Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Keputusan pemerintah yang membatalkan rencana sekolah daring di tengah penghematan BBM, mendapat apresiasi dari DPRD Jatim.
Legislator di Jawa Timur setuju sebab bagaimanapun pembelajaran tatap muka harus tetap dilakukan guna mengefektifkan pendidikan.
Sebelumnya, wacana kegiatan belajar mengajar bagi siswa sekolah mulai April 2026 sempat mencuat sebagai bagian dari kebijakan efisiensi atau strategi penghematan energi yang tengah dikaji pemerintah.
Namun, belakangan pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan tatap muka.
Baca juga: Pokir DPRD Jatim Kini Jadi Program Riset, Gandeng 6 Perguruan Tinggi
"Saya memandang bahwa keputusan pemerintah untuk tetap memprioritaskan pembelajaran tatap muka adalah langkah strategis dalam menentukan arah masa depan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur," kata Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Daim kepada TribunJatim.com, Kamis (26/3/2026).
Suli mengapresiasi pemerintah yang telah mendengar aspirasi masyarakat, pasca wacana ini bergulir.
Lebih dari itu, keputusan ini dinilai harus dilihat sebagai bagian dari upaya besar dalam menyiapkan generasi unggul Jawa Timur yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga kuat secara karakter dan mental.
Menurut Suli, pembelajaran tatap muka bukan sekadar metode pendidikan, melainkan instrumen pembentukan peradaban. Interaksi langsung antara guru dan siswa adalah ruang utama untuk menanamkan nilai disiplin, etika, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Ini menjadi pondasi utama pembangunan SDM.
"Jika ingin melompat lebih jauh dalam persaingan nasional maupun global, maka kualitas pendidikan tidak boleh dikompromikan. Ketergantungan berlebihan pada pembelajaran daring berpotensi menciptakan kesenjangan kualitas SDM, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas," jelasnya.
Lebih jauh, politisi kawakan ini memandang bahwa masa depan generasi mendatang sangat ditentukan oleh kebijakan pendidikan hari ini. Sebab jika proses pembelajaran tidak optimal, maka yang kita pertaruhkan bukan hanya kualitas lulusan, tetapi juga daya saing daerah dalam jangka panjang.
"Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka harus menjadi arus utama dalam sistem pendidikan, dengan tetap menjadikan pembelajaran daring sebagai opsi darurat dalam situasi luar biasa seperti pandemi," ungkap Suli yang merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Baca juga: Minta Mobil Dinas Diparkir di Kantor, DPRD Jatim: Jangan Digunakan Mudik
Meski demikian, Suli tetap mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah pusat tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana prasarana pendidikan, serta penguatan kurikulum yang adaptif terhadap tantangan zaman. Kebijakan ini harus dikawal bersama.
"Komisi E akan memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas SDM Jawa Timur. Pendidikan bukan hanya urusan hari ini tetapi tentang menentukan masa depan Jawa Timur," ucap Suli.
Dikutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas SDM terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Hasil koordinasi lintas kementerian menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka harus tetap dijaga demi memastikan kualitas pendidikan tidak menurun. Proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan learning loss.
“Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” kata Pratikno, Selasa (24/3/2026) dikutip dari keterangan resminya.
