BANGKAPOS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang Provinsi Jawa Timur menerapkan langkah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah melambungnya harga minyak dunia akibat perang Israel-AS melawan Iran.

Penghematan BBM untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bangkalan akan dilakukan dua kali dalam seminggu, setiap Selasa dan Jumat.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim bahkan siap gowes dengan sepeda dari rumah dinas ke kantornya.

Baca juga: Opsi Hemat BBM, ASN dan Pekerja Swasta Bakal WFH Sekali Seminggu

Sedangkan pegawai Pemkot Malang diperintahkan menggunakan moda transportasi ramah lingkungan setiap hari Jumat.

Langkah antisipatif Pemkab Bangkalan dan Pemkot Malang ini diberlakukan di tengah wacana efisiensi anggaran BBM yang didorong pemerintah pusat.

Berlaku Untuk Seluruh Pegawai

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim mengatakan, penerapan bersepeda ASN Pemkab Bangkalan berlaku untuk seluru pegawai.

Kebijakan itu mulai dilakukan sejak hari Jumat (27/3/2026) dan diikuti oleh semua pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Bukan hanya gowes dari rumah dinas ke kantor, Lukman Hakim juga bakal kunjungan ke kecamatan menggunakan sepeda.

"Untuk penggunaan sepeda di hari Jumat ini akan kami lakukan seterusnya," ungkapnya.

Menurut Lukman, penerapan hemat BBM di hari Jumat itu selaras dengan program kebersihan yang ada di Pemkab Bangkalan.

"Jadi setiap Jumat, pegawai Pemkab tak hanya hemat BBM dan mengurangi polusi dengan bersepeda namun juga dilanjutkan dengan bersih-bersih di kantor masing-masing," imbuhnya.

Terkait dengan rencana Work From Home (WFH) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan mulai diterapkan pada 1 April mendatang, Lukman mengaku akan melakukan penyesuaian dengan tetap masuk menggunakan sepeda pancal.

"Kita akan menyesuaikan dengan tata kelola birokrasi. Jadi kita lebih tetap masuk hanya teknisnya pakai sepeda," ungkapnya.

"Jadi untuk Rabu dan Jumat kita pakai sepeda," tambahnya.

Penghematan BBM ini menurut Lukman perlu dilakukan sebagai upaya antisipasi untuk menghemat ketersediaan energi yang ada.

Sebab, adanya konflik Timur Tengah berpotensi mengakibatkan terbatasnya energi.

"Penghematan BBM ini juga dilakukan untuk menekan dampak agar tidak berimbas secara signifikan ke masyarakat," pungkasnya.

Bersepeda atau Naik Transportasi Umum

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga mengambil langkah antisipatif di tengah wacana efisiensi anggaran bahan bakar minyak (BBM) yang didorong pemerintah pusat.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot untuk menggunakan moda transportasi ramah lingkungan setiap hari Jumat.

Kebijakan ini menjadi alternatif di tengah belum adanya arahan resmi terkait penerapan work from home (WFH).

Menurut Wahyu, langkah tersebut bertujuan mengurangi konsumsi BBM sekaligus mendorong gaya hidup sehat di kalangan ASN.

“Memang belum ada arahan dari pusat terkait WFH. Namun, kita mulai mengurangi dampaknya. Salah satunya dengan mendorong ASN berangkat kerja menggunakan sepeda angin setiap hari Jumat,” ujar Wahyu, Kamis (26/3/2026).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan pada Jumat, 27 Maret 2026.

Pemkot Malang telah mematangkan rencana ini agar dapat berjalan efektif sejak hari pertama pelaksanaan.

Bagi ASN yang tidak memiliki sepeda, Wahyu menyarankan agar mereka memanfaatkan transportasi umum yang tersedia.

Salah satu opsi yang disebut adalah layanan bus TransJatim yang kini telah melintasi kawasan Balai Kota Malang.

“Kalau tidak punya sepeda, bisa naik angkutan umum. Sekarang sudah ada TransJatim yang lewat Balai Kota, itu bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Selain mendorong penggunaan sepeda angin, Pemkot Malang juga akan menghidupkan kembali program “Jumat Bersih”. Program ini akan menjadi bagian dari rutinitas ASN setiap akhir pekan kerja.
Setelah mengikuti kegiatan olahraga atau senam pagi setiap Jumat, para ASN diwajibkan melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan kantor masing-masing sebelum kembali menjalankan tugas pelayanan.

