TRIBUN-MEDAN.com - Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menduga bahwa sulitnya kapal Indonesia untuk melintasi Selat Hormuz buntut Iran yang merasa 'sakit hati' buntut pemerintah masuk menjadi anggota Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS, Donald Trump.

Dua kapal tanker asal Indonesia yang mengangkut minyak mentah masih dilarang untuk melewati Selat Hormuz oleh Iran hingga Sabtu (28/3/2026), hari ini.

Adapun larangan ini buntut konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Berdasarkan pantauan di situs Marine Traffic, dua kapal yang dimaksud yakni PIS VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro.

Baca juga: Sosok Samin Tan, Bos Tambang Ditahan Kejagung Kasus Korupsi, Sempat Lolos dari Jeratan KPK

Pertamina International Shipping menyebut bahwa kapal Pertamina Pride yang mengangkut kargo untuk kebutuhan energi nasional masih tertahan di sebelah utara Kota Dammam, Arab Saudi.

Sementara, kapal Gamsunoro mengangkut kargo untuk mitra pihak ketiga atau non-Pertamina.

Padahal, ada beberapa kapal dari negara tetangga yang telah diizinkan Iran untuk melewati selat yang dianggap menjadi jalur utama penyaluran minyak dunia tersebut.

Sebagai informasi, Selat Hormuz disebut menjadi lokasi penyaluran dari 20 persen pasokan minyak dunia.

Ada lima negara sahabat yang sudah diizinkan Iran untuk kapalnya bisa melewati Selat Hormuz hingga kini yaitu China, Rusia, India, Irak, dan Pakistan.

Baca juga: Penyebab Dokter Muda Andito Meninggal Diduga karena Campak, Kemenkes Cek Sumber Penularan

Adapun hal ini berdasarkan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi yang disampaikan melalui cuitan di akun X pribadinya pada Kamis (26/3/2026).

"Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi: Kami mengizinkan pelayaran melalui Selat Hormuz bagi negara-negara sahabat termasuk China, Rusia, India, Irak, dan Pakistan," tulisnya.

Selain itu ada kapal dari Malaysia dan Thailand yang juga diizinkan Iran untuk melewati Selat Hormuz.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah masih melakukan negosiasi dengan Iran agar kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro bisa melintas di Selat Hormuz.

Dia mengakui bahwa negosiasi berjalan alot.

Baca juga: Bus Jemaah Umrah WNI Terbakar di Jalur Mekkah-Madinah, Berawal Pecah Ban, 24 Penumpang Selamat

"Ya kita masih komunikasi terus. Memang tidak mudah untuk kita bisa melakukan bagaimana caranya agar kapal kita keluar dari Selat Hormuz," ujar Bahlil di Kantor Kementerian Kordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Bahlil mengatakan alotnya negosiasi buntut antrean panjang dari negara lain yang juga tengah bernegosiasi dengan Iran.

"Masih negosiasi sekarang. Kan ini kan antrean panjang. Lagi dalam negosiasi, ya. Kasih kami waktu ya. Masih negosiasi, masih negosiasi," kata Bahlil.

Terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mawengkang, mengaatakan bahwa ada perkembangan positif terkait negosiasi dengan Iran.

Yvonne mengatakan negosiasi sudah masuk sampai tahapan teknis hingga operasional untuk melewati Selat Hormuz.

"Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran, yang saat ini sedang ditindaklanjuti oleh pihak terkait pada aspek teknis dan operasional," tutur Yvonne.

Iran 'Sakit Hati' ke Indonesia Buntut Masuk BoP

Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menduga bahwa sulitnya kapal Indonesia untuk melintasi Selat Hormuz buntut Iran yang merasa 'sakit hati' buntut pemerintah masuk menjadi anggota BoP bentukan Presiden AS, Donald Trump.

Tak hanya itu, dia juga menilai kesepakatan Indonesia dan AS dalam perjanjian tarif resiprokal turut menjadi alasan Iran seakan mempersulit izin agar kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro untuk melintasi Selat Hormuz.

