WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota Legislator DKI Jakarta Ade Suherman menanggapi wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Upaya ini dilakukan sebagai upaya mengurangi kemacetan dan beban mobilitas di Ibu Kota, sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Pemerintah Siapkan WFH Seminggu Sekali, Target Hemat BBM 20 Persen

Namun demikian, Ade mengingatkan agar kebijakan tersebut disusun secara terintegrasi dengan program yang sudah berjalan, khususnya kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN setiap hari Rabu.

“Kalau WFH diterapkan, jangan ditempatkan di hari Rabu. Karena hari Rabu sudah menjadi momentum ASN menggunakan transportasi umum. Ini harus dijaga konsistensinya,” kata Ade dari keterangan resminya pada Minggu (29/3/2026).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menilai, kebijakan transportasi publik yang telah berjalan perlu diperkuat, bukan justru tumpang tindih dengan kebijakan baru yang berpotensi mengurangi efektivitasnya.

Baca juga: Legislator DKI Jakarta Ade Suherman Desak Penanganan Preventif Tawuran Manggarai

Lebih lanjut, Ade menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN, tidak hanya satu hari dalam sepekan.

“Daripada hanya satu hari, saya mendorong agar ASN minimal dua hari dalam seminggu menggunakan transportasi umum. Ini akan lebih berdampak dalam mengurangi kemacetan sekaligus mendorong perubahan perilaku,” tegasnya.

Menurut dia, kebijakan tersebut akan memberikan efek ganda, yakni mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan okupansi dan optimalisasi layanan transportasi publik di Jakarta.

Data menunjukkan bahwa sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang utama kemacetan di Jakarta, dengan dominasi penggunaan kendaraan pribadi yang masih tinggi dibandingkan transportasi umum.

“Perubahan perilaku ini penting. Kalau kita ingin mengurangi kemacetan, maka penggunaan transportasi umum harus didorong secara konsisten dan masif,” lanjutnya.

Baca juga: Legislator PDIP Aria Bima Sebut Kebijakan WFH Satu Hari Bukan Solusi Tunggal Hemat BBM

Ade menegaskan bahwa kombinasi kebijakan yang tepat antara WFH dan penggunaan transportasi umum akan lebih efektif dibandingkan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri.

“Kita bisa dorong skema yang lebih seimbang, satu hari WFH, dua hari wajib naik transportasi umum. Ini lebih terukur dan punya dampak nyata,” ujarnya.

Ade mendorong agar kebijakan tersebut disusun berbasis data dan evaluasi yang jelas, sehingga benar-benar memberikan dampak terhadap pengurangan kemacetan dan peningkatan kualitas mobilitas warga Jakarta.

“Kebijakan harus terintegrasi dan berbasis hasil. Tujuannya jelas, yaitu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas transportasi publik,” pungkas Politisi PKS ini. (faf)