Menurut Wahyu, program ini sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, sekaligus mendukung program pemerintah pusat.

“Setelah senam pagi, kemudian dilanjutkan bersih-bersih. Saya akan berlakukan ada Jumat bersih itu, sesuai dengan tagline Bapak Presiden yang Asri, itu kita juga lakukan di optimalkan di hari Jumat,” pungkasnya.

Prabowo Minta Kaji Spenario WFH

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta anak buahnya mengkaji skenario penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan pengurangan hari kerja guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Perintah itu Prabowo sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

"Kita bersyukur kita aman, tetapi kita juga harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM kita," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, skenario itu perlu dikaji sebagai antisipasi jika krisis ekonomi terjadi imbas perang di Timur Tengah yang berdampak pada kemahalan harga minyak.

Lonjakan harga bahan baku energi akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk harga pangan.

Ia mewanti-wanti semua pihak untuk tidak merasa terlalu aman tanpa kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan.

"Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif," sambungnya.

Saat ini, Pemerintah tengah menyiapkan opsi WFH untuk dan pekerja swasta selama satu hari dalam sepekan.

Kebijakan WFH seminggu sekali ini sebagai langkah memitigasi krisis energi dunia imbas perang Iran vs Israel dan AS di Timur Tengah.

Meski demikian, pemerintah belum membocorkan hari apa yang dipilih untuk WFH setiap pekannya.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah masih mengkaji kebijakan WFH satu hari dalam sepekan.

Pemerintah sepakat menyampaikan hasil keputusan dalam satu suara setelah mendapat arahan langsung dari Presiden.

Tito menegaskan pemerintah siap jika skema WFH sehari dalam sepekan diterapkan.

"Sabar, sabar saja," ujar Mendagri Tito Karnavian, saat ditemui di Istana, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pendekatan pemerintah dalam menilai kebijakan WFH dilakukan secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan aspek produktivitas dan penerimaan negara.

Terkait skema penerapan, salah satu opsi yang muncul adalah pelaksanaan WFH satu hari dalam sepekan.

Hari yang dipilih mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas kerja.

“Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” kata Purbaya, Rabu.

Meski demikian, Purbaya belum dapat memastikan apakah kebijakan tersebut akan berlaku wajib bagi sektor swasta atau hanya bersifat imbauan.

Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyiapkan simulasi skema bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) dan work from office (WFO) bagi ASN.

Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah efisiensi yang disiapkan pemerintah untuk merespons tingginya harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah simulasi awal sembari menunggu ketentuan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sesuai arahan Presiden.

“Ya, kami sudah melakukan simulasi-simulasi. Kami sedang melakukan simulasi, tetapi tentu kami akan menunggu ketentuan yang nanti dibuat oleh Kementerian PAN-RB sesuai arahan Bapak Presiden,” kata Gus Ipul, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, skema WFA dan WFO akan disesuaikan dengan kebutuhan layanan publik.

Kemensos memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun dilakukan penyesuaian pola kerja.

Saat ini, jumlah pegawai di lingkungan Kemensos mencapai 46.090 orang. Karena itu, pengaturan pembagian WFO dan WFA akan dirancang secara bertahap di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kemensos.

“Kami akan menyesuaikan, tetapi kami sudah mulai melakukan simulasi di bawah koordinasi Pak Sekjen. Misalnya, di hari Jumat nanti seperti apa jika diterapkan satu hari dalam satu minggu,” jelas Gus Ipul.

“Prioritas kami adalah memastikan layanan kepada masyarakat tidak terganggu, sekaligus bisa mengatur pembagian WFO dan WFA,” sambungnya.

Efisiensi juga akan dilakukan pada penggunaan sarana operasional, seperti listrik, pendingin ruangan (AC), alat tulis kantor, hingga pelaksanaan rapat.

“Mulai dari penggunaan AC, listrik, belanja alat tulis, rapat-rapat, dan lain sebagainya. Semua akan kami efisienkan,” jelasnya.

Terkait besaran anggaran yang akan dihemat, Gus Ipul mengatakan saat ini masih dalam tahap perhitungan dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

“Mungkin bulan depan sudah bisa kami hitung. Saat ini masih dalam proses,” katanya.

