TRIBUN-TIMUR.COM - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah di Sulsel tetap aman.

Namun, meningkatnya aktivitas dan mobilitas warga membuat kebutuhan BBM ikut bertambah.

Tingginya antrean di SPBU mendorong sebagian masyarakat mencari alternatif yang lebih mudah dijangkau. Termasuk banyaknya warga yang membeli di pengecer.

Sales Branch Manager Sulsel II Fuel, Muhammad Ridho Hasbullah, memahami kebutuhan masyarakat yang meningkat.

“Kami pastikan bahwa stok BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, berada dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya, Senin (30/3/2026).

Ia mengajak masyarakat tetap mengutamakan pembelian di SPBU.

“Dengan pengisian di SPBU, masyarakat bisa mendapat BBM dengan harga yang sesuai ketentuan serta kualitas dan takaran yang terjamin,” jelasnya.

Pertamina terus berupaya menjaga kelancaran distribusi melalui pemantauan dan penyesuaian suplai di lapangan.

Koordinasi dengan pengelola SPBU juga dilakukan intensif agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan.

Dengan begitu, ketersediaan energi dapat dinikmati merata masyarakat, termasuk pelaku usaha dan sektor produktif lainnya.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan Pertamina selalu hadir memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.

“Kami ingin masyarakat merasa tenang. Pertamina terus berupaya menjaga pasokan dan distribusi agar tetap lancar, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ujar Lilik.

Ia mengajak masyarakat berperan aktif.

“Jika ada kendala atau membutuhkan informasi, masyarakat bisa menghubungi Pertamina Call Center 135. Kami siap membantu,” kata Lilik.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berkomitmen melayani rakyat melalui distribusi energi andal, merata, dan berkelanjutan.

Antrean Kendaraan

Antrean kendaraan di Kota Watampone, Kabupaten Bone, mengular hingga sekira satu kilometer.

Kondisi ini terjadi di hampir seluruh SPBU, seperti di Jl Jenderal Ahmad Yani, Lapawawoi, Palakka, Agus Salim, Gatot Subroto, hingga Panyula.

Kondisi sama terjadi di Kabupaten Sinjai, Bulukumba, hingga Kepulauan Selayar.

Antrean didominasi kendaraan roda dua dan roda empat. Sejumlah pengendara mematikan mesin untuk menghemat BBM.

Pengendara, Anju, mengaku mengantre hampir satu jam. “Sudah hampir satu jam antre, tapi belum dapat,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Sementara Ikbal menyebut harus menunggu hingga lima jam. “Beli 20 liter, tapi habis waktu antre sampai lima jam,” katanya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Bone, Andi Muhammad Idris Rahman, memastikan ketersediaan BBM Bone aman.

Disampaikan Andi Alang, sapaannya, setelah meninjau sejumlah SPBU di Bone, menyusul ramainya antrean kendaraan dalam beberapa hari terakhir.

Ia menegaskan, antrean panjang bukan karena kelangkaan maupun penimbunan BBM. Antrean terjadi karena masyarakat panik.

Kepanikan tersebut membuat masyarakat datang berkelompok dan mengisi BBM secara bersamaan.

Akibatnya, stok di SPBU lebih cepat habis sebelum waktu normal.

“Banyak mengumpulkan kendaraan untuk mengisi sekaligus, sehingga stok cepat habis sebelum sore hari,” jelasnya, Senin (30/3/2026).

Kondisi ini memunculkan kesan seolah-olah terjadi kelangkaan BBM di tengah masyarakat.

Padahal, kata Andi Alang, pasokan BBM masih cukup untuk kebutuhan harian.

Ia memastikan, koordinasi dengan Pertamina terus dilakukan guna menjaga kelancaran distribusi.

“Sejauh ini koordinasi berjalan baik. Saya memastikan stok BBM di Bone saat ini aman,” katanya.

Selain itu, penambahan kuota BBM juga disebut tidak mengalami kendala.

Distribusi yang ada masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. “Penambahan kuota tidak ada persoalan. Kondisi BBM di Bone masih aman,” katanya.

Kepanikan masyarakat dipicu berbagai informasi berkembang. Mulai dari isu kenaikan harga BBM hingga kondisi geopolitik internasional.

“Banyak khawatir terjadi kelangkaan. Ini juga dipengaruhi isu global, seperti konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel,” ujarnya.

Situasi tersebut mendorong masyarakat membeli BBM dalam jumlah lebih banyak dari biasanya.

Padahal, pemerintah telah menjamin ketersediaan pasokan dalam waktu dekat.

Ia mengimbau masyarakat tidak panik dalam menyikapi kondisi ini.

“Saya mengimbau masyarakat tidak perlu terlalu panik,” tegasnya.

Andi Alang memastikan, dalam 20 hari ke depan pasokan BBM di Bone masih aman dan terkendali.

“Pemerintah menjamin ketersediaan BBM. Untuk 20 hari ke depan tidak ada masalah,” katanya.

BBM Wajo

Stok BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Wajo, dipastikan aman.

Pengawas SPBU Ulugalung, Una, mengatakan pasokan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat.

“Masih aman semua, baik Pertalite, Bio Solar, maupun non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Dexlite,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Ia menyatakan distribusi BBM subsidi rutin setiap hari. SPBU Ulugalung menerima sekitar 16 kilo liter (kL) Pertalite dan 8 kL Solar per hari.

Namun, pada hari ini (Senin) stok Pertalite dan Solar sempat habis karena tingginya permintaan. Meski begitu, pasokan tambahan sedang dalam perjalanan.

