TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tak kunjung ada kepastian pembayaran bonus PON Aceh-Sumut 2024 silam, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Riau akan dilaporkan ke Menteri Keuangan, Purbaya.
Laporan tersebut dimasukkan salahabayu pengurus cabang olahraga (cabor).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau juga didesak untuk memperhatikan perihal kesejehataan para atlet. Pasalnya atlet telah berusaha sekuat tenaga lewat latihan yang dilakukan.
"Ini sudah menyakitkan kami. Bonus yang menjadi hak atlet malah dipermainkan. Katanya akan direalisasikan bulan April ini. Hingga sekarang belum ada tanda-tanda akan dibayarkan. Padahal sudah dua tahun kami menunggu," ungkap pelatih senior Senam Riau, Ahmad Marcos kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (30/3/2026)
Lebih jauh ia mengatakan, bahwa Dispora telah berbohong.
Mengulur-ulur realisasi bonus pada atlet. "Bahkan disebutkan bahwa rencana pembayaran bonus pada bulan September 2026 nanti. Ini sudah sangat menyakitkan," ungkap Marcos
Kegeraman Marcos pada Dispora dan pemerintah daerah terkait bonus PON karena terkesan sengaja diulur. Itu habis dilihat dari tak kunjung ada niat baik untuk menyegerakannya.
Atlet sudah bertanya-tanya perihal apa yang jadi hak mereka. Bonus PON yang dijanjikan. Namun, sampai kini tak juga ada kejelasan.
"Atlet bisa saja ke provinsi lain karena mereka lebih mendapatkan perhatian. Daripada mereka bertahan di Riau yang justru tak memberikan kepastian masa depan," ungkap Marcos.
Karena itu, dikatakannya, ia bisa saja melepas atlet (termasuk atlet andalan) karena permintaan atlet itu sendiri. "Mereka yang minta karena tak ada kejelasan. Jadi wajar saja mereka berharap pada provinsi lain, " ungkap Marcos
Tak hanya soal atlet saja, Marcos menegaskan bahwa ia bisa saja menjual fasilitas olahraga khusunya senam. "Karena tidak ada masa depan. Jadi apa yang dipertahankan," ungkap Marcos
Ia mendesak Dispora untuk komitmen merealisasikan apa yang jadi hak atlet. Kemudian KONI Riau seharusnya juga ikut peduli pada permasalahan tersebut.
"Harusnya KONI tegas. Namun saya nilai, KONI sekarang malah tak bertanggung jawab. Demikian juga dengan Dispora yang malah abai saja pada persoalan pencairan bonus PON atlet," pungkas Marcos
Selain minta ketegasan Dispora Plt Gubernur, Marcos mengatakan bahwa ia akan melaporkan ke Menteri Keuangan, Purbaya perihal bonus PON yang tak kunjung dibayarkan itu.
Padahal menurutnya, anggaran tersebut sudah ada di pos Dispora. Tetapi hingga kini tak kunjung diserahkan ke atlet.
"Saya akan laporkan ke Menteri Purbaya. Apakah boleh hak atlet sudah dua tahunan tak dibayarkan," pungkas Marcos
Seperti diketahui, pada PON Sumut-Aceh 2024:silam, pemerintah Provinsi Riau telah menjanjikan sejumlah uang sebagai bonus bagi atlet.
Kemudian skema Pembayaran: Bonus dibayarkan penuh namun dalam dua tahap karena keterbatasan anggaran APBD 2025.
Tahap Pertama (2025): Sebanyak 45 persen dari total bonus dicairkan pada APBD Perubahan 2025.
Tahap Kedua (2026): Sisa 55 % bonus dijadwalkan akan dibayarkan pada APBD tahun 2026.
Total Anggaran: Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp25 miliar pada APBD 2025 untuk tahap awal bonus atlet PON, NPC Paralimpik, dan Prapopnas 2024.
Penyelesaian Polemik: Sempat terjadi penolakan dari atlet terkait wacana pemangkasan bonus menjadi 45 % saja.
Namun, Gubernur Riau akhirnya menyetujui pembayaran penuh yang disesuaikan menjadi dua tahap (2025 & 2026)
Namun, hingga kini tak juga direalisasikan pembayaran.
Dispora Riau sendiri mengakui bahwa soal bonus PON angggarannya sudah ada. Kini tinggal pencairan. (Tribun Pekanbaru/Budi Rahmat)
