TRIBUN-SULBAR.COM - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira meminta pemerintah segera menggeser pos anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan menelan anggaran Rp335 Triliun di 2026 hingga program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, agar Indonesia tidak terseret menjadi negara yang tertekan akibat potensi krisis energi.
Krisis energi sedang menghantui dunia akibat konflik antara Amerika Serikat-Israel terhadap Iran.
Bahan Bakar Minyak (BBM) diperkirakan lebih terdampak akibat peperangan ini.
Baca juga: Permintaan Tinggi Usai Lebaran Harga Cakalang di Mamuju Tengah Tembus Rp60 Ribu per Kilogram
Baca juga: MBG Mau Dipangkas dari 6 ke 5 Hari Sepekan Menkeu Purbaya Sebut Negara Bisa Hemat Rp40 Triliun
Bhima Yudhistira mengatakan, apabila anggaran tersebut bisa dialokasikan, maka subsidi untuk energi dan juga Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa tetap terjaga.
"Bukan dengan menaikkan harga BBM atau LPG, tapi geser anggaran dulu," kata Bhima kepada Tribunnewscom, Jumat (27/3/2026).
Agar ini bisa tercapai, maka program kerja yang sejatinya tidak terlalu penting disesuaikan dulu dalam kondisi menghadapi krisis energi saat ini.
"Ada pos belanja yang belum urgent (penting) bisa dipangkas," ucap Bhima.
"MBG dan Kopdes MP, pembangunan IKN total bisa hemat 340 triliun," sambung dia.
Menurut Bhima, dengan adanya alokasi anggaran tersebut, maka pemerintah akan memiliki cadangan anggaran di tahun ini, serta memberikan relaksasi terhadap defisit APBN.
Setali tiga uang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet.
Menaikkan harga BBM seharusnya menjadi opsi terakhir.
Kebijakan kenaikan harga BBM bakal berpotensi makin memperburuk perekonomian karena melemahnya daya beli masyarakat.
Solusinya adalah pemerintah bisa melakukan efisiensi belanja program kerja.
"Pastikan subsidi energi tetap terkendali, misalnya dengan memperketat penyaluran agar lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran," kata dia.
MBG kata dia, merupakan program realistis menjadi salah satu pos yang paling punya ruang untuk penyesuaian.
Bukan berarti program MBG tersebut tidak penting, namun dalam situasi tekanan fiskal, pemerintah perlu melihat ulang skala kecepatan implementasi, atau bahkan penajaman targetnya supaya beban anggarannya lebih fleksibel.
"MBG paling relevan untuk dikaji karena dia menyerap anggaran besar," tandas dia.
Pemerintah sedang mengkaji sekma Work From Home (WFH) untuk mengurangi konsumsi BBM masyarakat.
Aturan ini akan diberlakukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan, nantinya diperluas ke sektor swasta. (*)