Bhima meminta agar pemerintah mencontoh langkah Malaysia yang enggan masuk menjadi anggota BoP serta membatalkan kerjasama tarif resiprokal dengan AS.

"(Dua kapal sulit melintasi Selat Hormuz) buntut dari masuknya Indonesia ke BoP dan perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS."

"Malaysia sudah membatalkan kerjasama ART dan mengecam agresi AS ke Iran. Indonesia sepertinya salah memilih posisi," katanya ketika dihubungi, Jumat (27/3/2026).

Bhima pun mendorong agar Indonesia keluar dari BoP dan membatalkan perjanjian tarif resiprokal dengan AS agar Iran 'luluh' sehingga kapal bisa melintas di Selat Hormuz.

"Sekarang yang terpenting bukan melayani kemauan Trump, tapi menyelamatkan rakyat Indonesia," tuturnya.

Dia mengatakan langkah semacam itu masih masuk akal untuk dilakukan Indonesia dalam waktu dekat.

Pasalnya, ketika kapal Indonesia berujung dilarang secara penuh oleh Iran untuk melewati Selat Hormuz, maka biaya penyaluran energi ke Tanah Air akan semakin mahal.

"Sangat masuk akal (keluar dari BoP dan batalkan perjanjian tarif resiprokal dengan AS) dan bisa asal cepat dilakukan karena cadangan BBM dan LPG makin menipis."

"Kalau tidak bisa melewati Selat Hormuz, biaya (penyaluran) mahal sekali dan tentu APBN tidak akan sanggup," ujarnya.

Sementara, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, turut menduga bahwa bergabungnya Indonesia ke BoP menjadi salah satu alasan Iran untuk tidak mengizinkan dua kapal Pertamina melewati Selat Hormuz.

Selain itu, dirinya juga menganggap tidak adanya sikap tegas dari pemerintah Indonesia terkait serangan AS dan Israel ke Iran turut menjadi alasan lainnya.

Diketahui, AS dan Israel pertama kali melakukan serangan ke Iran pada 28 Februari 2026 lalu.

Serangan terjadi di tengah negosiasi antara AS dan Iran terkait kepemilikan senjata nuklir.

Padahal, mediator sekaligus Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi saat itu menyatakan bahwa negosiasi menuju ke arah positif.

Namun, Hikmahanto berharap bahwa dugaannya salah dan penyebab kapal Indonesia masih belum bisa melewati Selat Hormuz karena kendala teknis semata.

"Mudah-mudahan itu bukan karena dianggap kita ini punya keberpihakan dengan AS dan Israel atau misalnya dengan kepesertaan kita di Board of Peace ataupun juga hal-hal yang masalah teknis ya."

"Karena pada waktu Kemenlu menyampaikan keprihatinan atas perang yang terjadi di Timur Tengah ini antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, kita memang tidak secara tegas menyebut dan mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat," katanya dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan di YouTube Tribunnews pada Jumat (28/3/2026).

Di sisi lain, Hikmahanto juga enggan berspekulasi terkait isu bahwa Iran enggan mengizinkan Indonesia melewati Selat Hormuz buntut penyitaan kapal tanker MT Arman 114 miliar Iran oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada tahun 2023 lalu.

Kapal itu diamankan buntut memindahkan minyak mentah secara ilegal ke kapal lain dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kapal MT Arman 1114 mengangkut 2,3 juta barel minyak mentar yang ditaksir bernilai 305 juta dolar AS atau setara dengan Rp4,6 triliun.

Hikmahanto menganggap bahwa penutupan Selat Hormuz oleh Iran murni sebagai kebijakan politis.

"Kalau kita bicara (penutupan) Selat Hormuz, ini kan lebih masalah yang sifatnya politis dari Menlu Iran Arachi mengatakan bahwa kapal-kapal yang tidak diperbolehkan adalah mereka-mereka kapal yang menjadi musuh dari Iran dan kita tahu musuhnya adalah Amerika Serikat dan Israel saat ini," katanya. 

(Tribun-Medan.com)