TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengambil langkah tegas dengan mencopot seorang pegawai di Kementerian Sosial (Kemensos) yang mangkir kerja selama satu tahun penuh.

Keputusan ini menjadi bukti komitmen Saifullah Yusuf dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa kompromi.

Menurut Saifullah Yusuf, tidak ada toleransi bagi pegawai yang absen tanpa alasan jelas, karena hal ini merugikan pelayanan publik.

Pegawai yang dicopot diketahui tidak hadir sejak awal tahun lalu, meski gaji tetap berjalan.

Langkah ini juga menjadi peringatan bagi ASN lain agar mematuhi aturan kepegawaian dan etika kerja.

Kemensos menegaskan bahwa kinerja pegawai adalah prioritas utama untuk memastikan program sosial berjalan optimal.

Gus Ipul menyebut, tindakan tegas ini penting untuk membangun budaya kerja disiplin di seluruh instansi pemerintah.

Masyarakat pun diharapkan dapat melihat bahwa pemerintah serius menindak pegawai yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Andrie Yunus Disiram Air Keras, Eks Jenderal Desak Usut Siapa Dalang di TNI yang Beri Perintah

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan pemberhentian satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemensos yang bertindak indisipliner. 

PNS Kemensos yang diberhentikan tersebut, kata Gus Ipul, tidak masuk kerja dalam beberapa tahun terakhir. 

"Yang hari ini saya tanda tangani pemberhentiannya ada satu PNS. Sudah beberapa tahun terakhir tidak masuk dan tidak menjalankan tugas dengan baik," kata Gus Ipul usai Apel Pembinaan Pegawai Kementerian Sosial di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Selain satu PNS, Gus Ipul mengungkapkan ada tiga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang turut diberhentikan. 

Para pendamping PKH tersebut, menurut Gus Ipul, melanggar ketentuan disiplin.

"Selama tiga bulan ini sudah ada tiga pendamping PKH yang kita berhentikan. Semuanya P3K," ujarnya.

Penindakan serupa juga telah dilakukan pada tahun sebelumnya. 

Sepanjang 2025, hampir 500 pendamping PKH diberikan sanksi berupa Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2.

Sebanyak 49 orang akhirnya diberhentikan oleh Kemensos.

"Ada beberapa yang sedang kita proses, termasuk yang melakukan pelanggaran berat," kata dia.

Gus Ipul menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi ASN yang tidak menjalankan tugasnya.

"Kalau tidak disiplin dan tidak bekerja dengan baik, tentu ada konsekuensinya. Kita tidak akan segan-segan mengambil tindakan," pungkasnya.

Seperti diketahui dari total 46.090 pegawai, sebanyak 2.708 orang tercatat tidak hadir tanpa keterangan pada hari pertama masuk kerja.

Sebanyak 3.683 pegawai bekerja dari kantor, 5.071 orang menjalankan Work From Anywhere (WFA), dan 34.284 lainnya menggunakan skema Flexible Working Arrangement (FWA). 

Dari sekitar 150 pegawai yang dipanggil untuk apel pembinaan, tingkat kehadiran bahkan tidak mencapai 30 persen. 

Dari total 2.708 ASN yang tidak hadir, sebanyak 156 orang berasal dari kantor pusat, sentra, dan balai, sementara lebih dari 2.500 lainnya merupakan pegawai dengan skema FWA, termasuk pendamping sosial berstatus PPPK.

Pada 2025, hampir 500 pendamping P3K telah mendapat peringatan, dan 49 di antaranya diberhentikan. 

Sementara pada 2026 hingga Maret, sudah ada tiga pegawai yang diberhentikan.

(TribunNewsmaker.com/TribunnewsBogor.com)