Sebagai gambaran, Kemensos mampu melakukan efisiensi sekitar Rp1 miliar dari penghematan listrik pada 2025.

“Itu baru dari listrik saja, belum termasuk komponen lainnya. Nanti tentu akan menyesuaikan,” pungkas Gus Ipul.

WFH di Pertengahan Minggu

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P Romy Soekarno meminta pemerintah untuk tidak menempatkan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN dan swasta di hari Jumat.

Romy menyebut, jika pekerja dibiarkan WFH di hari Jumat, maka mereka bisa cenderung menjadikannya sebagai long weekend.

Jika hal tersebut terjadi, maka hasilnya adalah mobilitas semakin meningkat, bukan malah menghemat bahan bakar minyak (BBM).

"Dari sisi perilaku masyarakat, kita harus realistis. Jika WFH ditempatkan pada hari yang berdekatan dengan akhir pekan, khususnya Jumat, maka akan muncul moral hazard berupa kecenderungan menjadikannya sebagai long weekend. Ini berpotensi meningkatkan mobilitas, bukan menurunkannya. Artinya, tujuan penghematan BBM bisa peleset," ujar Romy saat dimintai konfirmasi, Kamis (26/3/2026).

"Dalam konteks pelayanan publik, ini menjadi isu serius. Negara tidak boleh memberikan layanan yang 'setengah hadir' kepada masyarakat hanya karena pola kerja yang tidak optimal," sambung dia.

Oleh karena itu, Romy menilai bahwa, jika kebijakan WFH ini tetap akan dijalankan, maka beberapa prinsip harus dijaga.

Misalnya seperti penentuan hari yang netral seperti pertengahan minggu.

Romy menekankan pemilihan hari harus dipikirkan untuk menghindari distorsi menjadi long weekend.

"Kebijakan WFH ini juga perlu mengkaji pengecualian untuk sektor pelayanan publik strategis maupun perusahaan swasta, yang membutuhkan kehadiran fisik dan interaksi langsung," ujar dia.

Romy menyebut, kebijakan publik harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas.

Dia mewanti-wanti, jangan sampai upaya menghemat BBM justru dibayar dengan menurunnya produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Harga BBM di Indonesia Masih Bertahan

Harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU milik PT Pertamina (Persero) pada hari ini Jumat (27/3/2026) masih mengacu pada penyesuaian harga yang diberlakukan sejak 1 Maret 2026.

Sejak penyesuaian itu, BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex mengalami kenaikan.

Namun, harga BBM subsidi seperti Pertalite masih di angka Rp 10.000 per liter dan Biosolar di kisaran Rp 6.800 per liter di seluruh SPBU Pertamina.

Komisaris PT Pertamina (persero), Hasan Nasbi menegaskan pemerintah belum menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM dalam negeri.

Hasan menyebut, saat ini memang harga minyak dunia mengalami kenaikan dampak perang. Namun, Indonesia belum memutuskan soal kenaikan harga ini.

"Kita tidak ada kenaikan harga. Kalau di pasar dunia ada kenaikan harga, di dalam negeri pemerintah sejauh ini belum ada kebijakan menaikkan harga," kata Hasan Nasbi seusai bersilaturahmi di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu(25/3/2026).

Terkait stok cadangan minyak di Indonesia yang disebut aman hingga 20 hari, Hasan menerangkan bahwa setiap hari pemerintah selalu memperbarui stok BBM dalam negeri.

"Kalau hari ini ditanya stoknya 20 hari, kemarin ditanya stoknya masih 20 hari. Besok ditanya masih 20 hari juga, karena stoknya terus diperbarui.

Setiap hari seperti itu, minggu depan ditanya stoknya 20 hari. Pasokannya masuk terus," ujar Hasan.

Menurutnya, pembaruan stok BBM setiap hari tersebut bisa meredam kepanikan di tengah masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kelangkaan minyak.

"Pemerintah selalu mengarahkan kita mengantisipasi jauh-jauh hari dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tidak perlu panic buying. Pemerintah akan melakukan penyesuaian, sudah ada ide dan rencana dari pemerintah untuk penghematan dari sisi konsumsi BBM.

Jangan panik, sampai hari ini baik-baik saja. Inshaallah pemerintah mengusahakan yang terbaik," kata Hasan Nasbi.