TRIBUNTRENDS.COM - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali mengguncang pasar energi global. Serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sempat mendorong harga minyak dunia melonjak tajam hingga menembus angka 100 dollar AS per barel.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk potensi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Kenaikan harga minyak biasanya berdampak langsung pada beban subsidi energi serta stabilitas fiskal pemerintah.
Namun di tengah kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum akan melakukan perubahan terhadap struktur APBN.
Menurutnya, lonjakan harga minyak yang terjadi saat ini masih bersifat sementara dan belum cukup menjadi alasan untuk melakukan penyesuaian anggaran negara.
“Kita masih aman, masih kuat. Ini kan baru beberapa hari naiknya. Kita kan subsidinya setahun penuh. Rata-rata setahun 70 asumsi kita. Ini kan baru beberapa hari saja,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/3/2026).
“Jadi belum cukup untuk mengubah anggaran kita. Jadi kita masih bisa absorb,” imbuh dia.
Baca juga: Purbaya Coret Anggaran MBG yang Dinilai Pemborosan: Yang Enggak Berhubungan dengan Makanan, Hapus!
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan fiskal negara tidak dapat diubah hanya karena gejolak jangka pendek di pasar global. Menurutnya, setiap perubahan pada APBN memerlukan analisis yang matang dan pertimbangan jangka panjang.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah harus memastikan terlebih dahulu apakah lonjakan harga minyak benar-benar akan berlangsung lama atau hanya bersifat sementara.
“Jadi kita lihat pastikan, betul enggak naik, betul enggak turun. Begitu beberapa hari, beberapa minggu naik. Ya, sudah kita bisa antisipasi naik terus. Ini kan enggak, naik, tiba-tiba turun lagi,” ucap dia.
Purbaya mengingatkan bahwa respons kebijakan anggaran negara berbeda dengan respons di pasar saham yang bergerak sangat cepat dan fluktuatif.
Ia juga menegaskan pemerintah tidak ingin mengambil langkah terburu-buru yang justru membuat kebijakan fiskal harus bolak-balik diubah.
Menurutnya, perubahan anggaran yang terlalu sering justru akan menyulitkan pengelolaan keuangan negara.
“Nanti kalau harga minyak turun, kita ubah lagi. Repot kan. Jadi, menetapkan respons APBN itu lebih hati-hati dibanding dengan merespons gerakan saham. Jadi (kalau saham), volume-nya, range-nya, horizon-nya pendek sekali. Jadi, enggak seperti itu kita manage anggaran,” ujar Purbaya.
Ia bahkan menggambarkan betapa melelahkannya jika pemerintah harus terus-menerus menyesuaikan anggaran setiap kali terjadi perubahan kondisi pasar.
“Enggak bisa, sekarang ini bisa berubah lagi, sekarang ini bisa berubah lagi. Capek lah gue, kerjanya ngerubah-rubah anggaran terus. Jadi, kita pastikan seperti apa gerakannya. Setelah pasti, baru kita ajak semuanya,” imbuh dia.
Baca juga: Pedagang Curhat Hidup Susah, Purbaya Janjikan Perubahan Setahun Lagi: Saya Kan Baru Menjabat
Sebagai informasi, lonjakan harga minyak dunia terjadi setelah konflik militer di Timur Tengah memanas. Ketegangan dimulai ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Serangan tersebut dipicu kebuntuan pembicaraan nuklir antara Washington dan Teheran yang berlangsung di Jenewa, Swiss.
Israel menjadi negara pertama yang mengonfirmasi operasi militer terhadap Iran. Tak lama berselang, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa negaranya turut bergabung dalam serangan tersebut.
Iran pun membalas dengan meluncurkan sejumlah misil yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di berbagai negara Timur Tengah.
Beberapa pangkalan yang menjadi sasaran antara lain pangkalan udara Al Udeid di Qatar, Al-Salem di Kuwait, Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, serta markas Armada Kelima Amerika Serikat di Bahrain.
Ketegangan semakin meningkat ketika Iran memutuskan menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute ekspor minyak terpenting di dunia.
Selat tersebut menghubungkan produsen minyak utama di kawasan Teluk seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan Uni Emirat Arab dengan perairan global melalui Teluk Oman dan Laut Arab.
Pemerintah Iran bahkan memperingatkan akan menembak kapal mana pun yang mencoba melintasi jalur tersebut selama blokade berlangsung.
Situasi ini sempat memicu kepanikan di pasar energi global dan mendorong harga minyak melonjak tajam. Namun setelah pernyataan Donald Trump bahwa perang tidak akan berlangsung lama, tekanan di pasar energi mulai mereda dan harga minyak kembali mengalami penurunan.
Di tengah dinamika tersebut, pemerintah Indonesia memastikan APBN masih cukup kuat untuk menahan gejolak jangka pendek yang terjadi di pasar energi dunia.
***
(TribunTrends/Kompas)
