TRIBUNBENGKULU.COM - DPR merespons wacana pemotongan gaji pejabat negara, mulai dari menteri hingga anggota DPR, sebagai langkah efisiensi di tengah dampak global perang di Timur Tengah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan tidak keberatan dengan rencana tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi tidak cukup hanya dengan memangkas gaji, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh anggaran pemerintah.
Menurut Rifqi, wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto merupakan upaya membangkitkan kesadaran bersama terhadap kondisi krisis global. Ia menilai efisiensi menjadi kebutuhan penting di tengah dinamika ekonomi yang tidak mudah.
“Bukan hanya pemotongan gaji, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan seluruh anggaran agar memiliki output dan outcome yang jelas,” ujarnya.
Ia juga menilai kebijakan tersebut positif bagi tata kelola keuangan negara, selama dilakukan secara transparan dan tepat sasaran tanpa mengganggu pelayanan publik.
Terkait aturan, Rifqi menjelaskan pemotongan gaji tidak perlu melalui revisi undang-undang, melainkan cukup melalui kebijakan teknis seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menyatakan dukungan terhadap wacana tersebut. Ia menilai gaji menteri saat ini tergolong besar dan pemangkasan bisa menjadi langkah baik untuk efisiensi anggaran.
Berdasarkan aturan, gaji pokok menteri sebesar Rp 5.040.000 per bulan, dengan tunjangan jabatan Rp 13.608.000, belum termasuk berbagai fasilitas lain.
Purbaya menegaskan pemotongan gaji dapat membantu penghematan anggaran di tengah krisis global akibat konflik di Timur Tengah.
Selain pemotongan gaji, pemerintah juga menyoroti efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga. Purbaya mengaku awalnya ingin tiap instansi melakukan pemangkasan sendiri, namun khawatir tidak berjalan efektif.
Karena itu, pemerintah berencana menentukan besaran pemotongan secara terpusat, lalu kementerian menyesuaikan kebutuhannya masing-masing.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemotongan gaji pejabat negara dengan mencontoh langkah Pakistan yang melakukan penghematan di tengah krisis.
Selain memangkas gaji, Pakistan juga menerapkan work from home, mengurangi hari kerja, serta membatasi penggunaan kendaraan pemerintah demi efisiensi energi dan anggaran.
Wacana ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara di tengah tekanan ekonomi global.
