TRIBUN-TIMUR.COM - Beredar di media sosial informasi yang memuat perkiraan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 April 2026.
Dalam dokumen yang viral tersebut, harga Pertamax diproyeksikan naik signifikan dari Rp12.300 per liter menjadi Rp17.850 per liter.
Kabar ini memicu kekhawatiran masyarakat di tengah tren kenaikan harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir.
Namun, PT Pertamina (Persero) memastikan informasi tersebut tidak benar.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan dokumen bertanda rahasia yang beredar itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga BBM per 1 April 2026," kata Baron, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima KompasTV, Senin (30/3/2026).
Ia menekankan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi selalu diumumkan secara resmi melalui kanal komunikasi perusahaan.
Baron juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.
Ia meminta masyarakat mencari informasi harga BBM yang valid melalui saluran resmi Pertamina, termasuk website dan media sosial resmi perusahaan.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan mekanisme penentuan harga BBM nonsubsidi memang telah diatur dalam regulasi pemerintah.
Ia menyebutkan, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang mengatur formula harga berdasarkan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta biaya distribusi dan margin badan usaha.
"Di Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu nonindustri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar," kata Bahlil usai menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin, dikutip dari Antara.
Sebagai informasi, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex memang dievaluasi secara berkala mengikuti fluktuasi harga minyak mentah dunia.
Penyesuaian harga tersebut biasanya dilakukan setiap awal bulan oleh badan usaha, termasuk Pertamina, Shell, dan BP-AKR.
Kenaikan harga minyak global dalam beberapa pekan terakhir dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang turut memengaruhi biaya energi secara global.
Meski demikian, pemerintah dan Pertamina menegaskan setiap perubahan harga BBM di Indonesia akan diumumkan secara transparan kepada publik.
Isi Dokumen yang Dibantah Pertamina
Wacana kenaikan BBM nonsubsidi bermula dari beredarnya dokumen bertanda rahasia yang memuat perkiraan harga jual eceran BBM nonsubsidi April 2026.
Dokumen itu memperkirakan kenaikan signifikan pada seluruh jenis BBM nonsubsidi Pertamina:
Pertamax: naik Rp5.550 per liter dari Rp12.300 menjadi Rp17.850
Pertamax Green 95: naik Rp6.250 per liter dari Rp12.900 menjadi Rp19.150
Pertamax Turbo: naik Rp6.350 per liter dari Rp13.100 menjadi Rp19.450
Pertamina Dex: naik Rp9.450 per liter dari Rp14.500 menjadi Rp23.950
Dexlite: naik Rp9.450 per liter dari Rp14.200 menjadi Rp23.650
Dokumen itu menyebut kenaikan terjadi seiring lonjakan harga minyak dunia akibat situasi perang yang menyebabkan gangguan pasokan di Selat Hormuz.
Bahlil menjelaskan BBM nonsubsidi seperti RON 95 dan RON 98 digunakan kelompok masyarakat mampu dan sektor usaha, sehingga perubahan harganya tidak menjadi beban negara.
"Bensin RON 95, 98, itu kan orang-orang yang mampu. Tugas negara menyiapkan yang membayar, tidak ada tanggungan negara sama sekali," ujarnya.
Soal BBM subsidi, Bahlil memastikan keputusannya berada langsung di tangan Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat.
"Saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insyaallah saya yakinkan Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat," ujarnya.
Stok BBM Aman di Sulawesi
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan BBM di Sulsel masih aman.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menyampaikan, antrean yang terjadi merupakan dampak dari meningkatnya kebutuhan BBM seiring tingginya mobilitas masyarakat pada periode arus balik, khususnya dari wilayah Toraja yang melintas menuju Enrekang dan Makassar.
Distribusi energi tetap berjalan dengan pengawasan intensif dan dukungan koordinasi lintas sektor untuk menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
“Pertamina bersama pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan pengelola SPBU terus memperkuat pengaturan di lapangan, termasuk penempatan marshall SPBU untuk membantu mengatur antrean agar tetap tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas,” lanjutnya.
Sales Branch Manager Sulsel II Fuel, Muhammad Ridho Hasbullah, menegaskan secara umum stok BBM di wilayah Enrekang berada dalam kondisi mencukupi dan terus disalurkan sesuai kebutuhan.
“Penyaluran BBM berjalan normal dan kami memastikan pasokan tetap tersedia. Dinamika antrean yang terjadi lebih disebabkan oleh peningkatan demand selama arus balik.
Kami juga telah mengoptimalkan suplai serta mempercepat distribusi ke SPBU untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan di lapangan,” terang Ridho.
Pertamina juga mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM secara bijak sesuai kebutuhan.
Pola konsumsi yang wajar akan membantu menjaga distribusi tetap merata dan menghindari kepadatan yang tidak perlu di SPBU.
Selain itu, masyarakat diimbau mengisi BBM di lembaga penyalur resmi guna mendapatkan produk dengan kualitas terjamin dan harga sesuai ketentuan.
Apabila menemukan kendala layanan atau indikasi pelanggaran di lapangan, masyarakat dapat segera melaporkan melalui Pertamina Call Center (PCC) 135 sebagai saluran resmi pengaduan.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi akan terus memperkuat monitoring, memastikan distribusi berjalan optimal, serta mengambil langkah cepat di lapangan guna menjaga akses energi bagi masyarakat tetap lancar dan terkendali. (*)
