TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Anggota DPRD Provinsi Jambi, Izhar Majid menyanggah sidang paripurna yang membahas LKPJ Gubernur Jambi, Al Haris.

Sanggahan itu terkait larangan armada batu bara yang diberlakukan beberapa hari yang lalu.

Anggota Fraksi Nasdem Provinsi itu berpedapat, kemacetan truk batubara sangat signifikan.

Sebab itu, dia berharap agar Gubernur Jambi menutup sementara batubara sebelum jalan khusus batu bara di adakan.

Selain itu, dia juga menyinggung persoalan pulau Berhala. Sebab, saat ini pulau tersebut berada di area teritorial Kepulauan Riau.

“Kemarin kami ada konsultasi di Arsip Nasional, bahwasanya kami menanyakan masalah Pulau Berhala yaitu setahu mereka Pulau Berhala itu masuk Provinsi Jambi,” ucapnya.

Terkait hal itu, Izhar berharap agar adanya kebijakan supaua Pulau Berhala itu kembali ke pangkuan Jambi.

“karena itu banyak membuktikan  itu ada kuburan Datuk Berhala. kami berharap bagaimana nantinya Pulau Berhala itu kembali ke Jambi,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jambi, Al Haris berpendapat terjadi peningkatan kebutuhan PLN pasca diizinkannya kembali armada batubara.

Sebab, batubara merupakan salah satu sumber energi listrik, sementara memang kuotamya berkurang.

“Lalu permintaan PLN juga meningkat, PLTU juga meningkat luar biasa sehingga terjadilah luar biasa perebutan luar biasa ini batubara ini hari ini,” jelasnya.

“Saya akan konfirmasi dengan teman-teman lah. Dengan Pak Kapolda, dengan Dishub, dengan lainnya,” pungkasnya.

Baca juga: Rekam Jejak Samin Tan, Taipan Batu Bara yang Terjerat Korupsi Pengelolaan Tambang