POSBELITUNG.CO--Gelombang kritik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah kembali datang dari kalangan kampus.
Kali ini, aliansi mahasiswa dari Universitas Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik Indonesia dari forum internasional Board of Peace (BoP).
Forum tersebut diketahui digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menjadi sorotan karena dinilai tidak melibatkan Palestina dalam pembahasan terkait konflik di kawasan Timur Tengah.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang dikirimkan perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UI.
Aliansi tersebut terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa UI, BEM fakultas se-UI, serta kelompok mahasiswa Universitas Indonesia Students for Justice in Palestine.
Surat pernyataan sikap itu diserahkan langsung ke kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/3/2026).
Melalui unggahan resmi akun Instagram @bemui_official pada Jumat (6/3/2026), aliansi mahasiswa menyebut dokumen tersebut bukan sekadar pernyataan sikap, tetapi juga merupakan peringatan kepada pemerintah.
"Substansi utama yang disoroti dalam surat ini adalah mendesak Presiden RI agar berhenti terlibat dalam pasukan ISF dengan segala tinjauannya, serta mengkritisi langkah Presiden untuk menjadi mediator performatif pada serangan Israel-Amerika Serikat terhadap Iran," tutur Aliansi Mahasiswa UI.
Dalam keterangannya, mahasiswa menyatakan keberatan terhadap keputusan pemerintah bergabung dengan forum Board of Peace.
Menurut mereka, langkah tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Aliansi mahasiswa juga mengkritik rencana pengerahan pasukan International Stabilization Force atau ISF ke Gaza yang dianggap tidak sejalan dengan posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Mereka menilai arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu tersebut tidak tepat, terutama ketika berbagai persoalan domestik masih belum terselesaikan.
Dalam surat tersebut, mahasiswa juga menyinggung sejumlah persoalan di dalam negeri yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Beberapa isu yang disebutkan antara lain kasus korupsi, kebocoran internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga polemik program Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, mereka juga menyoroti penanganan bencana di wilayah Sumatera serta ketimpangan alokasi pendanaan untuk forum internasional.
Aliansi mahasiswa UI juga menagih pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya yang disebut siap menarik Indonesia dari Board of Peace apabila forum tersebut tidak memberikan manfaat bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Mahasiswa juga meminta pemerintah merevisi pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terkait serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.
Menurut mereka, pernyataan tersebut dianggap tidak memberikan gambaran utuh mengenai situasi yang terjadi di kawasan tersebut.
Sebagai penutup dalam suratnya, aliansi mahasiswa memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk merespons empat tuntutan yang mereka sampaikan dalam waktu 3 x 24 jam sejak surat dikirimkan.
"Sebelum turunnya murka rakyat Indonesia," demikian peringatan yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa UI.
Mereka juga menyebut tuntutan tersebut sebagai peringatan sebelum muncul reaksi lebih luas dari masyarakat.
Setelah penyerahan surat dilakukan, elemen mahasiswa dari Universitas Indonesia Students for Justice in Palestine bersama sejumlah organisasi mahasiswa lainnya melanjutkan konsolidasi dengan koalisi masyarakat sipil.
