TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bakal mengumpulkan para Bupati dan Walikota beserta para wakilnya pada Senin, 30 Maret 2026 mendatang.
Langkah ini dilakukan menyusul tiga Bupati di Jawa Tengah dicokok KPK.
Tiga Bupati tersebut meliputi Bupati Pati, Pekalongan dan Cilacap.
"Iya, kami akan kumpulkan seluruh Bupati, Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Wakikota, Sekda, DPR pada tanggal 30 nanti," ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kepada Tribunjateng.com selepas acara Halal bihalal di Kantor Gubernur, Kota Semarang, Rabu (25/3/2026).
Baca juga: Kekayaan 3 Bupati di Jateng yang Terjaring OTT KPK, Sudewo, Fadia dan Syamsul, Siapa Paling Mewah?
Luthfi menyebut, mereka dikumpulkan sebagai pencegahan agar tidak terulang kembali sejumlah kepala daerah ditangkap KPK.
Mereka akan dibimbing secara langsung oleh KPK agar tidak melakukan pelanggaran hukum terutama tindak pidana korupsi.
"Kami akan undang KPK dalam pertemuan itu," jelasnya yang tidak menyebutkan detail lokasi kegiatan.
Ia juga meminta kepada para kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan secara bersih dan menggenjot semangat integritas.
"Kepala daerah harus cair dan good goverment dengan meningkatkan integritas," ujarnya.
KPK sebelumnya telah menangkap tiga bupati di Jateng dalam operasi tangkap tangan (OTT) meliputi Eks Bupati Pati Sudewo ditangkap KPK dalam OTT pada Senin, 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Sudewo ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa dan suap proyek pembangunan/pemeliharaan jalur kereta api, dengan barang bukti uang miliaran rupiah.
Bupati kedua yakni Fadia Arafiq ditangkap KPK pada Selasa dini hari, 3 Maret 2026. Fadia ditangkap KPK dalam OTT di wilayah Semarang, Jawa Tengah, terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Jumat (13/3/2026).
Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, tahun anggaran 2025-2026. (Iwn)