TRIBUNNEWSMAKER.COM - Suasana rapat mendadak memanas saat Presiden Prabowo Subianto meluapkan kekesalannya di hadapan para kepala daerah.

Dengan nada tegas, Prabowo Subianto menyoroti ketimpangan mencolok antara fasilitas pejabat dan kondisi nyata yang dihadapi rakyat.

Prabowo secara khusus menyinggung penggunaan mobil dinas mewah dengan nilai fantastis.

Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan yang lebih mendesak dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ia juga mempertanyakan prioritas sejumlah pemerintah daerah yang dinilai lebih mementingkan kenyamanan pejabat ketimbang pelayanan publik.

Sorotan tajam tersebut menjadi peringatan keras agar para kepala daerah kembali fokus pada kesejahteraan rakyat.

Momen ini pun mencerminkan sikap tegas Prabowo terhadap pemborosan anggaran di tengah berbagai persoalan infrastruktur yang belum terselesaikan.

Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian, sekaligus memicu diskusi luas tentang transparansi dan tanggung jawab penggunaan dana publik.

Baca juga: Tragedi Petasan di Tambakrejo Jateng: Bocah 9 Tahun Tewas, Belasan Petasan Diamankan Tim Gegana

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti tajam pola penggunaan anggaran di tingkat pemerintah daerah yang dinilainya belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam pernyataannya, ia mengungkap masih banyak belanja daerah yang tidak produktif, bahkan cenderung mengabaikan prioritas utama pembangunan.

Dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3), Presiden menyinggung fenomena penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat yang dinilai berlebihan.

Salah satu contoh yang ia angkat adalah pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai mencapai Rp8 miliar, yang menurutnya tidak mencerminkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan realitas di lapangan, di mana masih banyak kebutuhan mendesak masyarakat yang belum terpenuhi.

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan desa yang kerap terabaikan, hingga masyarakat harus menyuarakan keluhan secara langsung bahkan menunggu intervensi pemerintah pusat.

“Banyak biaya yang seharusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan, contohnya jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan.

Padahal ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, gubernur ke mana?” ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa dirinya tetap mengambil tanggung jawab atas kondisi tersebut, namun menekankan pentingnya transparansi dan sikap terbuka dalam pengelolaan anggaran di semua level pemerintahan.

Ia mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk bersikap jujur dan adil dalam menggunakan dana publik.

Lebih lanjut, Prabowo mengkritik pola belanja daerah yang dinilainya belum efisien, khususnya terkait fasilitas pejabat dan kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Ia menilai, orientasi penggunaan anggaran perlu dikembalikan pada tujuan utama, yakni kesejahteraan rakyat.

Sebagai perbandingan, Presiden menyebut dirinya menggunakan kendaraan dinas produksi dalam negeri dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

Hal itu, menurutnya, merupakan bentuk komitmen terhadap efisiensi sekaligus dukungan terhadap industri nasional.

Ia juga menyinggung frekuensi kunjungan kerja yang dinilai perlu dikaji ulang agar tidak sekadar menjadi agenda seremonial yang menguras anggaran. Dalam pandangannya, yang lebih penting adalah hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Presiden mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah sejatinya adalah amanah untuk melayani rakyat, bukan sekadar mengelola dan menghabiskan anggaran.

Ia menekankan pentingnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam setiap kebijakan yang diambil.

“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” tegas Prabowo.

Sorotan Presiden ini sekaligus menjadi pengingat bahwa efektivitas dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan kunci dalam mempercepat pembangunan yang merata, terutama di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi.

(TribunNewsmaker.com/WartaKotalive.com)