhi akurasi daftar pemilih.

Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu mengantisipasinya sejak awal melalui proses pemutakhiran data.

“Pengawasan data pemilih ke depan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Misalnya di Toraja, ada ribuan warga yang saat ini sedang atau akan berangkat bekerja ke Morowali. Mobilitas seperti ini tentu akan berpengaruh pada akurasi data pemilih jika tidak diantisipasi dengan baik,” ujarnya.

Ia menilai dinamika sosial seperti migrasi tenaga kerja perlu menjadi perhatian serius dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Perubahan domisili yang cepat, menurutnya, dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi riil pemilih di lapangan.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menegaskan pengawasan terhadap data pemilih tidak hanya sebatas memastikan prosedur administrasi berjalan sesuai aturan.

Menurutnya, pengawasan juga harus memperhatikan kualitas data yang digunakan dalam proses kepemiluan.

Data pemilih harus benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat yang memiliki hak pilih.

“Yang diawasi Bawaslu bukan semata-mata kerja KPU sebagai institusi, tetapi bagaimana pergerakan data pemilih itu sendiri. Apakah data tersebut akurat dan mutakhir sesuai kondisi warga yang memiliki hak pilih,” jelas Mardiana.

Melalui forum diskusi ini, Bawaslu Sulsel memperdalam pemahaman internal terkait pengelolaan dan dinamika data pemilih.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat kesiapan pengawasan menuju tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang. (*)