Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Adanya kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, para ahli mengingatkan bahwa pendekatan yang terlalu kaku justru dapat menimbulkan dampak sebaliknya. 

Psikolog sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Miryam A. Sigarlaki, menilai pembatasan tanpa komunikasi berpotensi memicu penolakan hingga pemberontakan pada remaja.

Menurutnya, masa remaja adalah fase yang identik dengan pencarian jati diri sekaligus dorongan untuk mendapatkan penerimaan dari lingkungan sosial.

“Pada masa ini kebutuhan untuk diterima kelompok itu sangat besar. Kalau pembatasan dilakukan secara sepihak tanpa dialog, anak bisa merasa tidak dipercaya atau dikendalikan,” ujar Miryam saat dihubungi, Sabtu (28/3/2026).

Founder layanan Psikologi Digital, Jatidiri.app ini menjelaskan, kondisi tersebut dapat memicu berbagai reaksi negatif, mulai dari rasa tertinggal dari teman sebaya hingga keinginan untuk melanggar aturan secara diam-diam.

“Anak bisa mencari jalan sendiri, bahkan sembunyi-sembunyi atau justru memberontak,” katanya.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pembatasan tidak boleh dilakukan hanya dengan melarang, melainkan harus disertai penjelasan yang hangat dan komunikasi yang terbuka.

“Pendekatannya bukan sekadar melarang, tapi menjelaskan alasan, memberi alternatif, dan melibatkan anak dalam proses belajar menggunakan media sosial secara bertanggung jawab,” jelasnya.

Ia juga menilai bahwa edukasi jauh lebih efektif dibandingkan larangan total. Anak perlu dibekali kemampuan untuk menghadapi dunia digital, bukan dijauhkan sepenuhnya.

“Lebih baik diajarkan bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak, daripada langsung di-cut tanpa proses pembelajaran,” ungkapnya.

Miryam menegaskan bahwa pembatasan tidak selalu membuat anak tertinggal secara digital. Justru, jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat, anak bisa tumbuh menjadi lebih siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan.

“Kalau disertai edukasi, latihan berpikir kritis, dan pengenalan etika digital, anak justru akan lebih matang secara mental dan digital,” katanya.

Dalam hal ini, peran orang tua dan sekolah menjadi faktor kunci. Orang tua tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping yang aktif berdialog dengan anak.

“Anak perlu diajak berdiskusi apa yang mereka lihat di media sosial, bagaimana perasaannya, apa yang membuat mereka tertekan,” ujarnya.

Selain itu, sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk membangun literasi digital serta kemampuan regulasi emosi siswa.

“Sekolah bisa menghadirkan sesi edukasi rutin dengan psikolog, bukan ceramah satu arah, tapi diskusi yang membuka ruang berpikir kritis anak,” jelasnya.

Ia juga mendorong adanya kolaborasi antara sekolah dan lembaga psikologi untuk membangun infrastruktur kesehatan mental bagi siswa.

“Mulai dari pemantauan kondisi psikologis hingga intervensi jika diperlukan. Ini penting agar anak tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga kuat secara mental,” katanya.

Menurut Miryam, pada akhirnya tujuan utama dari pembatasan bukanlah membatasi semata, melainkan membentuk generasi yang mampu mengelola diri di tengah derasnya arus digital.

“Yang ingin kita capai adalah anak yang punya regulasi emosi, berpikir kritis, dan tidak menggantungkan harga diri pada validasi media sosial,” ucapnya.