Lidea Feed

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Umar Hadi, mengatakan Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta memastikan akses keadilan yang inklusif bagi perempuan dan anak perempuan.

"Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memajukan kesetaraan gender dan memastikan akses terhadap keadilan bagi seluruh perempuan dan anak perempuan sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045," kata Umar Hadi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Hal itu dikatakannya saat menyampaikan pernyataan nasional mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi dalam Sidang ke-70 Commission on the Status of Women (CSW70) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York.

Indonesia juga menyoroti berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperluas akses keadilan, termasuk penguatan layanan yang berpusat pada korban melalui hotline nasional SAPA 129, pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di daerah, serta penguatan integrasi data kekerasan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.

Pada sesi Ministerial Roundtable, Indonesia menyampaikan berbagai kemajuan dalam memperkuat akses keadilan bagi perempuan dan anak perempuan melalui reformasi kebijakan dan penguatan sistem layanan.

"Pemerintah Indonesia terus mendorong reformasi hukum yang responsif gender, termasuk melalui revisi Undang-Undang Hukum Pidana dan penguatan pedoman peradilan yang sensitif gender. Selain itu, Indonesia juga memperkuat akses layanan melalui hotline SAPA 129 serta pengembangan layanan bantuan hukum dan sistem layanan terpadu di tingkat daerah," ujar Umar Hadi.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menyampaikan intervensi pada High-Level Meeting mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menegaskan pentingnya peran negara dalam memastikan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan.