Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kebijakan efisiensi energi perlu mempertimbangkan pengalaman saat masa pandemi COVID-19.
"Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat," ujar Menko Pratikno dalam Antara, Senin (23/3/2026).
Pratikno memastikan kebijakan penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik.
Dalam hal pembelajaran, metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Apabila terdapat pembelajaran praktikum, pemerintah mengarahkan agar pembelajaran tetap bersifat tatap muka.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa.
Strategi Penghematan Energi Lintas Instansi
Selain pendidikan, pemerintah juga menyepakati strategi lain dalam penghematan energi lintas instansi, yakni penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital, dan pembatasan mobilitas perjalanan dinas.
Kebijakan penghematan ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal," kata Pratikno.
Baru wacana, keputusan pemerintah untuk belajar di rumah ini belum diputuskan.
Beberapa Negara Asia Tenggara Serempak Penghematan Energi
Penghematan energi ini juga diterapkan oleh tetangga Indonesia lantaran pembatasan minyak di Selat Hormuz. Menurut AlJazeera, kantor-kantor pemerintahan di Filipina telah beralih ke empat hari dalam seminggu. Pejabat di Thailand dan Vietnam juga didorong untuk bekerja dari rumah dan membatasi perjalanan. Pemerintah Myanmar juga memberlakukan hari-hari berkendara secara bergantian.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan pembatasan harga sementara untuk solar, sementara Vietnam mengatakan telah mulai menggunakan dana stabilisasi harga bahan bakarnya.
