Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memastikan pelayanan publik akan tetap berjalan normal meski kebijakan Work From Home (WFH) nantinya diterapkan. Skema kerja ASN akan diatur secara proporsional agar tidak mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat.

Hingga kini, Pemkab Sukoharjo masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait rencana penerapan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai pemerintahan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sukoharjo, Suparmin, mengatakan daerah belum menerima petunjuk teknis maupun regulasi resmi terkait kebijakan tersebut.

Baca juga: Momen Bupati Etik dan Wabup Eko Sapto Halal Bihalal dengan Para ASN di Lingkungan Setda Sukoharjo

“Kalau kaitannya dengan WFH, sampai hari ini memang belum ada petunjuk resmi dari pusat. Hanya saja sempat diwacanakan, lima hari kerja menjadi empat hari aktif di kantor dan satu hari WFH,” ujar Suparmin, Kamis (26/3/2026).

Ia menegaskan, Pemkab Sukoharjo pada prinsipnya akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dan saat ini masih menunggu kejelasan aturan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Tapi kita masih menunggu petunjuk dari pusat, prinsipnya seperti itu,” imbuhnya.

Suparmin juga menjelaskan bahwa kebijakan WFH yang saat ini diwacanakan berbeda dengan skema Work From Anywhere (WFA) yang sebelumnya diterapkan, khususnya saat periode libur Lebaran.

Menurutnya, WFA saat itu bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan arus balik guna mengurai kemacetan di berbagai titik.

“Kalau kemarin saat Lebaran itu WFA, itu lain. Yang ke depan ini wacananya WFH. Kalau WFA kan kita antisipasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran agar tidak terjadi penumpukan kendaraan,” jelasnya.

Baca juga: Menuju Sukoharjo Spektakuler, Bupati Etik Ungkap Indikator Pembangunan 2025 Meningkat Signifikan!

Sementara itu, kebijakan WFH dinilai memiliki latar belakang berbeda, salah satunya berkaitan dengan kondisi global, termasuk dampak ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berimbas pada berbagai sektor, termasuk efisiensi anggaran dan pola kerja pemerintahan.

“Kalau WFH ini tentu saja ada dampaknya, kemungkinan efek dari situasi global seperti konflik di Timur Tengah, sehingga mendorong efisiensi dalam berbagai aspek,” ungkapnya.

(*)