TRIBUNPRIANGAN.COM - SUMEDANG - Wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sumedang dinilai perlu diuji terlebih dahulu sebelum diterapkan secara permanen.
DPRD Sumedang menilai kebijakan tersebut harus berbasis efektivitas dan tidak mengganggu pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD Sumedang Atang Setiawan mengatakan, pada prinsipnya WFH dapat menjadi langkah positif jika tujuannya untuk efisiensi.
Namun, penerapannya harus selektif dan tidak menyasar sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Kalau tujuannya efisiensi, bagus juga ada WFH. Tapi ini juga harus diarahkan ke sektor yang tidak berpengaruh terhadap fungsi pelayanan,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (30/3/2026).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, DPRD tidak mempermasalahkan wacana tersebut selama sudah melalui perhitungan matang terkait keuntungan dan kerugiannya.
“Sepakat saja, sepanjang memang sudah dihitung plus-minus untung-ruginya,” katanya.
Menurut Atang, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang belum mengambil keputusan final terkait penerapan WFH. Pembahasan baru sebatas rapat internal di lingkungan pemkab.
Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diuji coba dalam jangka waktu tertentu untuk melihat dampak nyatanya di lapangan.
“Ya lihat efektivitasnya. Kalau diterapkan dan berdampak pada efisiensi, ya dilanjutkan. Kalau tidak berdampak, mengapa harus dilanjutkan,” ujarnya.
Bahkan, ia mengusulkan agar uji coba dilakukan dalam waktu singkat, misalnya satu bulan, sebelum diambil keputusan lebih lanjut.
“Coba saja satu bulan diterapkan. Kalau tidak efektif, cabut saja,” katanya.
Atang juga menilai, karakteristik wilayah Sumedang yang relatif tidak terlalu luas dan jarak antarwilayah yang berdekatan membuat dampak efisiensi dari WFH, terutama dalam penghematan bahan bakar, menjadi kurang signifikan.
“Untuk Sumedang, karena daerahnya kecil dan berdekatan, penerapan WFH juga agak kurang signifikan dampaknya kalau tujuannya penghematan BBM,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan DPRD dalam pembahasan kebijakan tersebut. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum diajak berdiskusi secara formal.
“Belum, saya belum tahu diajak atau tidak. Harusnya sih diajak, karena dampaknya cukup signifikan kalau ini dilaksanakan,” katanya.
Atang menambahkan, komunikasi antara eksekutif dan legislatif penting dilakukan sejak awal agar kebijakan yang diambil benar-benar matang dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Jangan sampai nanti ada kendala, seolah-olah DPRD tidak bersikap. Seharusnya diajak ngobrol dulu dan dihitung bersama-sama,” katanya.
