TRIBUNAPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua DPD Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Papua Barat, Amin Ngabalin, menyatakan kesiapan maju sebagai calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat periode 2026-2030.
Anggota DPR Papua Barat ini secara terang-terang menyatakan kesiapannya untuk tampil sebagai calon ketua umum KONI pada Musyawarah Provinsi (Musprov) mendatang.
Ia menegaskan keikutsertaannya merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap kemajuan olahraga di daerah.
“Saya mencermati dinamika yang berkembang, dan sebagai orang yang pernah berada di dunia olahraga, saya merasa terpanggil untuk berikhtiar secara sungguh-sungguh. Jika Tuhan berkenan, saya siap maju sebagai calon Ketua Umum KONI Papua Barat,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).
Sebagai mantan atlet, Amin menilai pembangunan olahraga membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengurus KONI kabupaten/kota hingga cabang olahraga.
Baca juga: Amin Ngabalin Jadi Ketua Tim Pemenangan Doamu di Fakfak
Ia pun memohon doa dan dukungan dari masyarakat Papua Barat, khususnya insan olahraga serta para pemegang hak suara dalam Musprov mendatang.
“Kita harus membangun kebersamaan dan kerja sama yang kuat. Tanpa kolaborasi yang baik antara pengurus, atlet, pelatih, dan pemerintah, sulit bagi kita mencapai prestasi maksimal,” katanya.
Amin menegaskan komitmennya untuk mengabdikan diri demi kemajuan olahraga Papua Barat.
Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap atlet yang telah berjuang membawa nama daerah di berbagai ajang kompetisi.
“Kita harus menghargai perjuangan atlet yang telah mengorbankan tenaga dan keringatnya. Ke depan, perhatian terhadap atlet harus lebih serius agar mereka bisa fokus meraih prestasi,” jelasnya.
Dengan semangat pembenahan dan kolaborasi, Amin optimistis Papua Barat mampu melahirkan atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Musprov KONI Papua Barat sendiri dipandang sebagai momentum penting dalam menentukan arah pembinaan olahraga daerah untuk periode kepengurusan berikutnya.
