Selanjutnya kisah Jana Surjana, pria asal Garut yang mencari peruntungan dengan berjualan dodol di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur.
Terakhir, ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia terancam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Berikut selengkapnya:
Baca juga: Viral Terpopuler: Sosok Bagher Ghalibaf Diincar Trump hingga Polisi Meninggal Tubuh Penuh Koyo
Warga Desa Ngeblak ternyata tak pernah mengetahui siapa Bupati di wilayahnya, termasuk meminta fasilitas pembangunan secara resmi kemana.
Keberadaan Desa Nglebak yang terletak di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mulai diketahui publik berkat aksi pembangunan jalan secara swadaya yang dilakukan warga desa dengan berdonasi mandiri.
Desa yang bisa dibilang berada di tengah hutan tersebut lokasinya lebih dekat ke Kabupaten Ngawi, Jawa Timur daripada ke kabupaten induknya, di Blora, Jawa Tengah.
Untuk menuju ke pusat kota Ngawi, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar tiga puluh menit dengan jarak kurang lebih 9 kilometer.
Sedangkan untuk menuju ke pusat kota Blora, mereka harus menempuh jarak sekitar 53 kilometer selama kurang lebih dua jam perjalanan.
Seorang warga setempat, Suwiji mengakui lebih sering ke Ngawi daripada ke Blora karena lokasi tempat tinggalnya yang memang lebih dekat ke wilayah Jawa Timur tersebut.
"Kalau ke Ngawi bisa sepuluh kali bolak-balik, kotanya ya Ngawi. Bahkan, warga sini sudah tua pun belum tahu alun-alun Blora," ucap dia dengan bahasa Jawa kepada wartawan yang kemudian sudah dialihbahasakan, saat ditemui di lokasi perbaikan jalan, Selasa (24/3/2026), dikutip TribunJatim.com via Kompas.com, Rabu (25/3/2026).
Selain karena lokasinya yang dekat dengan Ngawi, kondisi jalan di daerah tersebut juga cukup memprihatinkan.
Pria yang usianya lebih dari enam puluh tahun itu mengaku akses jalan ke Ngawi lebih baik kondisinya daripada ke Blora.
"Ya daripada ke arah utara (Blora) ya lebih bagus ke arah selatan (Ngawi)," kata dia.
Bahkan, dirinya juga sempat tidak mengetahui sosok bupati Blora yang menghadiri undangan sekaligus memberikan bantuan material untuk perbaikan jalan di desanya itu.
Sebab, saat bupati bersama rombongannya datang ke lokasi perbaikan jalan, warga tetap sibuk dengan aktivitasnya memperbaiki jalan secara swadaya.
"Alhamdulillah, bertahun-tahun lamanya tidak pernah ada bupati yang ke sini, ya baru pertama ini bupati datang ya warga berterima kasih. Ibarat anak memimpikan bapaknya kemudian terwujud ya pasti senang," terang dia.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Baca juga: Viral Terpopuler: Dewi Perssik Kena Nyinyir Soal THR Hingga Pemerintah Rencanakan WFH
Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur yang terkenal padat dan merayap itu menyimpan banyak cerita.
Di tengah hiruk pikuk Terminal Kampung Rambutan pada masa mudik dan arus balik Lebaran terdapat puluhan pedagang.
Ketika ribuan masyarakat berlomba menuju kampung halaman, mereka masih berjibaku menjajakan dagangan.
Para pedagang ini harus tetap bertahan bekerja banting tulang demi kebutuhan terutama keluarganya.
Satu di antaranya Jana Surjana, pria asal Garut yang mencari peruntungan dengan berjualan dodol di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur.
Meski sering kali ditolak, Jana terlihat gigih menawarkan dodol kepada para penumpang yang berlalu lalang.
Pada momen mudik dan arus balik Lebaran ini dirinya sengaja tetap berjualan.
Jana mengaku sudah pulang ke kampung halaman jauh sebelum musim mudik Lebaran.
Kini, dirinya bertahan untuk berjualan.
“Baru delapan hari balik dari kampung, sekarang mulai jualan lagi,” ujar Jana kepada Wartakotalive.com di Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (24/3/2026), dikutip TribunJatim.com, Rabu (25/3/2026).
Ia menggantungkan penghasilan harian dari penjualan dodol yang dibawanya langsung dari kampung halaman.
Dodol yang dijualnya beragam rasa, mulai dari kacang hijau hingga buah-buahan seperti melon dan nanas.
Ia menawarkan dagangannya kepada penumpang yang melintas di sekitar area terminal.
Namun, menjadi pedagang di terminal bukan perkara mudah. Jana mengaku penjualan tidak selalu ramai, bahkan cenderung tidak menentu setiap harinya.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Baca juga: Viral Terpopuler: Penerus Tahta Grup Djarum Hingga Kondisi Presiden AS Donald Trump
Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia terancam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Ancaman muncul dikarenakan pemberlakuan aturan pembatasan belanja pegawai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Aturan pembatasan belanja ini kemudian mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, mendesak pemerintah untuk segera menunda pemberlakuan aturan pembatasan belanja pegawai.
Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi kebijakan ekstrem sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang berpotensi memutus kontrak ribuan tenaga PPPK demi efisiensi anggaran.
Giri menjelaskan, 'bom waktu' ini dipicu kewajiban Pemda membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD pada 2027 mendatang.
"Masalah ini muncul karena ada UU HKPD yang mengharuskan di tahun 2027 Pemda se-Indonesia menganggarkan maksimal 30 persen untuk belanja pegawai," ungkap Giri kepada Tribunnews.com, Selasa (24/3/2026).
Desakan penundaan ini mencuat di tengah kekhawatiran atas stabilitas fiskal nasional.
Tekanan pada APBN akibat fluktuasi harga energi global dan ketegangan militer di Timur Tengah dikhawatirkan akan berdampak pada pengurangan dana transfer ke daerah.
Kondisi ini kian mempersempit ruang gerak anggaran Pemda, terutama daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil namun memiliki beban pegawai yang tinggi.
Fakta di lapangan menunjukkan mayoritas daerah saat ini memiliki porsi belanja pegawai yang sudah jauh melampaui ambang batas tersebut, bahkan mencapai angka di atas 40 persen.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan daerah yang paling terdampak adalah yang memiliki APBD terbatas serta daerah yang kerap menambah jumlah tenaga honorer pasca-pergantian kepala daerah.
"Di bawah tekanan UU HKPD, maka yang bisa dilakukan daerah adalah memangkas jumlah PPPK, terutama mereka yang berstatus paruh waktu," tegas Giri.
Ia memperingatkan memaksakan angka statistik di tengah ketidakpastian ekonomi global hanya akan memicu gelombang PHK yang tidak terkendali.
BACA SELENGKAPNYA >>>
