Laporan Wartawan TribunJatim.com, Muhammad Nurkholis
TRIBUNJATIM.COM, TUBAN – Pemerintah Kabupaten Tuban memulai verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (Verval DTSEN) Tahun 2026 dengan melibatkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan keakuratan data kemiskinan di Kabupaten Tuban yang sebelumnya dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Tuban, Arif Handoyo, karena besarnya anggaran yang telah digelontorkan untuk program bantuan masyarakat.
Baca juga: Kondisi Jalur Pantura Tuban Terkendali, Puncak Arus Balik Diperkirakan Akhir Pekan
Namun, berbagai program tersebut dinilai belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Karena kita sendiri sebenarnya juga tidak yakin. Pemerintah Kabupaten Tuban sudah mengucurkan anggaran yang begitu besar untuk masyarakat, tapi angka kemiskinan masih di peringkat lima. Ini bagi kami kurang bisa dipercaya,” ujarnya Kamis (12/3/2026).
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Tuban kemudian melaksanakan verval DTSEN dimulai pada 26 Maret 2026 hingga 20 April 2026.
Baca juga: Pemkab Tuban Salurkan 42 Truk untuk Koperasi Desa Merah Putih
Dalam periode tersebut, para petugas akan turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendataan dan verifikasi kondisi sosial ekonomi warga.
Kegiatan ini melibatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Tuban, baik PNS maupun PPPK. Mulai dari pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guru, hingga tenaga kesehatan diterjunkan ke lapangan dengan metode door to door, menyasar rumah tangga sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah melalui mekanisme ground check.
“Surveinya mandiri, kita melakukan ground check dengan melibatkan ASN sesuai spesifikasi masing-masing. Data kita sudah hampir 90 persen, tinggal mencocokkan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil verifikasi ini nantinya akan menentukan klasifikasi masyarakat berdasarkan desil ekonomi, sehingga program bantuan bisa lebih tepat sasaran.
“Ini nanti akan kita lihat apakah mereka berada di desil 1, 2, dan seterusnya, sehingga program-program yang sudah direncanakan bisa sesuai dengan data by name by address (BNBA),” imbuhnya.
Disinggung terkait tugas tambahan bagi ASN ini, apakah tidak mengganggu jalannya pelayanan publik, Joko memastikan kegiatan ini tidak akan mengganggu tugas utama ASN karena sifatnya hanya sebagai verifikasi atau pencocokan data.
“Tidak mengganggu, ini hanya cross-check. Data sudah ada, tinggal kita cocokkan di lapangan,” pungkasnya.
