TRIBUNNEWSMAKER.COM - Ketegangan geopolitik di Selat Hormuz kembali memuncak setelah pemerintah Iran secara tegas menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai penyebab utama ketidakamanan dan krisis yang kini melanda kawasan Teluk Persia.
Selat yang menjadi jalur strategis bagi hampir seperlima pasokan minyak dan gas dunia itu kini berada di pusat konflik yang berpotensi mengguncang perekonomian global.
Iran menilai kebijakan dan operasi militer AS-Israel telah memicu eskalasi yang membuat stabilitas maritim dan perdagangan internasional terancam.
Dalam pernyataannya, Iran menyatakan bahwa konflik ini bukan sekadar perselisihan regional, tetapi sudah menjadi ancaman terhadap keamanan energi dan perdamaian dunia.
Otoritas Iran bahkan mengeluarkan aturan yang membatasi akses kapal tertentu melalui Selat Hormuz, terutama yang dianggap berafiliasi dengan AS dan Israel, meski tetap menyatakan jalur itu terbuka bagi kapal “non-hostile”.
Langkah ini mempertegas posisi Teheran bahwa tindakan luar negeri yang agresif telah memaksa Iran mengambil sikap tegas demi kedaulatan dan keamanan nasional.
Para analis internasional memperingatkan bahwa gangguan di Selat Hormuz bisa memicu lonjakan harga minyak, gangguan pasokan energi, dan dampak ekonomi yang luas.
Dunia kini dihadapkan pada dilema berat: meredakan ketegangan atau menghadapi konsekuensi dari konflik yang terus meluas di salah satu rute perdagangan paling vital di dunia.
Baca juga: Respon Menko Muhaimin soal Konsep Kreatif Amsal Sitepu Dihargai Rp 0, Geram: Harusnya Dihargai
Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuding Amerika Serikat sebagai akar utama ketidakamanan dan krisis di kawasan Asia Barat, termasuk di Selat Hormuz.
Ia juga menyerukan agar dunia internasional meminta pertanggungjawaban kepada AS dan Israel atas perang yang disebutnya tidak beralasan dan melanggar hukum terhadap Iran.
Pernyataan itu disampaikan Araghchi dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Armenia, Ararat Mirzoyan, pada Sabtu (28/3/2026).
Keduanya membahas perkembangan terbaru di kawasan serta dampak dari aksi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Dalam kesempatan tersebut, Mirzoyan menyampaikan ucapan selamat Nowruz sekaligus menyampaikan duka cita dan simpati dari pemerintah serta rakyat Armenia atas wafatnya Pemimpin Revolusi Islam Iran, Ali Khamenei, bersama sejumlah pejabat senior dan warga sipil.
Ia juga mengungkapkan keprihatinan mendalam atas serangan terhadap warga sipil, termasuk siswa di Sekolah Dasar Shajare Tayyebe di Kota Minab, Iran selatan.
Mirzoyan menyatakan solidaritasnya kepada keluarga korban serta pemerintah dan rakyat Iran.
Menanggapi hal itu, Araghchi mengapresiasi dukungan dan simpati dari Armenia.
Ia kemudian memaparkan berbagai dugaan kejahatan perang yang dilakukan pihak yang disebutnya sebagai agresor, termasuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter.
Menurut Araghchi, serangan tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga sekolah, pusat pendidikan dan penelitian, situs sejarah dan budaya, rumah sakit, infrastruktur vital, serta kawasan permukiman.
Ia menegaskan Iran akan mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan keamanan nasionalnya dari agresi militer Amerika Serikat dan Israel.
Araghchi juga menekankan bahwa seluruh negara memiliki tanggung jawab untuk mengutuk tindakan yang dinilainya sebagai pelanggaran hukum internasional tersebut.
“Dunia harus meminta pertanggungjawaban pemerintah AS dan rezim Israel atas perang ilegal yang dipaksakan terhadap Iran dan kawasan,” ujarnya.
Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Iran setelah terbunuhnya Ali Khamenei pada 28 Februari 2026, bersama sejumlah komandan militer dan warga sipil.
Serangan tersebut mencakup gempuran udara ke berbagai lokasi militer dan sipil di Iran, yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur secara luas.
Sebagai balasan, Angkatan Bersenjata Iran melancarkan serangan ke sejumlah target milik AS dan Israel di wilayah yang diduduki serta pangkalan-pangkalan di kawasan, menggunakan gelombang rudal dan drone.
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara terang-terangan melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut bahwa AS berpeluang besar untuk "mengambil alih" cadangan minyak Iran.
Tak main-main, sasaran utama yang dibidik adalah Pulau Kharg, yang merupakan jantung ekspor minyak mentah Iran.
Langkah ini mencuat bersamaan dengan keputusan Washington yang mengirim ribuan personel militer tambahan ke kawasan tersebut.
"Mungkin kita akan merebut Pulau Kharg, mungkin juga tidak. Kita punya banyak pilihan," kata Trump kepada Financial Times.
"Itu juga berarti kita harus berada di sana (Pulau Kharg) untuk sementara waktu. Saya rasa mereka tidak memiliki pertahanan yang kuat. Kita bisa merebutnya dengan sangat mudah," tambahnya.
Sumber-sumber yang dihubungi oleh mitra BBC di AS, CBS News, mengatakan bahwa para pejabat Pentagon telah melakukan persiapan terperinci untuk mengerahkan pasukan darat ke Iran.
Menambah spekulasi tersebut, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pada hari Sabtu (28/3/2026), bahwa 3.500 pelaut dan marinir AS lainnya telah tiba di Timur Tengah sebagai bagian dari unit yang dipimpin oleh kapal perang USS Tripoli.
Baik Pentagon maupun Gedung Putih menolak memberikan komentar tentang pengerahan pasukan tertentu atau rencana potensial - tetapi telah berulang kali menegaskan bahwa opsi tersebut tersedia.
Menurut analis keamanan Mikey Kay dari Security Brief BBC, merebut pulau itu secara efektif akan memutus jalur ekonomi utama Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), yang akan memengaruhi kemampuannya untuk melakukan perang.
Aaron Maclean, pembawa acara podcast School of War dan analis keamanan nasional CBS, mengatakan bahwa pemikiran AS kemungkinan besar adalah pulau itu dapat direbut dan "digunakan sebagai alat tawar-menawar" untuk memaksa Iran agar tetap membuka selat tersebut.
Menurut Maclean, operasi AS untuk merebut pulau itu akan relatif kecil, tetapi menantang.
Pasukan pendaratan AS harus bergerak dalam jarak yang cukup jauh, baik melalui kapal angkatan laut atau sebagai bagian dari pasukan pendaratan udara.
Sementara itu, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memperingatkan bahwa pasukan negaranya "sedang menunggu tentara Amerika" dan mereka akan "menghujani tembakan" pada pasukan AS mana pun yang mencoba memasuki wilayah Iran.
Sebelumnya, seorang pejabat militer Iran mengatakan kepada media lokal bahwa kapal-kapal di Laut Merah akan menjadi sasaran jika terjadi invasi darat.
(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto)(Kompas.com)