“Barusan habis, tapi truk tangki sementara menuju lokasi. Paling lambat malam sudah tiba,” katanya.

Terkait isu kenaikan harga BBM, pihak SPBU mengaku belum menerima informasi resmi dari Pertamina. “Harga masih normal, belum ada surat edaran,” katanya.

Kondisi serupa juga terjadi di SPBU Empagae. Pengawas SPBU setempat, Edo, memastikan stok BBM tetap tersedia.

“Untuk saat ini aman, tidak pernah kosong setiap hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, pasokan BBM yang diterima juga berkisar 16 kL Pertalite dan 8 kL Solar per hari, sama dengan SPBU lain di wilayah Wajo.

Diketahui, konflik melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran yang terus memanas memicu lonjakan harga minyak global.

Situasi ini semakin diperparah oleh pembatasan lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur vital pasokan energi dunia yang berada di antara Iran dan Oman.

Harga minyak dunia kembali naik setelah Iran menyatakan masih meninjau proposal perdamaian yang diajukan AS. Hal ini memicu ketidakpastian di pasar energi.

Harga minyak mentah dunia pun merangkak naik hingga menembus level 103 dollar AS per barel.

Kenaikan ini berdampak pada sektor energi di berbagai negara, terutama pada harga BBM yang ikut terdongkrak.

Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara mulai merasakan imbasnya, pemerintah masing-masing melakukan penyesuaian harga BBM seiring meningkatnya tekanan dari harga minyak global.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas energi di kawasan, mengingat sebagian besar negara ASEAN masih bergantung pada impor minyak.

Harga bensin RON95 (95 oktan) di Singapura tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, bahkan menempati posisi keempat tertinggi di dunia, yakni sekitar 2,583 dollar AS per liter atau setara sekitar Rp43.600 per liter per 16 Maret 2026.

Sementara itu, Vietnam kembali menyesuaikan harga bahan bakarnya untuk kedua kalinya pada 25 Maret 2026.

Penyesuaian ini dilakukan setelah sebelumnya harga solar melonjak lebih dari dua kali lipat sejak dimulainya konflik di Timur Tengah, menurut data Kementerian Perdagangan setempat.

Evaluasi Tarif

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan belum ada kebijakan khusus terkait potensi kenaikan harga BBM.

Sikap ini disampaikan di tengah gejolak global akibat konflik di Timur Tengah.

Harga BBM nonsubsidi diperkirakan naik sekira 10 persen mulai 1 April 2026.

Kenaikan tersebut mengikuti lonjakan harga minyak dunia.

Dudy menegaskan sektor transportasi masih berjalan normal dan ketersediaan BBM dinilai aman.

“Sejauh ini, sesuai dengan penjelasan dari perwakilan staf ahli Menteri ESDM, semua hal yang terkait dengan BBM aman,” kata Dudy di Kementerian Perhubungan, Senin (30/3/2026).

“Jadi, kami harus mempercayai itu dan meyakini hal tersebut, kemudian melaksanakan kegiatan transportasi sebagaimana mestinya,” katanya.

Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada langkah khusus yang disiapkan pemerintah.

“Sampai sejauh ini belum ada (kebijakan khusus). Jadi, kalau dari pihak ESDM maupun Pertamina mengatakan bahwa stok BBM aman, ya berarti aman,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan tetap menyiapkan evaluasi jika dampak kenaikan harga terasa signifikan. Fokus evaluasi mencakup biaya operasional dan tarif transportasi.

“Ya, tentunya kita akan melakukan pengkajian maupun evaluasi, apakah dengan kondisi sekarang masyarakat masih menghendaki tarif tetap rendah,” jelasnya.

“Namun, kondisi global yang berkembang perlu kita antisipasi. Karena itu, kita akan melakukan exercise terhadap berbagai kemungkinan,” katanya.

Kenaikan harga BBM, termasuk avtur, berpotensi memengaruhi tarif penerbangan. Meski demikian, penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) belum diputuskan.

“Itu harus kita antisipasi juga. Namun demikian, secara resmi kita harus menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM,” tegasnya.

Listrik Stabil

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan tarif listrik PLN berlaku sepanjang April 2026.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan tarif listrik untuk triwulan II (April-Juni) 2026 tidak mengalami perubahan.

Dengan demikian, tarif listrik yang berlaku pada April 2026 tetap sama seperti periode sebelumnya.

Tri menjelaskan, ini sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang masih berfluktuasi.

“Masyarakat tidak perlu cemas, karena pemerintah menetapkan tarif listrik periode triwulan II tahun 2026 tetap,” ujarnya.

Kebijakan ini juga mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional, sehingga pemerintah memilih untuk tidak melakukan penyesuaian tarif dalam waktu dekat.

Pemerintah mengimbau masyarakat menggunakan listrik secara efisien dan bijak guna mendukung ketahanan energi nasional.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik, evaluasi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro.

Parameter tersebut meliputi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Kamis (26/3/2026), untuk penetapan tarif triwulan II tahun 2026, pemerintah menggunakan realisasi parameter ekonomi makro periode November 2025 hingga Januari 2026.

Pada periode tersebut, tercatat nilai tukar rupiah Rp16.743,46 per dolar AS, ICP sebesar 62,78 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,22 persen, serta HBA sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

Berdasarkan perhitungan itu, secara formula tarif tenaga listrik sebenarnya berpotensi mengalami perubahan.

Namun, untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global masih bergejolak, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak mengalami perubahan.

Kebijakan ini juga berlaku bagi 25 golongan pelanggan bersubsidi yang tetap dikenakan tarif sama.