TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran semakin meruncing setelah Teheran dilaporkan menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh pemerintahan Donald Trump.

Amerika Serikat diketahui telah mengirimkan rencana 15 poin kepada Iran guna mengakhiri perang yang tengah berlangsung. Proposal tersebut disampaikan kepada para pejabat Iran melalui perantara Pakistan. Namun, Teheran memberikan "tanggapan negatif" terhadap usulan Washington tersebut.

Mengutip media pemerintah Iran, pihak Teheran justru mengajukan 5 tuntutan tandingan sebagai syarat untuk mengakhiri peperangan. Salah satu poin utamanya adalah penghentian total terhadap "agresi dan pembunuhan" oleh Amerika Serikat serta pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz.

Berikut adalah daftar 5 tuntutan yang diajukan oleh Iran kepada Amerika Serikat:

1. Penghentian total terhadap "agresi dan pembunuhan" oleh AS.
2. Pembentukan mekanisme konkret untuk memastikan bahwa perang tidak akan terulang kembali di Republik Islam Iran.
3. Pembayaran ganti rugi dan kompensasi perang yang terjamin serta didefinisikan secara jelas.
4. Berakhirnya perang di semua front dan untuk semua kelompok perlawanan yang terlibat di seluruh wilayah.
5. Pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz sebagai hak alami dan sah, yang menjadi jaminan bagi pelaksanaan komitmen pihak lain.

Di sisi lain, Duta Besar Iran untuk Pakistan, Reza Amiri Moghadam, membantah klaim Donald Trump mengenai adanya pembicaraan produktif. Ia menegaskan bahwa hingga Kamis (26/3/2026), belum ada negosiasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang terjadi antara kedua negara.

“Berdasarkan informasi saya, bertentangan dengan klaim Trump, belum ada negosiasi langsung atau tidak langsung yang terjadi antara kedua negara sejauh ini,” tegas Reza Amiri Moghadam seperti dikutip dari media Iran, IRNA.

Meskipun Gedung Putih mengeklaim adanya progres dalam pembicaraan di tengah perang, pihak Teheran melalui Press TV menyatakan bahwa mereka tetap pada pendirian untuk tidak menerima proposal AS selama syarat-syarat kedaulatan mereka belum terpenuhi secara penuh.

(Tribunnews.com/Tribunnews.com)