SURYA.co.id, Jakarta - Pemerintah resmi membatalkan rencana sekolah daring pada 2026 yang sempat digagas sebagai strategi efisiensi energi.
Keputusan ini diambil karena pendidikan dianggap prioritas utama, dengan alasan menjaga kualitas belajar, mencegah learning loss, dan memastikan pembentukan karakter siswa tetap optimal.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Menurut Pratikno, hasil koordinasi lintas kementerian menunjukkan pembelajaran tatap muka harus tetap dijaga agar kualitas pendidikan tidak menurun.
Ia menegaskan bahwa pembelajaran daring tidak menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Fokus utama pemerintah adalah memastikan proses belajar mengajar berlangsung optimal di ruang kelas.
“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” kata Pratikno seperti dikutip dari KOMPAS.com, Rabu (25/3/2026).
Baca juga: Pemerintah Batalkan Wacana Sekolah Daring Pasca Libur Lebaran 2026, Tatap Muka Prioritas
Opsi hybrid sempat dibahas, yakni kombinasi tatap muka dan daring. Namun, setelah melalui diskusi bersama kementerian terkait, opsi tersebut tidak dianggap prioritas.
“Memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid. Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” jelasnya.
Pemerintah kini mendorong program peningkatan kualitas pendidikan sebagai prioritas nasional. Program revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda menjadi bagian dari agenda besar tersebut.
Selain itu, pemerintah memastikan layanan kesehatan esensial tetap berjalan normal dan tidak terdampak kebijakan efisiensi.
Langkah efisiensi tetap dijalankan di sektor lain, seperti birokrasi dan pelayanan publik, tanpa mengorbankan pendidikan.
Menko PMK menginstruksikan percepatan transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai salah satu strategi efisiensi.
Selain itu, perjalanan dinas non-esensial akan dikurangi, rapat daring dioptimalkan, dan flexible working arrangement diterapkan secara terukur.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkas Pratikno.
Di Jawa Timur, rencana penerapan Work From Home (WFH) untuk sektor pendidikan belum diputuskan. Dinas Pendidikan Jatim memilih berhati-hati dengan tetap mengutamakan pembelajaran tatap muka.
Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai, menegaskan kualitas pendidikan menjadi pertimbangan utama. Ia tidak ingin dampak negatif saat pandemi COVID-19 kembali terulang.
"Hampir semua kepala sekolah berharap efisiensi energi ini tidak berdampak pada pendidikan. Saat pandemi lalu, kami merasakan adanya penurunan kualitas belajar dan peningkatan kenakalan remaja," ujarnya.
Baca juga: DPRD Jatim Dukung Kebijakan WFH ASN untuk Hemat BBM tapi dengan Syarat
Aries menjelaskan, mayoritas aspirasi dari kepala bidang, UPT, hingga cabang dinas menunjukkan tren yang sama: pembelajaran tatap muka harus dipertahankan.
Menurutnya, kehadiran fisik siswa di sekolah sangat krusial untuk fungsi pengawasan dan pembentukan karakter anak.
Beberapa poin utama pertimbangan Dindik Jatim antara lain:
Meski begitu, Dindik Jatim tetap menampung usulan alternatif berupa daring satu hari dalam sepekan.
"Ada usulan daring cukup satu hari dalam sepekan. Namun, kami menyarankan jangan hari Jumat karena jeda liburnya akan terlalu panjang," tambah Aries.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengingatkan pentingnya peran orang tua jika WFH sekolah diterapkan. Ia menyoroti potensi penggunaan gadget yang tidak terkontrol oleh anak-anak.
Evaluasi pasca-pandemi menunjukkan adanya learning loss signifikan selama periode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal ini menjadi dasar sikap hati-hati pemerintah daerah.
Orang tua diimbau memperketat pengawasan terhadap durasi penggunaan gawai anak. Jika skema daring diterapkan, anak harus tetap memiliki jadwal belajar terstruktur.
(Kompas.com/Sulvi Sofiana)
