TRIBUNJAKARTA.COM - Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang mencapai hampir 80 persen menjadi sorotan.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo berada di angka 79,9 persen.

Survei tersebut dilakukan pada 15-21 Januari 2026 dengan melibatkan 1.220 responden di seluruh provinsi di Indonesia, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasilnya, sebanyak 13 persen responden menyatakan sangat puas, sementara 66,9 persen lainnya mengaku cukup puas terhadap kinerja pemerintah.

Namun, pengamat politik Yunarto Wijaya menilai angka tersebut tidak serta-merta mencerminkan kekuatan politik yang solid.

“Secara kuantitatif kita harus akui, angka 79 persen itu tinggi sekali,” kata Yunarto.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa analisis tidak boleh berhenti pada angka agregat semata.

Menurut Yunarto, penting untuk melihat komposisi di dalamnya, terutama perbandingan antara responden yang “sangat puas” dan “cukup puas”.

“Seorang incumbent bisa dikatakan solid kalau yang sangat puas lebih tinggi dari cukup puas,” ujarnya.

Dalam kasus ini, porsi “cukup puas” justru jauh lebih dominan dibandingkan “sangat puas”, yang hanya sekitar 13 persen.

Yunarto menjelaskan, kondisi tersebut membuat tingkat kepuasan publik menjadi rentan berubah.

“Sangat mudah bergeser dari cukup puas ke kurang puas,” kata dia.

Ia menyebut fenomena ini sebagai karakter sosiologis responden di Indonesia, di mana pilihan “cukup puas” kerap menjadi jawaban aman atau netral.

Tak hanya itu, Yunarto juga menyinggung adanya potensi fluktuasi yang tinggi dalam opini publik.

Ia mengungkapkan, dalam situasi tertentu seperti gejolak politik atau ekonomi, angka kepuasan bisa berubah secara cepat.

“Masyarakat kita sangat fragile dalam menentukan pilihan,” ujarnya.

Ia bahkan mencontohkan, sempat ada hasil survei yang tidak dipublikasikan yang menunjukkan tingkat kepuasan berada di bawah 60 persen setelah terjadi gejolak tertentu.

Selain faktor persepsi, Yunarto juga menilai pentingnya melihat keselarasan antara data survei dengan kondisi di lapangan.

Menurut dia, indikator kualitatif seperti perbincangan di media sosial dan situasi ekonomi juga harus menjadi pertimbangan.

Ia menyoroti sejumlah isu, mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah, inflasi, hingga potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau ada goncangan ekonomi atau politik, sangat mudah angka itu bergeser,” jelasnya.

Yunarto menambahkan, tantangan ke depan bagi Prabowo tidak ringan, terutama dalam menjaga stabilitas kepuasan publik di tengah dinamika global dan domestik.

“Kalau tidak bisa mempertahankan di atas 70 persen, sangat mungkin dikalahkan kalau ada calon alternatif,” ujarnya.