BANJARMASINPOST.CO.ID TANJUNG - Rapat koordinasi (rakor) usulan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran (TA) 2026, digelar Kamis (26/3/2026) di Aula BPKAD Tabalong. 

Rakor untuk menindaklanjuti surat edaran Menpan RB ini diikuti Bupati Tabalong HM Noor Rifani, Wabup Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf, Sekda, serta beberapa kepala SKPD terkait.

Membuka rakor diisi dengan paparan yang disampaikan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tabalong, Fauzan. 

Fauzan saat itu memaparkan bagaimana kondisi kebutuhan ASN berdasarkan usulan yang disampaikan setiap SKPD, termasuk untuk Kecamatan.

SKPD diminta menyampaikan usulan tanpa memperhatikan dulu peta jabatan maupun kondisi keuangan daerah.

Tujuannya, agar dapat dilihat sejauh mana kebutuhan SKPD terkait dengan penambahan CPNS maupun PPPK.

Dari usulan tiap SKPD inilah didapatkan data total kebutuhan yang diusulkan jumlahnya 1.620 formasi ASN. 

Dari 1.620 itu terbanyak untuk tenaga teknis ada 946 formasi terdiri dari CPNS ada 532 formasi dan PPPK ada 414 formasi.

Disusul tenaga kesehatan ada 428 formasi yang terdiri dari CPNS ada 254 formasi dan PPPK ada 174 formasi. 

Sedangkan sisanya usulan untuk guru ada 246 formasi yang terdiri dari CPNS ada 68 formasi dan PPPK ada 178 formasi.

"Sementara untuk ASN di lingkungan Pemkab Tabalong yang pensiun tahun 2026 ini hanya 165 orang," kata Fauzan.

Dengan mengacu pada jumlah pensiun itu maka hanya sekitar 10 persen dari total usulan kebutuhan ASN yang dapat diusulkan untuk tahun 2026. 

Untuk itulah rakor usulan kebutuhan digelar agar didapatkan saran dan masukan terkait dengan jumlah dan jenis jabatan ASN Kabupaten Tabalong yang diusulkan TA 2026.

Menyikapi hal itu, Bupati Tabalong, HM Noor Rifani, memberikan arahan apa saja yang dapat dilakukan sesuai dengan kuota yang hanya sekitar 10 persen dari banyaknya usulan kebutuhan ASN tersebut. 

Menurutnya, faktor utama yang jadi pertimbangan pada penerimaan ASN harus dalam rangka untuk mendukung tujuh program prioritas.

"Jadi yang dipilih dalam penerimaan ASN ini adalah orang-orang yang nantinya sangat dibutuhkan, mempunyai keterampilan, kualifikasi, yang benar bisa bekerja membantu tujuh program prioritas," tegas H Fani.

Kemudian juga memperhatikan mekanisme zero growth maka harus terus dapat dipertahankan adanya keseimbangan yang pensiun dengan jumlah yang diusulkan untuk penerimaan. 

Dengan begitu secara penganggaran juga tidak akan membebani kondisi keuangan daerah yang memang sekarang sedang alami penurunan.

"Jadi intinya penerimaan ASN ini bukan hanya berdasarkan usulan SKPD tetapi berdasarkan tujuh program prioritas dan kebutuhan riil,"katanya.

Sementara, Wabup Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf, yang diwawancarai usai rakor menyampaikan, hasil rakor ini akan diusulkan ke Menpan RB. 

Dimana dari rakor yang digelar diperoleh kesimpulan usulan kebutuhan ASN untuk sementara disesuaikan dulu dengan jumlah yang pensiun sebanyak 165 orang.

"Kami penuhi dulu kuota pensiun untuk mengisi formasi di tahun 2026 ini," kata Habib Taufan.

165 formasi yang diusulkan tersebut terdiri dari CPNS ada 132 formasi dan PPPK ada 33 formasi atau secara proporsi untuk usulannya dari 165 itu 80 persen CPNS dan 20 persen PPPK.

Dijelaskan Habib Taufan, pertimbangan tidak bisa mengakomodir total usulan kebutuhan ASN sebanyak 1.620 formasi ini salah satunya dikarenakan melihat kemampuan keuangan. 

Kemudian juga sesuai dengan yang diatur UU Nomor 1 tahun 2022 untuk belanja pegawai hanya sebesar 30 persen. (AOL)