TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo-Wawan Harman mengakui masih memiliki sederet pekerjaan rumah (PR) dan 'hutang' yang harus dilunasi kepada masyarakat.
Setelah melewati satu tahun pertama yang disebut sebagai fase belajar dan inisiasi perubahan, duet kepala daerah ini mulai mengerucutkan fokus pada implementasi kebijakan yang langsung menyentuh akar rumput.
Dalam agenda "Syawalan dan Refleksi 1 Tahun Hasto-Wawan" di Taman Budaya Embung Giwangan, Senin (30/3/2026), Hasto mengungkapkan, tulang punggung dari seluruh kerja teknokratis yang dilakukan pemerintahannya adalah rekonstruksi sosial.
Sehingga, diperlukan sebuah upaya besar untuk mengubah perilaku masyarakat, supaya benar-benar selaras dengan ritme pembangunan kota yang dicanangkannya.
"Basic-nya itu adalah kita melakukan perubahan perilaku. Maka, rekonstruksi sosial menjadi tema teknokratis, selain visi misi, itu menjadi backbone-nya atau tulang punggung. Bagaimana merekonstruksi sosial, mengubah perilaku masyarakat dalam bidang apa saja," ujarnya.
Salah satu 'hutang' besar yang jadi sorotan adalah realisasi program pendidikan berbasis kewilayahan.
Di mana Wali Kota menekankan pentingnya menghidupkan kembali marwah Yogyakarta sebagai Kota Pelajar melalui program One Village One Sister University.
Meski nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai perguruan tinggi telah ditandatangani, dirinya mengakui, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan yang harus dituntaskan pada 2026.
"Jadi bagaimana kampung-kampung di Kota Yogyakarta ini ada jam belajar yang didampingi oleh perguruan-perguruan tinggi. Kami sudah tanda tangan, sudah MoU dengan berbagai perguruan tinggi, tinggal implementasinya itu yang harus kami lakukan," terangnya.
"Kemudian juga kami harus bisa mengembangkan Yogyakarta sebagai kota budaya yang produktif, serta menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, ini juga menjadi bagian yang masih menjadi pekerjaan rumah kami ke depan," tambah Hasto.
Lebih lanjut, menatap kalender pembangunan 2026, Pemkot Yogyakarta pun berencana melakukan refocusing anggaran yang dibagi ke dalam dua kategori besar, yakni fisik dan non-fisik.
Untuk urusan fisik, Hasto tak menampik, dirinya terinspirasi dari keberhasilan figur Tri Rismaharini di Surabaya dalam hal kebersihan dan keasrian taman, lewat "make up" besar-besaran terhadap estetika kota.
Sedangkan pada sisi non-fisik, fokus utama terletak pada penegakan regulasi dan kedisiplinan, di mana kawasan Malioboro menjadi etalase utama ketaatan aturan, mulai dari ketertiban parkir hingga pengelolaan sampah.
Tak hanya itu, sektor ekonomi kreatif juga mendapat perhatian khusus, melalui revitalisasi deretan Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar mampu menghasilkan karya yang bersaing di kancah nasional.
"Kita punya pusat desain (PDIN) yang harus dihidupkan, supaya (lahir) karya-karya desain untuk nasional yang berasal dari Kota Yogykarta. Kami juga punya UPT-UPT, seperti UPT Logam, harus berkarya bagaimana dan produktif lagi," terangnya.
Baca juga: Satu Tahun Hasto-Wawan : Pastikan Tidak Ada Warga Kelaparan
Sementara dalam kesempatan yang sama, pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, menyampaikan apresiasi terhadap setahun kepemimpinan Hasto-Wawan di Kota Yogyakarta.
Namun, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM itu menyebut, ide besar yang diusung tersebut sarat tantangan untuk diterapkan di tengah dinamika sosial dan birokrasi.
"Saya ingat, cara yang dipakai Pak Hasto, teknokrasi dan birokrasi. Ide ini tidak mudah. Masyarakat harus dijadikan subjek, jangan objek. Jadi, pengalaman Pak Hasto bisa dilembagakan dan harus saling support," ujarnya.
Sebagai informasi, Hasto Wardoyo bersama wakilnya, Wawan Harmawan, dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta pada 20 Februari 2025.
Pasangan Hasto-Wawan yang diusung PDI Perjuangan memenangkan Pilkada Kota Yogyakarta dan berhak memimpin Kota Pelajar untuk periode 2025-2030.
Hasto Wardoyo, lahir pada 30 Juli 1964, dan merupakan seorang dosen, dokter, pengusaha serta politikus Indonesia dari PDI Perjuangan.
Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Bupati Kulon Progo selama dua periode (2011—2016 dan 2017—2019).
Selanjutnya, Ia diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 1 Juli 2019—22 September 2024.
( tribunjogja.com )
