TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh mengalami penurunan kualitas maupun akses.

Sebab itu, Universal Health Coverage (UHC) harus kembali diaktifkan demi keselamatan dan keadilan kesehatan bagi seluruh warga Depok.

"Dalam rapat dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Depok disepakati UHC harus diaktifkan kembali, termasuk perbaikan data sosial," kata Ade Supriyatna, Jumat (27/3/2026).

Baca juga: Ade Supriyatna Komitmen Kawal Program yang Menyentuh Kebutuhan Dasar Warga Depok

Ade menambahkan bahwa DPRD Kota Depok mendorong dinas terkait dan Pemkot Depok untuk melakukan kerja sama atau MoU yang baru dengan BPJS, sekaligus solusi anggaran dan PB1.

Peningkatan kepesertaan BPJS mandiri akan terus dikejar dan akan menutup kekurangan, misalnya warga Depok yang memang perlu dibantu PBI (Penerima Bantuan Iuran)

"Saya tidak akan menyetujui APBD Perubahan bila Pemkot Depok tidak berkomitmen mengembalikan skema Universal Health Coverage," tandasnya.

Baca juga: Cari Solusi Terbaik Soal Banjir Ade Supriyatna Desak Pemkot Depok Kembalikan Ruang Terbuka Hijau

Ade menyampaikan hal itu lantaran Program Universal Health Coverage (UHC) atau berobat gratis cukup pakai KTP di Kota Depok resmi dinonaktifkan sejak 1 Januari 2026

Ada Laporan Warga Meninggal

Ade Supriyatna menjelaskan, setelah UHC dinonaktifkan banyak masyarakat Depok kesulitan berobat, bahkan ada laporan warga meninggal dunia karena tidak mengetahui KIS-nya tidak aktif.

Sebab itu, UHC harus diaktifkan. Kebijakan UHC dinilai sebagai solusi konkret untuk menjamin akses layanan kesehatan yang lebih luas dan merata bagi warga.
 
"Akses kesehatan warga Depok tidak boleh jadi korban kebijakan," tutur Ade Supriyatna.